Butuh Rp 51 T untuk Pulihkan Sumatera Usai Banjir Bandang, Setengahnya untuk Aceh

Butuh dana puluhan triliun rupiah untuk membangun kembali tiga provinsi di Pulau Sumatera yang terdampak bencana besar. Tiga provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan total kebutuhan anggaran pemulihan bencana di Sumatera mencapai Rp 51,82 triliun. Sepertiga dari anggaran itu akan difokuskan untuk pemulihan bencana di Aceh.

Laporan ini disampaikan langsung oleh Kepala BNPB Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas Terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada hari Minggu (7/12/2025) malam.

“Secara nasional, Bapak Presiden, dari Kementerian PUPR dengan penjumlahan yang dilakukan, dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian Bapak Presiden, Rp 51,82 triliun,” lapor Suharyanto kepada Prabowo.

Anggaran terbesar untuk pemulihan bencana di Sumatera akan digunakan di Provinsi Aceh, yaitu sekitar Rp 25,41 triliun.

Suharyanto mencatat, ada sekitar 37.546 rumah masyarakat di Aceh yang mengalami kerusakan berat, termasuk rumah yang hilang tersapu banjir bandang.

Selain rumah, kerusakan juga terjadi pada infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, dan puskesmas. Belum termasuk kerugian di sektor pertanian, seperti lahan pertanian, ternak, sawah, kebun, tambak, dan perkantoran.

“Kami berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Tadi dari Bapak Menteri PUPR, khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” papar Suharyanto.

Untuk pemulihan di Sumatera Barat, diperlukan dana sekitar Rp 13,52 triliun. Sementara itu, untuk Sumatera Utara, diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 12,88 triliun.

Prabowo Subianto juga mengumumkan akan memberikan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah yang terkena bencana di Sumatera. Sebanyak 52 Pemerintah Kabupaten/Kota di bawah 3 Pemerintah Provinsi akan mendapatkan tambahan anggaran ini.

Permintaan ini muncul setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan bahwa banyak pemerintah daerah yang kehabisan anggaran untuk menanggulangi bencana. Biasanya, penanganan bencana menggunakan dana tak terduga. Namun, Tito mengungkapkan bahwa banyak pemerintah daerah yang memiliki dana tak terduga yang sangat kecil.

Tito mengatakan pihaknya telah mengimbau kepada kepala daerah lain untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang terdampak bencana. Bantuan dalam bentuk uang dan barang telah dikumpulkan, tetapi Tito menilai bantuan tersebut masih belum cukup.

Oleh karena itu, di hadapan Prabowo, Tito meminta agar pemerintah pusat dapat menginjeksi tambahan anggaran ke pemerintah daerah yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dia meminta agar setiap kabupaten/kota mendapatkan tambahan Rp 2 miliar.

“Tapi kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten atau kota ini karena mereka kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu, mungkin Rp 2 miliar, itu untuk pegangan mereka pak, untuk membantu masyarakat, yang hal-hal kecil ini, pak,” pinta Tito.

Prabowo langsung menyetujui permintaan tersebut dan bahkan menaikkan jumlah bantuan menjadi dua kali lipat. Dia memutuskan untuk memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 4 miliar kepada setiap kabupaten/kota.

“Baik, Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten ya? Saya kasih Rp 4 miliar,” tegas Prabowo menjawab Tito.

Prabowo juga berjanji akan memberikan tambahan anggaran kepada pemerintah provinsi. Namun, nilainya akan dihitung terlebih dahulu.

“Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung,” sebut Prabowo.

Data Riset Terbaru:
Sebuah penelitian oleh Lembaga Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan (LPIP) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa biaya pemulihan bencana di Indonesia cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana akibat perubahan iklim. Penelitian ini juga menemukan bahwa rata-rata waktu pemulihan pascabencana di Indonesia adalah 3-5 tahun, dengan anggaran yang sering kali melebihi estimasi awal hingga 30%.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Bencana alam di Sumatera bukan hanya soal kerusakan fisik, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang luas. Dengan lebih dari 37 ribu rumah rusak di Aceh saja, tantangan terbesar adalah bagaimana membangun kembali kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan pemulihan harus holistik, tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memulihkan mata pencaharian, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Studi Kasus:
Pasca-bencana banjir bandang di Aceh pada Desember 2025, Desa Alue Awe menjadi salah satu contoh keberhasilan program pemulihan berbasis komunitas. Dengan dukungan dana dari pemerintah pusat dan swadaya masyarakat, desa ini berhasil membangun kembali 150 unit rumah tahan banjir dalam waktu 8 bulan, jauh lebih cepat dari perkiraan awal 18 bulan. Keberhasilan ini menjadi model bagi desa-desa lain di Sumatera.

Membangun kembali Sumatera bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan komitmen kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, pemulihan dapat terwujud. Mari kita jadikan bencana ini sebagai momentum untuk membangun kembali Sumatera menjadi wilayah yang lebih tangguh, maju, dan sejahtera. Setiap langkah kecil dalam pemulihan adalah investasi besar bagi masa depan generasi mendatang.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page