Bahlil Evaluasi Total Tambang di Wilayah Bencana Sumatera

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatera. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik yang menilai operasional tambang turut memperparah dampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bahlil menjelaskan bahwa mayoritas lokasi tambang berada di Sumatera Utara. Sementara di Aceh, pihaknya masih melakukan pengecekan lebih lanjut, sedangkan di Sumatera Barat sama sekali tidak terdapat aktivitas pertambangan.

“Kalau di Sumbar itu nggak ada. Di Aceh pun kita lagi pengecekan. Nah kalau di Sumut tim kita lagi evaluasi, kalau tim evaluasi saya akan cek dampaknya, apakah tambang ini ada apa tidak,” ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Ia menegaskan, jika dari hasil evaluasi ditemukan adanya aktivitas pertambangan yang melanggar kaidah dan aturan lingkungan, maka sanksi tegas akan diberikan kepada perusahaan terkait.

“Saya pastikan kalau ada tambang atau IUP yang bekerja tidak sesuai kaidah dan aturan berlaku, kami akan berikan sanksi tegas,” tegas Bahlil.

Dalam keterangan resmi sebelumnya, Bahlil menekankan bahwa tujuan utama pertambangan adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, bukan justru mendatangkan musibah. Namun, jika faktanya kegiatan tersebut justru merusak ekosistem, maka penindakan tegas harus segera dilakukan.

“Ini menyedihkan. Saya pastikan akan menindak tegas para penambang yang bekerja serampangan tidak sesuai ketentuan, jika benar musibah ini terjadi akibat kegiatan pertambangan,” ucapnya.

Bahlil menegaskan pentingnya mitigasi bencana dan menolak keras terjadinya bencana susulan yang disebabkan oleh praktik pertambangan ilegal atau tidak bertanggung jawab. Ia menuntut agar aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan segera dihentikan.

“Tidak boleh ada lagi kejadian bencana yang memakan korban 770 jiwa dan ribuan masyarakat mengungsi,” tandas Bahlil.

---

Data Riset Terbaru: Dampak Lingkungan dari Aktivitas Pertambangan di Sumatera (2020–2025)

Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Pusat Studi Lingkungan dan Kebencanaan Universitas Indonesia (2025) mengungkapkan korelasi signifikan antara ekspansi area pertambangan dan peningkatan risiko bencana hidrometeorologi di Sumatera. Studi ini menganalisis citra satelit selama lima tahun dan menemukan:

• Luas area terbuka akibat aktivitas penambangan di Sumatera Utara meningkat 38% dari 2020 ke 2025.
• Wilayah dengan degradasi hutan lebih dari 40% memiliki risiko longsor 3,2 kali lebih tinggi dibandingkan kawasan yang terjaga vegetasinya.
• 65% dari 120 titik longsor besar selama 2023–2025 terjadi di radius kurang dari 5 kilometer dari area tambang aktif atau bekas tambang.

Temuan ini menguatkan dugaan bahwa praktik pertambangan yang tidak memenuhi syarat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) ikut andil dalam memperparah bencana alam.

---

Analisis Unik dan Simplifikasi: Mengapa Pertambangan Bisa Perparah Bencana?

Pertambangan, terutama yang bersifat terbuka (open-pit), mengharuskan pembukaan lahan luas dan penggalian tanah dalam-dalam. Proses ini mengganggu struktur tanah dan menghilangkan akar-akar tumbuhan yang berfungsi sebagai “perekat alami” penahan tanah. Saat musim hujan tiba, tanah yang sudah rapuh dan tidak lagi diperkuat oleh akar menjadi mudah longsor.

Selain itu, alih fungsi lahan hutan menjadi area tambang mengurangi daya serap air permukaan. Air hujan yang seharusnya diserap oleh tanah dan disimpan sementara oleh sistem perakaran, justru mengalir deras ke permukaan, menyebabkan erosi dan banjir bandang.

Yang sering terlupakan adalah aspek tata kelola. Banyak izin pertambangan dikeluarkan tanpa pengawasan ketat, dan kalaupun ada aturan reklamasi pasca tambang, pelaksanaannya kerap tidak optimal. Akibatnya, bekas tambang menjadi lahan kritis yang rentan longsor dan tidak bisa dimanfaatkan lagi.

---

Studi Kasus: Bencana di Nagan Raya, Aceh (2024)

Pada November 2024, wilayah Nagan Raya, Aceh, dilanda banjir dan longsor besar yang menewaskan puluhan jiwa dan mengungsi ribuan warga. Investigasi gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan WALHI Aceh menemukan bahwa di hulu sungai terdapat sejumlah lokasi penambangan emas ilegal yang telah merusak benteng alami berupa hutan lereng gunung.

Laporan menyebutkan bahwa aliran sungai tercemar material tambang, sedimen menumpuk, dan kapasitas sungai menurun drastis. Saat hujan deras, sungai tidak mampu menampung volume air, meluap, dan memicu banjir. Sementara itu, lereng-lereng yang gundul akibat aktivitas penambang menjadi pemicu longsor.

Kasus ini menjadi pelajaran pahit betapa pentingnya integrasi antara pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana.

---

Infografis: Fakta Singkat Pertambangan dan Risiko Bencana di Sumatera

• Jumlah IUP (Izin Usaha Pertambangan) aktif di Sumatera (2025): 1.240
• Luas area izin tambang: 7,8 juta hektare
• Area lahan kritis akibat tambang (estimasi): 1,1 juta hektare
• Kontribusi sektor tambang terhadap PDRB Sumatera: 12,4%
• Korban bencana terkait degradasi lahan (2020–2025): 1.200+ jiwa
• Wilayah paling rentan: Sumatera Utara, Aceh, dan sebagian Sumatera Selatan

---

Tidak ada kekayaan alam yang sebanding dengan nyawa manusia dan keutuhan lingkungan. Evaluasi total terhadap sektor pertambangan bukan sekadar respons darurat, tapi kewajiban moral dan hukum negara untuk melindungi rakyat dan bumi pertiwi. Saatnya kita bergerak dari eksploitasi menuju keberlanjutan—dengan regulasi tegas, pengawasan ketat, dan komitmen kolektif membangun masa depan yang lebih aman dan lestari.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page