Bupati Aceh Selatan Terlibat Kontroversi karena Umrah Saat Bencana Melanda

Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menjadi sorotan tajam setelah melakukan ibadah umrah tepat di saat daerahnya dilanda bencana alam. Aksi ini memicu konsekuensi berantai, termasuk pencopotan jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan dan proses pemeriksaan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Awal mula kontroversi bermula dari foto yang menyebar di media sosial, di mana akun Instagram travel umrah mengunggah keberangkatan Mirwan beserta istri. Dalam penjelasannya, Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menegaskan bahwa perjalanan umrah tersebut dilakukan setelah situasi dianggap stabil. Menurutnya, debit air di wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya sudah surut, sehingga kondisi dianggap aman untuk ditinggalkan sementara waktu oleh sang Bupati.

Denny juga membantah tegas narasi yang menyebut Mirwan meninggalkan rakyatnya dalam kondisi darurat. Ia menekankan bahwa sebelum berangkat, Mirwan dan istri telah beberapa kali turun langsung ke lokasi bencana. Kedua tokoh ini disebut secara personal mengantarkan logistik kepada masyarakat terdampak, memastikan bantuan tiba tanpa hambatan.

Namun demikian, persoalan menjadi lebih rumit ketika ternyata izin perjalanan Mirwan ke luar negeri ditolak oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Permohonan izin diajukan pada Senin, 24 November, sedangkan dua hari kemudian, banjir dan longsor menerjang Aceh Selatan. Gubernur, yang telah menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi tahun 2025, secara tertulis menolak permohonan tersebut. Fakta ini membuat kemarahan Gubernur memuncak, karena Mirwan tetap berangkat meskipun izinnya telah dicabut. Mualem bahkan menyerahkan sepenuhnya kepada Kemendagri untuk menentukan sanksi yang pantas diberikan.

Akibatnya, Partai Gerindra mengambil tindakan disiplin. Sekjen Gerindra, Sugiono, secara resmi mengumumkan pemecatan Mirwan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penegakan disiplin dan kekecewaan terhadap sikap serta gaya kepemimpinan yang dianggap tidak peka terhadap kondisi rakyat.

Tak tinggal diam, Kemendagri langsung merespons dengan menurunkan inspektur khusus ke Aceh Selatan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan bahwa Mirwan tidak pernah mengajukan izin kepada pihak Kemendagri. Bahkan, permohonan izin yang diajukan ke Gubernur Aceh pun telah ditolak. Mendagri menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan inspektur untuk menentukan sanksi lebih lanjut, baik berupa teguran, penundaan, atau bentuk sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang tanggung jawab seorang pemimpin di saat krisis. Keputusan pribadi harus seimbang dengan kewajiban publik, terutama ketika nyawa dan harta rakyat berada dalam bahaya. Seorang pemimpin daerah tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam penanganan bencana. Kehadiran fisik dan moralnya sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman dan harapan kepada masyarakat yang terdampak.

Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini mengingatkan kita semua bahwa kepercayaan publik adalah hal yang sangat rapuh. Sekali saja kepercayaan itu dilanggar, maka dampaknya tidak hanya terasa secara institusional, tetapi juga merusak relasi antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin harus selalu mengedepankan prinsip public trust di atas kepentingan pribadi, terutama di masa-masa kritis seperti bencana alam. Masyarakat butuh bukti nyata, bukan sekadar janji atau penjelasan yang dibenarkan secara teknis. Jadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk introspeksi dan memperbaiki sistem pengawasan terhadap kinerja para pemimpin daerah.

Baca juga Berita lainnya di News Page