Pemkab Berani Akali KPK, Cara Liciknya Bikin Geleng-geleng Kepala

KPK Mengungkap Upaya Manipulasi Survei Integritas oleh Pemkab
Jakarta — Dalam peluncuran hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar upaya sejumlah pemerintah kabupaten (pemkab) untuk memanipulasi skor survei. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, pihaknya berhasil mengidentifikasi upaya sistematis tersebut dan menegaskan bahwa setiap kecurangan dapat terdeteksi dengan alat yang dimiliki.

Dalam sambutannya di Yogyakarta, Setyo menjelaskan bahwa manipulasi terjadi melalui pengarahan terstruktur dari tingkat pimpinan kepada jajaran bawahannya. “Ada satu kabupaten yang mengondisikan hasil survei secara terencana. Mereka diberi arahan agar menjawab pertanyaan dengan pola tertentu agar skor terlihat bagus,” ujarnya. Namun, KPK memiliki sistem analisis yang mampu menguji konsistensi antara data survei, dokumen pendukung, dan realitas lapangan.

Ia menambahkan bahwa tim KPK melibatkan para ahli, auditor, serta aparat penegak hukum untuk memverifikasi keabsahan data. “Kami tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga memeriksa dokumen dan membandingkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Dari situlah ketidaksesuaian terungkap,” kata Setyo. Meski tidak menyebutkan nama daerah secara eksplisit, ia berharap kejadian serupa tidak diulangi oleh entitas lain.

Indeks Integritas Nasional 2025: 72,32 (Kategori Rentan)
Berdasarkan hasil SPI 2025, indeks integritas nasional berada di angka 72,32, yang masih tergolong rentan. Angka ini menjadi indikator bahwa perilaku korupsi masih terjadi di berbagai instansi pemerintah. Setyo menekankan bahwa skor tersebut bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari realitas integritas yang perlu diperbaiki.

Peluncuran hasil SPI ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi, antara lain Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Studi Kasus: Pola Manipulasi dan Deteksi Dini
Sebuah studi kasus menunjukkan bahwa upaya manipulasi sering kali dimulai dari instruksi lisan atau tertulis yang mendorong responden untuk memberikan jawaban seragam. Namun, analisis forensik digital dan verifikasi lapangan yang dilakukan KPK mampu mengungkap ketidaksesuaian antara jawaban survei dan bukti fisik. Pendekatan ini melibatkan pemetaan alur dokumen, cross-check data, dan wawancara mendalam dengan pihak terkait.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Keberhasilan KPK dalam mendeteksi kecurangan menunjukkan pentingnya sistem pengawasan yang independen dan berbasis data. Untuk mencegah upaya serupa di masa depan, instansi pemerintah perlu membangun budaya transparansi, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta memperkuat kapasitas internal dalam hal manajemen risiko dan etika kerja.

Ayo Bergerak!
Integritas bukan sekadar angka, tapi cerminan dari setiap keputusan yang kita ambil. Mari jadikan kejujuran sebagai fondasi utama dalam pelayanan publik. Dengan membangun budaya anti-korupsi dari level terkecil, kita bersama-sama mewujudkan tatanan yang adil, transparan, dan dipercaya rakyat. Jadilah pelopor perubahan—karena setiap langkah kecil berarti bagi masa depan bangsa.

Baca juga Berita lainnya di News Page