Larangan Penggunaan Media Sosial bagi Remaja di Australia demi Kesehatan Mental, Ahli Justru Khawatir

Australia akan menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan larangan akses media sosial bagi anak-anak di bawah 16 tahun, efektif mulai 10 Desember 2025. Langkah ini diambil pemerintah setempat demi melindungi remaja dari cyberbullying, konten berbahaya, serta algoritma yang bersifat adiktif. Lebih dari satu juta anak di bawah usia tersebut dipastikan akan kehilangan akun media sosial mereka. Pemerintah juga akan mengumpulkan data selama dua tahun setelah pemberlakuan larangan ini untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi yang muncul.

Namun keputusan ini menuai pro dan kontra. Ahli kesehatan mental justru mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini bisa berdampak negatif atau menjadi ‘bumerang’ bagi kondisi kesehatan mental remaja. Apalagi, aturan ini diterapkan tepat sebelum masa liburan Natal dan Tahun Baru, yang berpotensi memperbesar tekanan bagi para remaja.

Kondisi ini diperkirakan akan menyulitkan proses transisi sosial bagi remaja Australia, terlebih media sosial saat ini telah menjadi bagian penting dalam proses sosialisasi mereka. Dampaknya juga diperkirakan akan lebih besar bagi kelompok minoritas, yang sangat bergantung pada internet untuk tetap terhubung dengan komunitas mereka.

“Ketika kamu sedang berada di sekolah, pasti akan banyak obrolan dan percakapan seputar kebijakan ini. Ini menjadi pengalaman bersama,” kata Nicola Palfrey, kepala bidang layanan kesehatan jiwa remaja Headspace, dikutip dari Reuters, Senin (8/12/2025). “Namun jika kamu memiliki banyak waktu luang dan terjebak dalam pikiran sendiri, terutama saat merasa cemas, khawatir, atau sedih, waktu sendirian dengan pikiran seperti itu bukanlah hal yang ideal bagi mereka. Inilah yang menjadi kekhawatiran utama kami,” lanjutnya.

Belum ada penelitian kuantitatif yang menunjukkan jumlah pasti anak-anak Australia di bawah 16 tahun yang menggunakan media sosial untuk mengakses layanan kesehatan mental. Namun, survei ReachOut tahun 2024 mengungkapkan bahwa 72 persen responden usia 16-25 tahun memanfaatkan media sosial untuk mencari saran kesehatan mental, dan hampir separuhnya menggunakannya untuk mendapatkan bantuan profesional.

Sejak rencana aturan ini diumumkan, sejumlah penyedia layanan kesehatan mental mulai bersiap menghadapi kemungkinan lonjakan kasus. Salah satunya adalah Kids Helpline, layanan telepon dan daring yang telah menyiapkan 16 konselor tambahan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan bantuan akibat larangan ini.

“Stres yang terkait dengan sekolah biasanya berkurang saat liburan, tetapi karena anak muda mungkin tidak bisa berkomunikasi satu sama lain melalui platform media sosial, hal ini justru dapat meningkatkan kecemasan mereka,” ujar Tony FitzGerald, Kepala Layanan Virtual Kids Helpline. “Kami akan memastikan ketersediaan sumber daya konseling yang memadai untuk mendukung lonjakan permintaan ini,” tegasnya.

Di tengah antusiasme pemerintah dalam melindungi anak-anak dari potensi bahaya digital, kesiapan sistem pendukung seperti layanan kesehatan mental menjadi tantangan besar. Kebijakan ini menuntut keseimbangan antara perlindungan dan pemahaman terhadap kebutuhan sosial remaja di era digital. Diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif agar tidak terjadi dampak negatif yang justru memperburuk kesehatan mental generasi muda. Mari bersama memastikan bahwa setiap kebijakan publik hadir bukan hanya untuk melindungi, tetapi juga untuk memahami dan memberdayakan mereka yang paling terdampak.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page