Prabowo Desak Mendagri Tindak Bupati Aceh Selatan Usai Umrah Saat Bencana

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Presiden Prabowo Subianto menegur tegas Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, karena meninggalkan wilayahnya yang sedang dilanda bencana untuk menunaikan ibadah umrah tanpa izin. Dalam rapat terbatas (ratas) percepatan penanganan bencana di Sumatera yang diselenggarakan di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, pada hari Minggu (7/12/2025), Prabowo secara langsung memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk mengambil tindakan terhadap Mirwan.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, termasuk Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri PU Dody Hanggodo, Mendagri Tito Karnavian, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Selain itu, hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAD TNI Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL TNI Laksamana Muhammad Ali, KSAU TNI Marsekal Tonny Harjono, Kepala BNPB Letjen Suharyanto, dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

Prabowo awalnya menyapa para bupati dari daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera melalui konferensi video. Ia memberikan semangat dan dorongan kepada para kepala daerah untuk tetap tegar dan terus berjuang demi kesejahteraan rakyat. “Hadir semua bupati, terima kasih ya para bupati kalian yang terus berjuang untuk rakyat memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ujar Prabowo.

Namun, perhatian utamanya tertuju pada Bupati Aceh Selatan yang dianggap mengabaikan tanggung jawabnya di saat masyarakat sangat membutuhkan kepemimpinan. Prabowo menegaskan bahwa tindakan meninggalkan wilayah kerja saat terjadi bencana adalah bentuk pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. “Kalau yang mau lari lari aja nggak apa-apa, dicopot Mendagri bisa ya, diproses,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa perilaku seperti itu dalam dunia militer disebut desersi, yaitu tindakan meninggalkan tugas di saat bahaya mengintai.

Prabowo menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pejabat yang mengabaikan kewajibannya, terlepas dari latar belakang partai atau afiliasi politiknya. Ia menekankan pentingnya loyalitas dan tanggung jawab dalam memimpin, terutama di masa krisis. Tindakan tegas ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk selalu hadir dan siap sedia membantu masyarakat di saat-saat sulit.

Peristiwa ini menjadi sorotan publik dan memicu diskusi luas mengenai etika kepemimpinan serta tanggung jawab pejabat publik. Banyak pihak menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan bencana, serta meminta agar sanksi yang diberikan kepada oknum pejabat yang melanggar aturan benar-benar ditegakkan. Prabowo berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan, dan seluruh pemimpin daerah dapat memberikan pelayanan terbaik bagi rakyatnya, terutama saat dibutuhkan di tengah musibah. Mari jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas dan komitmen dalam melayani bangsa. Pemimpin yang baik adalah yang hadir di saat rakyat membutuhkan, bukan menghilang di saat cobaan datang.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan