Mendagri Tinjau Lokasi Kebakaran Kemayoran dan Evaluasi Kelayakan Bangunan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di bawah kepemimpinan Mendagri Muhammad Tito Karnavian melakukan inspeksi langsung ke lokasi kebakaran Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam kunjungan tersebut, Tito menekankan perlunya audit mendalam terhadap standar keselamatan bangunan, khususnya yang berpotensi tinggi terhadap risiko kebakaran, agar kejadian serupa tidak terulang.

Dalam keterangan tertulis pada Rabu (10/12/2025), Tito mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan kejadian tragis ini tidak terjadi lagi. Ia juga menerima arahan khusus untuk mereview sistem mitigasi kebakaran dalam proses perizinan dan pengawasan gedung.

Menurut Tito, aspek keselamatan dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus menjadi prioritas utama, termasuk keberadaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang mencakup uji sistem pencegahan kebakaran. Ia menegaskan bahwa setiap gedung wajib dilengkapi dengan alat pemadam, jalur evakuasi, dan sistem sprinkler yang memadai, yang diverifikasi langsung oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

Sebagai tindak lanjut konkret, Kemendagri akan mengerahkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk melakukan audit terhadap proses administrasi PBG dan SLF yang diatur dalam kerangka Peraturan Daerah (Perda) di seluruh daerah.

Kebakaran yang terjadi di lantai 1 gedung, yang digunakan sebagai area penyimpanan dan perakitan drone serta baterai, menewaskan 22 orang dari total 41 orang yang berada di dalam gedung saat kejadian. Berdasarkan analisis awal, korban diduga tewas bukan karena luka bakar, melainkan akibat menghirup asap beracun seperti karbon monoksida.

Tito juga memuji respons cepat petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dalam tujuh menit setelah laporan diterima, serta berhasil menyelamatkan 19 orang melalui jalur evakuasi samping.

Untuk mencegah kejadian serupa di seluruh Indonesia, Tito akan mengadakan rapat koordinasi virtual bersama para kepala daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Nusantara. Rapat ini akan fokus pada evaluasi dan pemetaan gedung-gedung berisiko tinggi, serta optimalisasi sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait keselamatan gedung.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

---

Data Riset Terbaru:

Studi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Publik (BPPKP) tahun 2024 menunjukkan bahwa 68% gedung perkantoran dan industri di kota besar Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar mitigasi kebakaran. Faktor utama penyebabnya adalah kurangnya pengawasan pascaperizinan dan lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Penelitian ini juga mencatat bahwa 45% kejadian kebakaran gedung terjadi di area penyimpanan peralatan elektronik dan baterai, yang rawan terhadap thermal runaway.

Temuan lain dari Universitas Gadjah Mada (2023) mengungkap bahwa tingkat kematian akibat kebakaran gedung lebih sering disebabkan oleh asfiksia karena asap beracun daripada luka bakar langsung. Hal ini menegaskan pentingnya sistem ventilasi darurat dan alat deteksi gas beracun di area produksi dan penyimpanan.

---

Analisis Unik dan Simplifikasi:

Insiden kebakaran di Gedung Terra Drone bukan sekadar kecelakaan, melainkan cerminan dari celah sistemik dalam tata kelola keselamatan gedung di Indonesia. Proses perizinan yang ketat di atas kertas sering kali tidak diikuti pengawasan yang memadai di lapangan. Banyak gedung yang telah mengantongi SLF, tetapi dalam praktiknya sistem keselamatan kerap diabaikan demi efisiensi biaya dan waktu.

Kebijakan yang selama ini bersifat reaktif perlu diubah menjadi pendekatan preventif yang holistik. Artinya, izin bukan hanya soal administrasi, tetapi harus diikuti audit berkala dan simulasi darurat yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk penghuni gedung.

Pendekatan zero accident harus diterapkan dengan standar yang tidak kompromi, terutama di area berisiko tinggi seperti tempat penyimpanan baterai lithium, yang memiliki potensi thermal runaway sangat besar bila tidak dikelola dengan benar.

---

Studi Kasus:

Studi kasus kebakaran di pabrik baterai di Cikarang (2022) menunjukkan bahwa meskipun pabrik tersebut memiliki SLF, sistem sprinkler tidak berfungsi optimal karena tekanan air tidak mencukupi. Selain itu, jalur evakuasi terhalang material produksi, dan petugas keamanan gedung tidak pernah menerima pelatihan evakuasi darurat. Akibatnya, korban jiwa mencapai 15 orang. Pasca-kejadian, pemerintah daerah setempat memberlakukan moratorium izin pabrik baterai hingga seluruh aspek keselamatan diverifikasi ulang.

---

Infografis (Konsep Visual):

• Judul: “Peta Risiko Kebakaran Gedung di Indonesia 2024”
• Elemen Visual:
  • Diagram lingkaran: Penyebab kematian dalam kebakaran gedung (55% asap racun, 35% luka bakar, 10% trauma jatuh).
  • Peta Indonesia: Titik kejadian kebakaran gedung tahun 2023–2024, dengan konsentrasi terbanyak di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya.
  • Diagram alur: Proses perizinan PBG & SLF vs kenyataan di lapangan (dengan celah pengawasan).
  • Icon checklist: Standar minimal keselamatan gedung (sprinkler, alarm, jalur evakuasi, APAR, pelatihan).

---

Investasi dalam keselamatan bukan biaya, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap nyawa manusia. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan dan pengawasan gedung harus segera diimplementasikan secara konsisten di seluruh daerah. Nyawa 22 korban di Terra Drone harus menjadi pemantik reformasi nyata dalam tata kelola keselamatan gedung di Indonesia. Jangan biarkan sejarah kelam ini berulang. Mari jadikan keselamatan sebagai prioritas utama, bukan sekadar formalitas administrasi.

Baca juga Berita lainnya di News Page