Rotasi ASN Harus Profesional, Anggota DPRD Jabar Arip Rachman: Pembangunan Harus Sesuai Rencana

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Arip Rachman, Wakil Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi IV DPRD Jawa Barat, menekankan urgensi pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah. Ia menilai bahwa fungsi kontrol yang dijalankan oleh DPRD harus dilakukan secara maksimal, baik terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di bawahnya.

Bagi Arip, pengawasan merupakan tugas utama dan kewajiban konstitusional DPRD. “Pengawasan ini sudah menjadi tupoksi kita sebagai dewan. Kita harus memastikan bagaimana eksekutif menggunakan anggaran, terutama dalam pembangunan infrastruktur,” ujarnya dalam wawancara eksklusif pada Selasa, 9 Desember 2025.

Untuk memastikan efektivitas pengawasan, Arip mengungkapkan pentingnya pendekatan langsung ke lapangan. “Kita harus turun ke lokasi proyek, melihat langsung apa saja yang dibangun, berapa anggarannya, dan memastikan semuanya sesuai perencanaan awal,” katanya.

Pengawasan anggaran menjadi fokus utama, terutama terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD. Arip menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana publik. “Masyarakat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan untuk pembangunan,” tambahnya.

Selain pengawasan terhadap proyek fisik, Arip juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan birokrasi. Menurutnya, DPRD memiliki kewenangan untuk memberikan masukan dan koreksi jika terjadi ketidaksesuaian dalam proses kepegawaian.

“Jika ada pejabat yang belum memenuhi syarat tetapi dipaksakan untuk naik jabatan, atau sebaliknya, yang sudah layak tetapi tidak diberi kesempatan, ini menjadi tanggung jawab kita untuk mengoreksinya,” tegas Arip.

Ia menambahkan bahwa meskipun proses rotasi dan mutasi menjadi kewenangan eksekutif, namun DPRD tetap memiliki peran penting dalam menjaga agar proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. “Kita harus mencegah terjadinya pelanggaran, baik dalam proses pembangunan maupun dalam penataan aparatur sipil negara,” ujarnya.

Arip Rachman menekankan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian. “Kita harus mendorong profesionalisme, kompetensi, kinerja, dan integritas menjadi dasar utama dalam promosi jabatan, bukan karena pertimbangan politik atau kedekatan personal,” katanya.

Melalui pendekatan pengawasan yang komprehensif, Arip berharap dapat tercipta sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. “Dengan pengawasan yang optimal, kita bisa memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai sasaran, dan kebijakan kepegawaian tetap objektif serta profesional,” pungkasnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, menurut Arip, bukanlah bentuk intervensi terhadap kewenangan eksekutif, melainkan bagian dari mekanisme checks and balances yang diperlukan dalam sistem demokrasi. “Ini adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap rakyat yang memilih kita. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Arip Rachman.

Dengan pendekatan pengawasan yang ketat dan komprehensif, diharapkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Barat dapat meningkat secara signifikan. Mari bersama-sama mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan