China Cabut Izin Praktik Dokter dan Jatuhkan Denda Besar bagi RS yang Terbukti Lakukan Fraud, RI Bisa Jadi Teladan

Jakarta –

China menerapkan sanksi keras bagi pelaku fraud di fasilitas kesehatan, termasuk mencabut izin praktik dokter dan memberikan denda tinggi, bagaimana dengan Indonesia?

Wu Huanshang, Wakil Direktur Healthcare Security Administration (HSA) China, menjelaskan bahwa pemerintah China memberikan sanksi tegas kepada pelaku kecurangan di sektor pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah menciptakan efek jera agar tindakan fraud tidak semakin meluas.

Menurutnya, sanksi yang diberikan terbagi menjadi dua kategori, yaitu sanksi sosial dan administratif. Untuk rumah sakit, sanksi sosial berupa pengurangan poin penilaian level rumah sakit serta pengumuman publik atas pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan bagi dokter, sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik secara otomatis menjadi hukuman utama.

“Ini sangat penting untuk mengingatkan pengguna, dokter, dan rumah sakit atas setiap tindakan yang mereka lakukan,” tegas Wu dalam diskusi di Yogyakarta, Rabu (10/12/2025).

Selain itu, sebelum dilimpahkan ke proses hukum pidana, para pelaku fraud diwajibkan membayar denda sebesar lima kali lipat dari kerugian yang ditimbulkan. Jika kasusnya cukup serius, maka akan diteruskan ke penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di Indonesia, BPJS Kesehatan mencatat berhasil menyelamatkan dana sekitar Rp 5,1 triliun pada triwulan ketiga tahun 2025 dari potensi fraud. Angka ini meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Upaya tersebut tidak terlepas dari kerja keras tim anti-fraud JKN yang terdiri dari 1.947 orang tersebar di berbagai tingkatan organisasi. Mereka bertugas mencegah sekaligus mendeteksi indikasi kecurangan dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan.

BPJS Kesehatan juga melakukan kolaborasi strategis dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menyusun modul sertifikasi anti-fraud. Modul ini nantinya akan menjadi acuan dalam pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas pelayanan kesehatan.

Tidak hanya itu, BPJS juga menggandeng berbagai kementerian, pakar akademisi, serta pihak terkait lainnya dalam menginisiasi terbentuknya Indonesian Health Care Anti Fraud (INAHAF). Keberadaan wadah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem anti-fraud di sektor kesehatan.

Upaya pencegahan fraud di sektor kesehatan membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan pendekatan tegas seperti yang dilakukan China, diharapkan praktik kecurangan dapat diminimalisir secara signifikan.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan tenaga medis tentang pentingnya integritas dalam pemanfaatan layanan kesehatan menjadi kunci utama. Kesadaran kolektif akan dampak merugikan dari tindakan fraud perlu terus digaungkan.

Dengan sistem pengawasan yang ketat, sanksi yang jelas, serta kolaborasi lintas sektor, Indonesia memiliki potensi besar untuk menekan angka fraud di sektor kesehatan. Langkah ini bukan hanya menyelamatkan keuangan negara, tetapi juga menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Marilah kita dukung upaya pemberantasan fraud di sektor kesehatan. Setiap langkah pencegahan yang kita ambil hari ini adalah investasi bagi sistem kesehatan yang lebih transparan dan akuntabel di masa depan. Lindungi hak sesama, jaga kepercayaan publik, dan wujudkan pelayanan kesehatan yang adil untuk semua.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page