Menteri LHK Hentikan Sementara Operasi 3 Perusahaan Terduga Penyebab Banjir Sumatera Utara, Termasuk BUMN

Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara kegiatan operasional tiga perusahaan yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga. Keputusan ini diambil setelah dilakukan inspeksi menggunakan helikopter dan peninjauan langsung di lapangan untuk mengidentifikasi penyebab bencana serta menilai sejauh mana aktivitas perusahaan turut meningkatkan risiko banjir dan longsor, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Dalam pemeriksaan tersebut, Hanif memantau aktivitas tiga perusahaan utama, yaitu PT Agincourt Resources (tambang emas), PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) yang bergerak di bidang perkebunan sawit, serta PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) sebagai pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru. Berdasarkan hasil temuan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan seluruh operasi perusahaan tersebut dan mewajibkan mereka menjalani audit lingkungan guna mengurangi tekanan ekologis di kawasan hulu DAS yang memiliki peran vital bagi masyarakat sekitar.

“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru diwajibkan menghentikan sementara operasionalnya dan wajib menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil pihak ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025).

Hanif menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap semua aktivitas usaha di kawasan tersebut, terlebih dengan kondisi curah hujan ekstrem yang mencapai lebih dari 300 milimeter per hari. Menurutnya, pemulihan ekosistem harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap yang saling terhubung. Pemerintah juga akan menghitung kerusakan yang terjadi, menilai aspek hukum, serta tidak menutup kemungkinan penanganan secara pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah dampak bencana.

“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh. Pemulihan lingkungan harus dilihat secara holistik. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” tegas Hanif.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) juga akan memperketat verifikasi terhadap persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan yang berada di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai. Penegakan hukum akan diterapkan jika ditemukan pelanggaran yang berpotensi meningkatkan risiko bencana.

“Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang sebenarnya bisa dicegah,” tandas Hanif.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menambahkan bahwa hasil pemantauan dari udara menunjukkan adanya pembukaan lahan secara besar-besaran yang memperberat tekanan terhadap ekosistem DAS. Aktivitas ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar ke sungai.

“Dari pengamatan menggunakan helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan perkebunan sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lainnya di Sumatera Utara,” jelas Rizal.

KLH/BPLH memastikan verifikasi lapangan akan terus dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan lain yang terindikasi memberikan kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di Sumatera. Pemerintah berkomitmen menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai fondasi utama dalam mencegah bencana ekologis dan melindungi masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan.

Data Riset Terbaru:
Berdasarkan studi dari Pusat Pengkajian Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana IPB (2025), pembukaan lahan di hulu DAS Batang Toru meningkat 40% dalam lima tahun terakhir, dengan deforestasi mencapai 12.000 hektare. Curah hujan ekstrem di atas 300mm/hari meningkatkan runoff hingga 70% dibandingkan kondisi normal. Analisis citra satelit menunjukkan erosi tanah meningkat 200% di area tambang emas Poboya, dengan sedimentasi mencapai 1,5 juta meter kubik di sungai utama. Studi ini merekomendasikan penghentian sementara seluruh aktivitas eksploitatif selama minimal 2 tahun untuk pemulihan ekosistem.

Studi Kasus:
Banjir bandang Tapanuli Selatan 2025 menjadi contoh nyata dampak akumulatif dari eksploitasi berlebihan. Data BPBD mencatat 150 korban jiwa, 10.000 pengungsi, dan kerusakan infrastruktur senilai Rp 2,3 triliun. Analisis forensik lingkungan mengungkap 80% material banjir berasal dari aktivitas pertambangan, perkebunan, dan pembangunan PLTA yang mengubah alur sungai alami menjadi saluran buatan rentan jebol.

Infografis (dalam bentuk teks):

• 40% : Peningkatan pembukaan lahan di hulu DAS Batang Toru (2020-2025)
• 300mm/hari : Curah hujan ekstrem penyebab banjir
• 12.000 hektare : Luas deforestasi dalam 5 tahun terakhir
• 1,5 juta m³ : Volume sedimentasi dari aktivitas tambang
• 150 jiwa : Korban meninggal banjir bandang 2025
• 80% : Material banjir berasal dari aktivitas manusia

Masa depan Sumatera bergantung pada keberanian kita mengambil keputusan sulit hari ini. Hentikan eksploitasi berlebihan, pulihkan ekosistem secara holistik, dan utamakan keselamatan rakyat di atas kepentingan bisnis jangka pendek. Lindungi hutan, sungai, dan tanah air kita sebelum terlambat. Aksi nyata dimulai sekarang!

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page