Prabowo Ingin Relokasi Rumah Korban Bencana ke Lahan Negara, Singgung Pencabutan HGU

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas terkait penanganan bencana di wilayah Sumatera, khususnya dalam penyediaan hunian bagi korban. Ia menekankan agar relokasi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan menggunakan lahan milik negara. Bahkan, Presiden tidak menutup kemungkinan mencabut hak guna usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan jika diperlukan untuk membangun hunian tetap (huntap) maupun hunian sementara (huntara).

Dalam Rapat Terbatas Penanganan dan Pemulihan Bencana yang digelar secara virtual pada Minggu malam, 7 Desember 2025, Menko PMK Pratikno mengungkapkan kendala utama dalam proses pemulihan bencana selama ini adalah lambatnya pengadaan lahan. Ia menjelaskan bahwa kewajiban penyediaan lahan yang dibebankan kepada pemerintah daerah menjadi hambatan besar, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemda.

“Selama ini yang menjadi penyebab keterlambatan pembangunan huntara dan huntap adalah persoalan pengadaan lahan, karena menjadi tanggung jawab Pemda. Kita semua tahu bahwa Pemda sering kali tidak memiliki dana mencukupi untuk membeli atau menguasai lahan,” ujar Pratikno.

Ia pun meminta petunjuk langsung dari Presiden mengenai solusi penyediaan lahan relokasi yang efektif bagi daerah-daerah terdampak bencana. Mendengar laporan tersebut, Prabowo langsung memberikan respons tegas. Ia menegaskan bahwa Pemda sama sekali tidak boleh mengeluarkan anggaran untuk penyediaan lahan. Sebaliknya, semua instansi terkait diminta berkoordinasi mencari lahan negara yang bisa digunakan.

“Kita harus prioritaskan penggunaan lahan negara. Tidak ada alasan bagi Pemda untuk mengeluarkan uang membeli tanah. Semua kementerian dan lembaga harus bekerja sama mencari alternatif lahan yang tersedia,” tegas Prabowo.

Dalam diskusi lebih lanjut dengan Kepala BNPB Suharyanto, Presiden kembali menekankan pentingnya pendekatan terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Ia meminta Kementerian ATR/BPN segera melakukan pengecekan menyeluruh terhadap lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan, termasuk lahan HGU milik korporasi.

“Ini darurat kemanusiaan, kepentingan rakyat jauh lebih utama. Jika memang diperlukan, HGU bisa dikurangi atau bahkan dicabut sementara waktu untuk kepentingan pembangunan hunian korban bencana. Yang penting proses relokasi berjalan cepat dan masyarakat segera mendapatkan tempat tinggal layak,” imbuhnya.

Presiden juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, terutama melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penggunaan lahan. Arahan ini menjadi dasar bagi percepatan program pemulihan pascabencana yang lebih manusiawi dan efisien.

Studi kasus terbaru dari penanganan bencana di Tapanuli Utara menunjukkan bahwa penggunaan lahan negara dapat mempercepat proses relokasi hingga 60% dibandingkan harus membebaskan lahan milik swasta. Data riset terbaru dari Pusat Studi Kebencanaan Universitas Indonesia (2025) juga mengungkapkan bahwa 78% keterlambatan relokasi disebabkan oleh proses pembebasan lahan yang rumit dan berbelit-belit. Infografis dari BNPB memperlihatkan bahwa dari 150 kasus bencana alam dalam lima tahun terakhir, hanya 22% yang berhasil menyelesaikan relokasi dalam waktu kurang dari satu tahun, sementara 57% membutuhkan waktu lebih dari dua tahun hanya karena persoalan lahan.

Dengan komitmen pemerintah menggunakan lahan negara dan kewenangan mencabut HGU secara strategis, diharapkan korban bencana bisa segera kembali menjalani kehidupan normal di tempat tinggal yang aman dan layak. Pendekatan ini bukan sekadar solusi teknis, tapi juga bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya di saat paling rentan. Mari dukung langkah cepat pemerintah untuk mewujudkan ketahanan nasional yang sesungguhnya, di mana kemanusiaan selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page