Jusuf Kalla Terima Anugerah Tokoh Kemanusiaan dan Perdamaian dari Dewan Pers

Wakil Presiden RI periode 10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), menerima anugerah Tokoh Kemanusiaan dan Perdamaian dalam acara Anugerah Dewan Pers 2025 yang berlangsung di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/12/2025). Dalam pidatonya, JK menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut dan mengungkapkan keterlibatannya selama ini dalam menyelesaikan berbagai konflik di daerah-daerah.

“Saya sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Sejak lama saya memang memiliki kecenderungan untuk mendamaikan sesama. Dalam konteks pemerintahan, pendekatan saya didasarkan pada logika sederhana, logika seorang pedagang. Bagaimana konflik bisa diselesaikan agar para pengungsi dapat kembali ke rumah dan biaya negara tidak membengkak,” kata JK.

Selain membahas konflik, JK juga menyinggung perjalanannya dalam dunia media. Ia mengisahkan pengalamannya mendirikan dua surat kabar di Makassar, memiliki saham di sebuah media, hingga menjadi pembawa acara di salah satu stasiun televisi nasional.

“Saya selalu menghargai kemerdekaan pers. Saat menjabat sebagai wapres, setiap hari Jumat saya mengadakan press coffee morning, di mana jurnalis bebas bertanya tanpa sensor dan tanpa off the record,” ujarnya.

JK juga memberikan catatan penting mengenai kemerdekaan pers yang menurutnya kini semakin tergerus oleh dinamika industri media. “Kini tidak ada lagi kemerdekaan pers yang sebenarnya, karena pers sendiri yang mengurangi kemerdekaannya akibat minimnya pemasukan iklan. Ini adalah bentuk self-control,” tuturnya.

Di era digital saat ini, JK menambahkan, perubahan teknologi memungkinkan siapa saja untuk menjadi pemberita. Hal ini membuat masyarakat, termasuk dirinya, lebih banyak menghabiskan waktu mengikuti arus informasi di media sosial.

Data Riset Terbaru: Studi tahun 2023 oleh Reuters Institute menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap media konvensional menurun di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini sejalan dengan tren meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi utama. Di sisi lain, tekanan ekonomi terhadap media, terutama dari hilangnya pendapatan iklan, menjadi tantangan global yang mengancam independensi pers.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Jusuf Kalla, selain dikenal sebagai tokoh politik, juga memiliki rekam jejak panjang di dunia media. Pengalamannya sebagai pemilik media dan narasumber publik memberinya pemahaman mendalam tentang dinamika pers di Indonesia. Pandangannya tentang kemerdekaan pers yang tergerus oleh faktor ekonomi merupakan sorotan kritis yang jarang disampaikan oleh tokoh publik. Ia menggambarkan bagaimana tekanan ekonomi, bukan sensor pemerintah, yang menjadi ancaman nyata bagi independensi pers saat ini. Fenomena ini relevan dengan era digital di mana media sosial menjadi primadona, menggeser peran media konvensional.

Studi Kasus: Kasus penutupan sejumlah media cetak di Indonesia dalam dekade terakhir menjadi bukti nyata dari dampak krisis ekonomi terhadap keberlangsungan media. Banyak media yang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu membiayai operasional akibat menurunnya pendapatan iklan yang beralih ke platform digital.

Infografis: [Grafik yang menunjukkan tren penurunan pendapatan iklan media cetak dan kenaikan penggunaan media sosial sebagai sumber informasi di Indonesia]

Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan JK mengingatkan kita bahwa kemerdekaan pers bukan hanya soal perlindungan hukum, tetapi juga kemandirian ekonomi. Tanpa fondasi ekonomi yang kuat, independensi pers akan rentan terhadap tekanan dan intervensi. Di era digital yang serba cepat, tantangan bagi pers bukan hanya mempertahankan kredibilitas, tetapi juga memastikan keberlangsungan bisnisnya. Mari kita dukung media yang profesional dan independen, karena pers yang sehat adalah cerminan demokrasi yang kuat. Dukung terus karya anak bangsa yang mengedepankan kebenaran dan keadilan dalam pemberitaannya.

Baca juga Berita lainnya di News Page