Lindungi Pekerja Migran, KP2MI Teken MoU dan PKS dengan Mitra Strategis

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) secara resmi menandatangani sejumlah dokumen kerja sama strategis dengan berbagai mitra di kantor Kementerian. Aksi nyata ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden sejak terbentuknya kementerian pada tahun 2024. Menteri Mukhtarudin menekankan bahwa pendekatan yang diambil bersifat sistemik, menyeluruh dari hulu ke hilir. Dua tanggung jawab utama yang diemban adalah memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari sebelum keberangkatan hingga kepulangan, serta meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasi yang berkualitas. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia sedang berada pada momen emas bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030, sementara negara-negara maju menghadapi tantangan penuaan populasi. Peluang ini ditunjukkan dengan adanya 350 ribu lowongan kerja resmi setiap tahun di luar negeri, meskipun penyerapannya masih rendah karena keterbatasan kompetensi dan bahasa. Target ambisius Presiden untuk menempatkan 500 ribu pekerja migran berkualitas pada tahun 2026 menjadi fokus utama. Untuk mencapainya, perlu ditekan praktik rekrutmen non-prosedural melalui program rekrutmen bersih, pelatihan berstandar internasional, dan penguatan peran desa melalui inisiatif Desmigratif.

Kemitraan yang dibangun sangat luas dan melibatkan berbagai pihak strategis. Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi), yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo, menyatakan kesiapan ratusan mantan gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan kontribusi nyata. Mereka ingin memanfaatkan pengalaman dan sisa waktu mereka untuk membantu masyarakat desa yang kesulitan mencari pekerjaan. Peran Perpukadesi tidak hanya terbatas pada pendampingan dari rekrutmen, pelatihan, hingga penempatan, tetapi yang paling krusial adalah memastikan para pekerja migran yang kembali ke tanah air tidak menganggur. Mereka yang memiliki keterampilan di bidang kesehatan akan diarahkan ke puskesmas atau rumah sakit daerah, yang berkecimpung di bidang manufaktur akan disalurkan ke pabrik-pabrik lokal, dan seterusnya. Ini adalah bentuk dukungan nyata dari desa hingga tingkat nasional terhadap program Kemen P2MI.

Kerja sama juga dijalin dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) yang dipimpin oleh Ketua Rahmat Bagja. MoU ini memiliki signifikansi strategis menjelang tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027. Dengan sekitar 4 juta WNI di luar negeri yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hak pilih mereka merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi. Kemen P2MI menjadi kementerian pertama di Kabinet Merah Putih yang menandatangani MoU dengan Bawaslu, sebuah langkah yang diapresiasi sebagai bukti komitmen tinggi pemerintah dalam melindungi hak politik pekerja migran Indonesia di luar negeri. Fokus kerja sama ini adalah pada pendataan pemilih yang akurat, sosialisasi dan pendidikan pemilih secara masif, serta pencegahan pelanggaran pemilu sejak dini, tepatnya pada periode 2026-2027.

Jangkauan kemitraan tidak hanya terbatas pada lembaga nasional, tetapi juga mencakup pemerintah daerah dan desa, serta organisasi profesi. Beberapa pemerintah daerah seperti Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan Pemerintah Kota Jember turut serta dalam penandatanganan. Selain itu, DPP Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) dan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi mitra dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) juga turut serta, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dalam proses migrasi tenaga kerja.

Menteri Mukhtarudin menegaskan kembali bahwa setiap dokumen MoU dan PKS yang ditandatangani bukanlah sekadar acara seremonial belaka, melainkan sebuah kontrak moral yang mengharuskan seluruh pihak untuk segera mengeksekusi program-program nyata di lapangan. Peran aktif pemerintah daerah dan desa menjadi kunci utama dalam kesuksesan program ini. Pendekatan lama yang hanya menempatkan tanpa memperhatikan kesiapan calon pekerja migran harus segera ditinggalkan. Semua pekerja migran yang ditempatkan haruslah sosok yang kompeten, memiliki kemampuan berbahasa asing, dan terlindungi secara hukum dan sosial. Dengan begitu, ketika mereka kembali ke tanah air, mereka bukan hanya membawa uang, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah, membawa perubahan dan kemajuan bagi kampung halaman mereka. Ini adalah komitmen bersama untuk mewujudkan visi ‘Migran Aman, Masyarakat Sejahtera, Indonesia Maju’.

Data Riset Terbaru 2025 menunjukkan tren permintaan tenaga kerja migran Indonesia di sektor kesehatan dan perawatan lansia meningkat 40% di negara-negara Eropa dan Timur Tengah. Angka ini sejalan dengan proyeksi kebutuhan tenaga perawat global yang diprediksi mencapai 6 juta orang pada 2030. Studi dari ILO 2024 mengungkap pekerja migran Indonesia yang mengikuti pelatihan vokasi berstandar internasional memiliki tingkat penempatan kerja 3 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Infografis terbaru dari BPS juga mencatat bahwa kontribusi devisa pekerja migran Indonesia tahun 2024 mencapai USD 18,5 miliar, dengan pertumbuhan 7,2% dari tahun sebelumnya. Studi kasus pelatihan perawat di Probolinggo menunjukkan 92% peserta berhasil ditempatkan di rumah sakit internasional setelah menyelesaikan program pelatihan intensif 6 bulan yang mencakup technical skill dan bahasa Inggris medis.

Program Desmigratif di Flores Timur menjadi bukti nyata keberhasilan pendekatan berbasis desa. Melalui program ini, 150 pemuda desa berhasil dilatih sebagai tenaga kerja konstruksi berstandar Jepang, dengan 85% di antaranya ditempatkan di proyek infrastruktur di Singapura dan Malaysia. Mereka yang kembali ke tanah air tidak hanya membawa modal usaha, tetapi juga keterampilan membangun rumah tahan gempa yang langsung diaplikasikan di kampung halaman. Di Bontang, program pelatihan bahasa Arab dan budaya Timur Tengah bagi calon Pekerja Migran Perempuan berhasil menurunkan kasus pengaduan hingga 60% dalam dua tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa persiapan matang sebelum keberangkatan adalah kunci utama perlindungan pekerja migran. Kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, desa, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci sukses dalam menciptakan ekosistem perlindungan pekerja migran yang komprehensif dan berkelanjutan.

Masa depan gemilang ada di tangan kita. Bonus demografi bukan ancaman, tapi peluang emas yang harus direbut. Setiap pemuda desa yang dilatih, diberdayakan, dan ditempatkan di luar negeri adalah duta bangsa yang membawa harum nama Indonesia. Mereka yang kembali bukan sekadar pemudik, tapi agen perubahan yang membawa kemajuan untuk kampung halaman. Saatnya kita bergerak serentak, dari desa hingga istana, dari sabang sampai merauke, membangun ekosistem migrasi yang humanis, profesional, dan berkelanjutan. Indonesia maju bukan impian, tapi keniscayaan ketika kita semua bersatu padu melindungi dan memberdayakan anak bangsa. Migran Aman, Masyarakat Sejahtera, Indonesia Maju – bukan sekadar slogan, tapi janji yang harus kita tepati bersama.

Baca juga Berita lainnya di News Page