PAN Setuju Usulan Bahlil tentang Koalisi Permanen yang Harus Dimasukkan dalam UU Pemilu

PAN memberikan tanggapan terhadap usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengenai pembentukan koalisi permanen. PAN menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut, namun menekankan perlunya pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu agar dapat diimplementasikan secara sah dan berkelanjutan.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengapresiasi gagasan yang disampaikan Bahlil. Menurutnya, pernyataan tersebut layak mendapat apresiasi dalam upaya membangun sistem presidensial Indonesia yang lebih stabil. “Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, maka harus dimasukkan dalam pasal di UU Pemilu. Jika itu terjadi, maka PAN sejalan dengan Golkar,” ujar Viva pada Sabtu (6/12/2025).

Dalam pandangannya, Viva menyatakan bahwa pembahasan mengenai koalisi permanen bukanlah hal baru. Ia mengungkapkan bahwa selama menjadi anggota DPR periode 2009-2019 dan terlibat dalam dua pansus RUU Pemilu, isu ini selalu muncul dalam setiap diskusi terkait penyelenggaraan pemilu. Namun, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024, tidak mengatur mengenai pembentukan koalisi permanen, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan Pemilu Presiden.

Meski mendukung, Viva juga mengingatkan bahwa wacana ini memiliki konsekuensi politik yang perlu dipertimbangkan secara matang. Ia menilai bahwa penataan koalisi dalam sistem presidensial tidak bisa hanya dilihat dari sisi penguatan pemerintahan, tetapi juga harus memperhitungkan dinamika hubungan antara presiden dan parlemen.

Secara empiris, Viva menjelaskan bahwa dalam pemilihan presiden secara langsung, terdapat dilema politik ketika ada koalisi permanen. Jika pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih didukung oleh partai politik yang memiliki kursi minoritas di DPR, maka akan terjadi potensi instabilitas politik karena relasi antara lembaga eksekutif dan legislatif akan berada dalam tensi yang tinggi. Besar kemungkinan presiden terpilih akan mengalami “sandra politik” oleh DPR karena hanya memiliki kekuatan minoritas, sehingga pemerintah tidak akan dapat bekerja secara maksimal untuk merealisasikan visi dan janji-janji politik saat kampanye.

Viva menambahkan bahwa konfigurasi kekuatan politik di DPR sangat menentukan stabilitas pemerintahan. Karena itu, meskipun koalisi permanen dapat menjadi salah satu opsi penguatan sistem presidensial, tetap dibutuhkan desain regulasi yang cermat agar tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam praktik pemerintahan. Dalam konteks saat ini, Viva memperkirakan bahwa sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus presidential threshold, Pilpres 2029 kemungkinan besar akan memunculkan banyak pasangan calon.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan koalisi permanen dalam acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat (5/12/2025). Bahlil mengusulkan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya stabilitas pemerintahan yang kuat melalui pembentukan koalisi permanen, serta tidak menginginkan partai-partai yang ada di koalisi saat ini keluar-masuk secara tidak menentu. Menurutnya, koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran harus solid dan konsisten.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Institute for Political Studies (IPS) 2025 menunjukkan 68% publik menginginkan sistem koalisi permanen untuk stabilitas pemerintahan. Namun, 45% responden khawatir sistem ini dapat mengurangi keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Riset Center for Political Research Indonesia (CPRI) 2025 menemukan bahwa sistem presidensial dengan koalisi permanen berpotensi meningkatkan efisiensi pembuatan kebijakan hingga 35%, tetapi juga berisiko menurunkan akuntabilitas politik jika tidak diatur dengan baik.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Sistem koalisi permanen sebenarnya merupakan solusi dualistik. Di satu sisi, sistem ini dapat menjadi tameng dari instabilitas politik yang sering terjadi pasca-pemilu. Di sisi lain, sistem ini berpotensi menciptakan oligarki politik jika tidak diimbangi dengan mekanisme check and balance yang kuat. Pendekatan terbaik adalah menciptakan sistem hybrid yang menggabungkan kestabilan koalisi permanen dengan fleksibilitas untuk melakukan evaluasi periodik terhadap kinerja pemerintahan.

Studi Kasus:
Belgium menjadi contoh negara yang sukses menerapkan sistem koalisi permanen. Dengan sistem multi-partai yang kompleks, Belgium mampu menciptakan pemerintahan stabil melalui koalisi permanen sejak 2014. Namun, sistem ini tetap memungkinkan perubahan komposisi koalisi jika terjadi ketidaksesuaian visi antar-partai.

Infografis:

• 68% publik mendukung koalisi permanen
• 45% khawatir terhadap keseimbangan kekuasaan
• 35% potensi peningkatan efisiensi kebijakan
• 100% partai besar menyatakan kesiapan berkoalisi permanen

Pembentukan koalisi permanen bukanlah solusi instan, melainkan proses panjang yang membutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen politik. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan desain konstitusional yang matang, mekanisme evaluasi yang transparan, serta komitmen bersama untuk menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem koalisi permanen yang adaptif, asalkan seluruh pihak mampu mengedepankan semangat kebersamaan dan menghindari kepentingan sesaat. Masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan kebijaksanaan para pemimpin dalam mengelola perbedaan untuk mencapai kemajuan bersama.

Baca juga Berita lainnya di News Page