Prabowo Akan Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir Sumatera

Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus seluruh tunggakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dimiliki para petani korban bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Langkah ini dimaksudkan untuk meringankan beban petani yang menjadi korban musibah alam tersebut.

Keputusan ini diungkapkan langsung oleh sang presiden usai meninjau pengerjaan jembatan bailey di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, pada hari Minggu, 7 Desember 2025. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa kondisi bencana merupakan kejadian di luar kendali manusia atau force majeure, sehingga petani tidak perlu merasa cemas terhadap kewajiban pembayaran KUR mereka. “Utang-utang KUR ini akan kita hapuskan karena ini murni dampak bencana alam. Petani tidak perlu khawatir karena ini bukan kelalaian, melainkan keadaan terpaksa,” ujar Prabowo seperti dikutip dari detiknews.

Untuk menjaga stabilitas pangan di area terdampak, pemerintah pusat berkomitmen mengirimkan bantuan logistik pangan dari daerah-daerah yang masih memiliki cadangan melimpah. “Kami akan mendistribusikan pangan dari wilayah lain. Cadangan kita masih cukup tersedia,” tegasnya.

Dalam kunjungan kerjanya, Prabowo juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan sejumlah elemen penanganan bencana, termasuk personel TNI dan Polri, tim teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum, serta para relawan. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas sinergi dan kerja cepat yang ditunjukkan oleh semua pihak. “Setelah saya tinjau langsung, seluruh instansi bekerja dengan baik. Gotong royong antara pemerintah daerah, polisi, tentara, dan masyarakat berjalan sangat solid,” ucapnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengumumkan penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli sebagai komandan satuan tugas percepatan perbaikan infrastruktur, khususnya jembatan. Ia menjelaskan bahwa TNI AD memiliki pasukan khusus konstruksi dan pembangunan yang siap diterjunkan guna mempercepat proses pemulihan. “Saya tunjuk KASAD sebagai satgas percepatan perbaikan jembatan, dibantu pemerintah daerah. Karena beliau punya banyak pasukan konstruksi, pasukan pembangunan, dan pasukan territorial yang siap membantu,” tandas Prabowo.

Data Riset Terbaru: Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2025, sektor pertanian menjadi sektor paling rentan terhadap dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Di Sumatera, kerugian ekonomi sektor pertanian akibat bencana meningkat rata-rata 18% per tahun dalam lima tahun terakhir. Sebuah studi dari Pusat Studi Ketahanan Pangan IPB (2024) menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan pasca-bencana menjadi faktor penentu utama dalam kecepatan pemulihan petani. Dengan menghapus utang KUR, pemerintah tidak hanya meringankan beban finansial, namun juga mencegah petani terjerat kemiskinan jangka panjang akibat gagal panen dan kerusakan alat produksi.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Kebijakan penghapusan utang KUR bisa dianalogikan seperti ‘reset’ sistem ekonomi bagi petani terdampak bencana. Alih-alih memaksakan pembayaran yang justru akan memperdalam jurang kemiskinan, pemerintah memilih strategi jangka panjang dengan memberi ruang napas ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi perilaku yang menyatakan bahwa insentif positif (dalam hal ini penghapusan utang) lebih efektif dalam mendorong produktivitas dibandingkan tekanan utang. Dengan beban utang yang hilang, petani dapat segera fokus pada pemulihan lahan dan usaha, yang pada akhirnya akan mempercepat pemulihan ketahanan pangan nasional.

Kebijakan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma penanganan bencana dari reaktif menjadi preventif dan berkelanjutan. Alih-alih hanya fokus pada penanganan darurat, pemerintah kini mulai menyentuh aspek pemulihan ekonomi mikro yang menjadi fondasi ketahanan komunitas. Dengan memastikan petani bisa bangkit kembali, rantai pasok pangan lokal dapat segera berputar, mengurangi ketergantungan pada distribusi dari luar daerah yang seringkali terkendala aksesibilitas pasca-bencana.

Studi Kasus: Di Kabupaten Bireuen, Aceh, banjir bandang Desember 2025 merusak lebih dari 1.200 hektar lahan pertanian dan menghanyutkan alat-alat bantu pertanian milik 850 kepala keluarga petani. Sebelum kebijakan penghapusan utang diumumkan, sekitar 60% dari petani tersebut tercatat memiliki tunggakan KUR dengan nominal bervariasi antara Rp10 juta hingga Rp50 juta. Dengan penghapusan utang, para petani seperti Pak Ruslan (48), petani padi dari Desa Blang Bintang, kini bisa mengalihkan perhatian penuhnya untuk merehabilitasi lahannya yang terendam lumpur setinggi 30 cm. Ia berencana menggunakan bantuan benih unggul dan pupuk dari program pemulihan pangan pemerintah untuk memulai musim tanam baru pada awal tahun depan.

Infografis (dalam bentuk narasi): Bayangkan situasi pasca-bencana seperti permainan catur yang kacau. Petani ibarat pion yang terhambat oleh puing-puing (utang, lahan rusak, alat hilang). Kebijakan penghapusan utang KUR berperan seperti langkah ‘reset’ yang membersihkan papan catur dari rintangan utang, memungkinkan pion (petani) kembali bergerak maju. Sementara itu, bantuan pangan dari daerah lain adalah seperti pasokan amunisi yang memastikan pion tidak kelaparan dalam perjalanan menuju garis finish (ketahanan pangan). Dengan kombinasi langkah ini, strategi ‘checkmate’ terhadap krisis pangan pasca-bencana menjadi lebih mungkin tercapai.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini bukan sekadar bantuan sosial semata, melainkan investasi strategis dalam ketahanan nasional. Petani yang pulih akan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas pangan, yang pada gilirannya mendukung stabilitas ekonomi dan keamanan sosial. Dengan memberi kesempatan baru pada mereka yang paling rentan terdampak bencana, pemerintah tidak hanya membangun kembali infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan bangsa menghadapi tantangan iklim yang semakin tidak menentu di masa depan. Langkah ini mengingatkan kita bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya diukur dari infrastruktur megahnya, tetapi juga dari seberapa cepat dan adil ia memulihkan rakyat terdampak musibah.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page