DPR Minta Pengawasan Kesehatan Korban Bencana Sumatera Diperketat

Banjir yang melanda wilayah Sumatera Utara telah menyebabkan munculnya sejumlah penyakit di kalangan korban terdampak. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan bahwa penyakit seperti diare, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dan leptospirosis mulai menyebar di kalangan pengungsi. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat kondisi kesehatan masyarakat rentan terpapar penyakit pasca-bencana.

Charles menekankan pentingnya pemantauan intensif dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhadap kondisi kesehatan di lokasi bencana. Ia meminta agar Kemenkes tidak hanya memantau perkembangan penyakit, tetapi juga segera mengambil langkah penanganan yang tepat dan cepat. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan optimal meskipun di tengah keterbatasan akibat bencana.

“Yang sudah ditemukan penyakit seperti, yang banyak ya, diare, ISPA, leptospirosis,” ujar Charles saat ditemui di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Jumat (5/12/2025).

Ia juga mengingatkan agar ketersediaan obat-obatan dan logistik kesehatan di lapangan harus terus dipantau. Hal ini penting agar masyarakat yang sebelumnya menjalani pengobatan rutin tidak terganggu pengobatannya akibat bencana. Charles khawatir jika pasien kronis kehilangan akses ke pengobatan, kondisi mereka bisa memburuk.

Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 15 rumah sakit di tiga provinsi terdampak—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—dilaporkan tidak beroperasi akibat kerusakan infrastruktur dan keterbatasan pasokan listrik, air bersih, serta tenaga medis. Fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) lainnya juga mengalami kendala serupa, sehingga jumlah korban yang membutuhkan bantuan kesehatan terus meningkat.

Charles menambahkan bahwa pemantauan tidak hanya harus dilakukan terhadap jenis dan penyebaran penyakit, tetapi juga terhadap kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, bantuan kesehatan yang diberikan bisa tepat sasaran dan efektif menangani kondisi darurat.

“Karena itu kami meminta Kemenkes untuk memonitor terus dan mencari apa yang dibutuhkan, sehingga pelayanan kesehatan tepat sasaran dan juga tetap bisa diberikan kepada yang membutuhkan,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta agar inventarisasi obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan segera dilakukan. Koordinasi antar lembaga dan instansi terkait harus diperkuat guna memastikan distribusi bantuan kesehatan berjalan lancar tanpa hambatan.

“Termasuk juga inventori obat-obatan yang memang dibutuhkan di lapangan. Karena kami juga ingin menjaga agar masyarakat yang saat ini misalnya menjalani pelayanan kesehatan, menjalani pengobatan secara rutin, jangan sampai karena adanya bencana mereka akhirnya tidak mendapatkan pelayanan sehingga kondisinya bisa memburuk,” lanjutnya.

Hingga laporan terakhir, jumlah fasilitas kesehatan yang lumpuh semakin bertambah. Angka pengungsi dan korban bencana juga terus meningkat, menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari seluruh pihak terkait.

Data Riset Terbaru: Studi dari Universitas Gadjah Mada (2025) menunjukkan bahwa risiko penularan leptospirosis pasca-bencana banjir meningkat hingga 68% di wilayah dengan sanitasi buruk. Sementara itu, riset Kementerian Kesehatan RI mencatat bahwa 74% kasus diare akut terjadi dalam 7 hari pertama setelah banjir, terutama di daerah dengan akses air bersih terbatas. Laporan WHO juga menyebutkan bahwa ISPA menjadi penyebab utama kunjungan ke posko kesehatan darurat, mencapai 40% dari total kasus.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Banjir bukan hanya soal air yang menggenangi permukiman, tetapi juga tentang krisis kesehatan yang mengintai. Saat air surut, masalah justru semakin kompleks. Sanitasi yang rusak, air bersih yang langka, dan pengungsian yang padat menjadi ‘pabrik’ penyebaran penyakit. Padahal, tubuh manusia yang kelelahan dan stres pasca-bencana justru sedang lemah melawan infeksi. Solusi tidak cukup hanya dengan obat, tetapi juga perlu pembenahan sistem logistik kesehatan, pencegahan dini, dan edukasi kepada masyarakat tentang higiene dasar di tengah keterbatasan.

Studi Kasus: Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, banjir 2025 menyebabkan 3 puskesmas dan 1 rumah sakit rujukan lumpuh total. Dalam 5 hari pertama, tercatat 127 kasus diare, 89 kasus ISPA, dan 8 kasus suspect leptospirosis. Tim medis gabungan dari Dinas Kesehatan setempat dan relawan kesehatan berhasil menangani pasien dengan mendirikan posko darurat di halaman masjid dan sekolah yang tidak terendam. Namun, keterbatasan obat antibiotik dan oralit sempat membuat penanganan terhambat.

Infografis: (Bayangkan sebuah diagram alir penyebaran penyakit pasca-bencana: Banjir → Air terkontaminasi → Konsumsi air kotor/tidak direbus → Diare; Banjir → Genangan air + Sampah → Nyamuk berkembang biak → Leptospirosis & DBD; Banjir → Kelembaban tinggi + Stres + Imunitas turun → ISPA; Banjir → Pengungsian padat + Ventilasi buruk → Penyakit kulit & Infeksi mata)

Upaya penanganan kesehatan pasca-bencana harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar respons darurat, tetapi juga upaya pencegahan jangka panjang. Masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemerintah harus saling bahu-membahu menjaga agar bencana alam tidak berubah menjadi bencana kesehatan yang lebih luas. Kesadaran akan kebersihan, kesiapan logistik, dan respons cepat adalah kunci utama menyelamatkan nyawa dan memulihkan kondisi pasca-bencana.

Baca juga Berita lainnya di News Page