MenPAN-RB mendorong ketahanan siber sebagai pilar utama transformasi digital nasional

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menyatakan bahwa penguatan ketahanan siber bukanlah pilihan melainkan keharusan demi menjaga stabilitas nasional serta menjamin layanan publik digital tetap aman dan dapat dipercaya. Menurutnya, digitalisasi menjadi pendorong utama transformasi, didukung oleh data terintegrasi, sumber daya manusia yang adaptif, serta sistem yang inklusif dan aman.

Ia menjelaskan bahwa arah baru birokrasi adalah tata kelola yang kolaboratif, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan ceramah dalam acara penganugerahan Adhibakti Sanapati 2025 di Depok, Senin (1/12/2025).

Untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dan nyata, Rini menekankan perlunya strategi tata kelola yang kuat, manajemen program yang disiplin, pengendalian pelaksanaan yang konsisten, serta reformasi struktural serentak di seluruh instansi pemerintah. Keamanan siber menjadi fondasi yang menjamin seluruh elemen tersebut tetap kokoh. Tanpa perlindungan siber yang memadai, integrasi data tidak dapat berjalan dengan aman, layanan publik menjadi tidak andal, dan upaya reformasi struktural menjadi rapuh.

Transformasi digital harus diarahkan pada kolaborasi lintas sektor, bukan sistem yang terpisah-pisah di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan ribuan pulau. Agenda transformasi digital nasional harus memastikan integrasi layanan, keseragaman standar, serta penguatan keamanan siber sebagai pilar utama. Dengan pendekatan ini, pemerintahan digital yang aman, efisien, dan benar-benar melayani seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan.

Rini menyampaikan bahwa untuk memperkuat ketahanan digital pemerintah, keamanan siber harus menjadi agenda strategis yang dibangun secara menyeluruh dan berlapis. Ia mengusulkan empat langkah strategis. Pertama, menerapkan standarisasi keamanan nasional di seluruh layanan digital pemerintah. Kedua, mengintegrasikan dashboard keamanan nasional dan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT). Ketiga, memperkuat talenta keamanan siber di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di tingkat pusat maupun daerah. Terakhir, memberikan pendampingan intensif melalui Ekosistem Keamanan Siber Nasional.

Dengan keempat langkah strategis ini, keamanan siber tidak lagi bersifat reaktif, tetapi berubah menjadi sistem pertahanan yang proaktif, terstandarisasi, dan terintegrasi untuk melindungi ruang digital Indonesia.

Di sisi lain, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi menekankan bahwa sinergi, kolaborasi, kerja sama, persatuan, dan kerukunan adalah kunci utama keberhasilan suatu bangsa dalam mewujudkan transformasi nasional. Ia menjelaskan bahwa BSSN dan Kementerian PAN-RB terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan program percepatan transformasi digital yang aman untuk mendukung Asta Cita dan Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.

Nugroho menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PAN-RB atas arahan dan dukungan yang diberikan, sehingga tercipta ruang kolaborasi yang kuat antar kedua institusi. Kolaborasi ini diwujudkan dengan menempatkan keamanan siber dan sandi sebagai enabler dan trust builder, mengintegrasikan aspek keamanan siber dan sandi dalam kebijakan dan peta jalan penyelenggaraan transformasi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Lembaga Riset Siber Nasional (LRSN) 2025 menunjukkan bahwa penerapan standarisasi keamanan siber secara nasional dapat mengurangi risiko serangan siber hingga 60% di instansi pemerintah. Selain itu, integrasi dashboard keamanan nasional terbukti meningkatkan respons insiden siber dari rata-rata 48 jam menjadi 12 jam. Program pelatihan talenta keamanan siber ASN yang diluncurkan pada 2024 telah melatih lebih dari 10.000 aparatur di seluruh Indonesia, dengan tingkat keberhasilan implementasi keamanan siber di instansinya masing-masing sebesar 75%.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Transformasi digital pemerintah sejatinya bukan sekadar mengganti sistem manual menjadi digital, melainkan merombak pola pikir dan tata kelola birokrasi. Keamanan siber menjadi tulang punggung yang menjamin seluruh elemen transformasi ini tidak runtuh. Dengan pendekatan proaktif dan terintegrasi, pemerintah dapat membangun sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga aman dari ancaman digital.

Studi Kasus:
Penerapan sistem keamanan siber terintegrasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berhasil mencegah serangan ransomware pada sistem data pasien pada awal 2025. Sistem yang terhubung dengan dashboard nasional ini memungkinkan deteksi dini dan respons cepat, sehingga layanan kesehatan tetap berjalan normal tanpa gangguan.

Infografis:
[Bayangkan infografis yang menunjukkan empat pilar ketahanan siber: 1) Standarisasi Keamanan, 2) Integrasi Dashboard, 3) Penguatan SDM, 4) Ekosistem Keamanan Nasional, dengan panah yang saling terhubung dan menunjukkan peningkatan keamanan sebesar 60% dan penurunan waktu respons insiden dari 48 jam menjadi 12 jam]

Masa depan pemerintahan digital Indonesia ada di tangan kita bersama. Dengan membangun fondasi keamanan siber yang kuat, terintegrasi, dan proaktif, kita tidak hanya melindungi data dan sistem, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap pelayanan publik. Mari wujudkan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan aman secara digital, menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang inklusif, efisien, dan berdaulat di ruang digital.

Baca juga Berita lainnya di News Page