WamenPAN-RB Tekankan Pentingnya Membangun Birokrasi yang Dipercaya Masyarakat

Jakarta – Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara aktif mendorong seluruh instansi pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan Zona Integritas di setiap unit kerja.

Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto, menekankan pentingnya komitmen dari seluruh jajaran pimpinan hingga staf dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Menurutnya, perbaikan birokrasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tidak sekadar menjadi formalitas semata. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Penganugerahan Penghargaan Satuan Kerja Berintegritas di Lingkungan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025, di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Purwadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh perwakilan instansi pemerintah yang hadir, khususnya mereka yang menjadi pelopor dalam berbagai program reformasi birokrasi, termasuk pencanangan Zona Integritas. Menurutnya, pembangunan Zona Integritas bukan hanya sekadar ajang kompetisi untuk mendapatkan penghargaan, melainkan merupakan kewajiban setiap unit layanan publik dalam mewujudkan birokrasi yang dapat dipercaya masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Purwadi juga menyampaikan arahan Reformasi Birokrasi sesuai dengan petunjuk Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan bahwa birokrasi harus lebih responsif dan tidak boleh mempersulit masyarakat. Selain itu, birokrasi juga harus memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran serta pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran. Tanpa integritas, mustahil bagi pemerintah untuk membangun birokrasi yang dapat dipercaya publik.

Sejak tahun 2023, Kementerian PANRB telah mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di berbagai kementerian dan lembaga. Hingga saat ini, penilaian tersebut telah diperluas ke 19 kementerian/lembaga, 5 pemerintah provinsi, serta instansi strategis seperti Mahkamah Agung. Purwadi memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung atas upaya yang dilakukan dalam memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Purwadi menekankan bahwa capaian yang diraih saat ini merupakan hasil dari kerja keras, komitmen, dan keteladanan seluruh jajaran dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, ia menggarisbawahi beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan ke depan, yaitu:

Pertama, pembangunan Zona Integritas harus terus diperluas ke seluruh instansi pemerintah. Kedua, pemanfaatan digitalisasi dalam proses peradilan perlu ditingkatkan guna mempercepat pelayanan dan meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Ketiga, mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi harus diperkuat agar tidak ada celah bagi praktik-praktik korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia di bidang peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Terakhir, kolaborasi antarinstansi harus terus dijaga dan diperkuat.

Purwadi juga menegaskan bahwa prestasi yang diraih bukan hanya sekadar keberhasilan administratif, tetapi merupakan wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas. Ia berharap upaya ini dapat menjadi pemicu lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan komitmen yang kuat, kolaborasi yang solid, serta penerapan teknologi yang tepat, diharapkan birokrasi Indonesia dapat semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan bebas dari praktik korupsi. Upaya reformasi birokrasi ini harus terus dilanjutkan secara konsisten demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan mampu menjawab tantangan zaman. Mari bersama-sama mewujudkan birokrasi yang memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga Berita lainnya di News Page