Menggali Kedalaman Tanggung Jawab Sekda Kota Tasikmalaya Asep Goparullah

Di balik megahnya gedung pemerintahan Kota Tasikmalaya, ada satu jabatan yang kerap menjadi sorotan tajam publik: Sekretaris Daerah. Meski sering disebut sebagai “poros utama” roda administrasi, posisi ini justru paling sering terjepit di antara harapan tinggi dan realitas birokrasi yang tak mudah.

H Asep Goparullah, kini duduk di kursi yang tak pernah benar-benar nyaman itu. Dari luar, tampaknya ia mengendalikan segalanya. Kenyataannya, setiap keputusan yang diambilnya selalu berada di bawah bayang-bayang kritik, tekanan politik, dan tuntutan instan dari masyarakat.

Bukan hanya soal menjalankan roda pemerintahan, Sekda juga dituntut mampu menyeimbangkan dinamika internal dan eksternal. Ketika program berjalan lancar, sorotan justru mengarah ke kepala daerah. Namun begitu terjadi kendala, semua mata langsung tertuju padanya.

“Kalau bagus, nama kepala daerah. Kalau jelek, ya Sekda,” begitu keluh salah seorang pejabat eselon II yang enggan disebutkan namanya.

Di tengah situasi politik yang selalu berubah, peran Sekda semakin kompleks. Ia bukan lagi sekadar penjaga stabilitas birokrasi, melainkan juga penyeimbang antara kebijakan, opini publik, dan tekanan politik. Ia tidak merancang visi, tetapi harus memastikan visi itu bisa dijalankan meski arahnya kerap berubah sesuai situasi.

Tantangan ini semakin terasa ketika birokrasi dituntut bergerak cepat, padahal struktur dan sumber daya tidak selalu mendukung. Dalam banyak kasus, Sekda harus memilih: mematuhi prosedur yang lambat atau mengambil jalan pintas yang berisiko.

Di ruang kerjanya yang tampak tenang, setiap hari adalah pertempuran diam-diam. Laporan menggunung, aduan bertubi-tubi, dan keputusan harus dibuat cepat. Di sinilah letak beban sebenarnya: menjadi penanggung jawab tanpa selalu memiliki kendali penuh.

Publik sering kali melihatnya sebagai aktor utama, padahal ia lebih sering berada di posisi reaktif. Ia diharapkan mampu mengendalikan segalanya, tetapi dalam banyak hal, ruang geraknya justru sangat terbatas.

Tantangan serupa bukan hanya dialami Kota Tasikmalaya. Banyak daerah menghadapi dilema yang sama: bagaimana menjaga keseimbangan antara kinerja birokrasi dan tekanan politik, antara harapan ideal dan realitas lapangan.

Studi kasus dari beberapa kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa Sekda yang sukses adalah mereka yang mampu membangun komunikasi intensif dengan seluruh elemen: atasan, bawahan, dan masyarakat. Mereka yang hanya mengandalkan otoritas formal cenderung kesulitan ketika menghadapi resistensi atau krisis kepercayaan.

Infografis sederhana dari survei Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2024 lalu mengungkap fakta menarik: 68% Sekda mengaku sering merasa “terjepit” antara kebijakan dan realitas, sementara 45% menyatakan tekanan dari media dan opini publik sebagai tantangan terbesar.

Ketika roda pemerintahan berputar, tidak semua orang melihat upaya di balik layar. Tidak semua tahu betapa rumitnya mengoordinasikan ratusan SKPD, menyelesaikan konflik kepentingan, dan menjaga ritme birokrasi yang sering kali kaku.

Namun, justru di titik itulah letak nilai seorang Sekda: mampu bertahan di tengah tekanan, tetap bekerja meski tanpa pujian, dan terus menjalankan roda meskipun tidak selalu mulus.

Kota Tasikmalaya butuh birokrasi yang tangguh, tetapi juga butuh pemahaman publik yang lebih dalam tentang realitas pemerintahan. Bukan hanya kritik, tetapi juga ruang untuk memperbaiki, belajar, dan berkembang.

Ketika semua pihak bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas, bukan mustahil roda pemerintahan bisa berputar lebih cepat, lebih ringan, dan lebih bijak. Bukan saling mendesak, tetapi saling mendukung untuk kemajuan yang nyata.

Baca juga Berita lainnya di News Page