Menteri PAN-RB Dukung BNN Akselerasi Program P4GN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyatakan dukungan penuh terhadap Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Menteri PAN-RB Rini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan serta pendampingan sistem proses bisnis Badan Narkotika Nasional (BNN) dari tingkat pusat hingga daerah. Ia mengingatkan bahwa penyebaran narkotika kini telah mencapai wilayah pedesaan, sehingga perlu fokus pada pembangunan proses bisnis organisasi dan pola komunikasi yang efektif antara BNN pusat dan daerah untuk mendukung program P4GN.

Pernyataan ini disampaikan Rini dalam pertemuan dengan Kepala BNN Suyudi Ario Seto di Kantor Kementerian PANRB pada Senin (1/12). Rini menjelaskan bahwa sesuai Pasal 70 UU Narkotika, BNN memiliki tiga peran strategis: pelaksanaan upaya preventif, represif, dan koordinasi lintas instansi pemerintah. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan, edukasi, dan pencegahan peredaran narkotika. Upaya represif mencakup penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika serta rehabilitasi medis dan sosial. Sementara itu, koordinasi lintas instansi dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tingkat kabupaten/kota.

Rini menambahkan pentingnya penguatan sistem dan arsitektur digitalisasi BNN mengingat peredaran narkotika kini juga dilakukan secara daring. Ia menyatakan kesiapan Kementerian PAN-RB untuk mendampingi BNN melalui unit Deputi Transformasi Digital Pemerintah. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemberantasan narkotika secara komprehensif.

Suyudi Ario Seto mengapresiasi dukungan Kementerian PAN-RB terhadap penguatan kelembagaan dan sistem proses bisnis BNN. Ia menekankan pentingnya penguatan tersebut mengingat kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih memprihatinkan. Data BNN Desember 2024 menunjukkan kasus penyalahgunaan narkotika pada 2023 mencapai 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia. Suyudi menjelaskan bahwa dalam P4GN, BNN tidak hanya melakukan penindakan tetapi juga rehabilitasi, pencegahan, dan pemberantasan. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap program rehabilitasi.

Kepala BNN juga menyampaikan upaya BNN dalam mengubah persepsi bahwa para pengguna narkotika adalah korban yang perlu direhabilitasi, bukan dikriminalisasi. Namun, masih terdapat stigma negatif terhadap rehabilitasi di sebagian masyarakat. BNN terus memberikan edukasi dan pemahaman untuk menghilangkan stigma tersebut, agar masyarakat lebih antusias dalam menjalani proses rehabilitasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat ditekan secara signifikan.

Data Riset Terbaru: Studi tahun 2025 oleh Lembaga Kajian Kebijakan Publik menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif yang menggabungkan pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi secara terpadu dapat mengurangi angka penyalahgunaan narkotika hingga 40% dalam jangka waktu 3 tahun. Infografis terbaru dari Kementerian Kesehatan menunjukkan tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan usia produktif (18-35 tahun) sebesar 25% selama periode 2020-2024. Studi kasus sukses dari program P4GN di Kota Bandung tahun 2024 berhasil menurunkan angka penyalahgunaan narkotika sebesar 30% melalui kolaborasi antara BNN, pemerintah daerah, dan komunitas lokal dengan pendekatan “Rehabilitation First” yang humanis dan tanpa stigma.

Mari bersama wujudkan Indonesia bebas narkotika dengan pendekatan yang komprehensif dan humanis. Dukung program P4GN melalui kolaborasi antar instansi, peningkatan sistem digitalisasi, serta perubahan persepsi terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menjadi fondasi kuat bagi generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif. Bergabunglah dalam gerakan nasional ini, karena setiap nyawa berharga dan setiap upaya pencegahan adalah investasi bagi masa depan bangsa.

Baca juga Berita lainnya di News Page