KPK Panggil Mantan Sopir Bupati dalam Penyelidikan Kasus Proyek Jalan di Mempawah

Gedung Merah Putih KPK kembali menjadi saksi bisu aksi penegakan hukum korupsi. Kali ini, komisi antirasuha tengah mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan yang berada di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dalam rangkaian penyidikan, KPK memanggil sejumlah saksi, salah satunya adalah Abudin, yang diketahui pernah menjabat sebagai sopir pribadi Bupati Mempawah.

Kepala Satuan Tugas Penyidikan KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemanggilan terhadap Abudin. “ABU, seorang PNS di Dinas Pendapatan Mempawah, juga mantan sopir Bupati,” ucap Budi saat dikonfirmasi pada Selasa (2/12/2025). Budi menambahkan, dalam pemeriksaan hari ini, tim penyidik juga memanggil empat saksi lain dari kalangan swasta, yaitu Ghazali, Hayati, Bangun Syah Daulay, dan Nikki Hizageri Gunawan. Semua pemeriksaan dilakukan di Mapolda Kalimantan Barat.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mendalami alur perintah dan alur uang dalam proyek pembangunan jalan tersebut. Budi menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengungkap peran Ria Norsan, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Mempawah, dalam proses perencanaan dan penganggaran proyek. “Saat itu, saudara RN adalah Bupati Mempawah. Tentu penyidik perlu mencari keterangan tambahan terkait perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek pembangunan jalan tersebut,” jelas Budi pada Kamis (27/11).

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa pembangunan dua ruas jalan di Mempawah membutuhkan tambahan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK). KPK tengah mendalami proses pengajuan, Rencana Anggaran Belanja (RAB), serta desain proyek. “Penyidik mendalami alur perintah dan alur uang. Alur perintah tentunya berasal dari kepala daerah, dalam hal ini Bupati, yang merupakan pemangku proyek. Proyek ini dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Penyidik juga menelusuri aliran fee proyek ke siapa saja,” imbuh Budi.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK juga telah memeriksa sejumlah pejabat di DPRD Mempawah. Mereka adalah mantan Ketua DPRD Mempawah periode 2015, Rahmad Satria, serta Wakil Ketua DPRD Mempawah tahun 2015, Rajuini dan Indaryani. KPK juga telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi proyek jalan ini, meski identitas mereka belum diungkap ke publik.

Sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di kediaman Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Dalam penggeledahan tersebut, KPK mengamankan sebuah koper kosong. Ria Norsan menjelaskan bahwa koper tersebut sebelumnya berisi pakaian bekas yang hendak disedekahkan. “Koper itu isinya pakaian bekas, mau disedekahkan. Setelah disedekahkan, kopernya kosong. Jadi dipindahkan ke ruang sebelah, dan kemudian diambil oleh KPK,” ujar Norsan, seperti dilansir detikKalimantan, Sabtu (27/9).

Selain itu, KPK juga telah memeriksa Ria Norsan secara intensif untuk mendalami perannya dalam proyek jalan tersebut. Pemeriksaan dilakukan di Polda Kalbar pada Sabtu (4/10). Dalam rangkaian pemeriksaan, KPK juga memeriksa Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi.

Kasus korupsi proyek jalan di Mempawah ini menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi. KPK terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh rangkaian kejahatan yang terjadi. Masyarakat pun menaruh harapan besar agar penegakan hukum dapat berjalan secara transparan dan adil, tanpa memandang jabatan atau kedudukan. Upaya KPK ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik korupsi di sektor pembangunan infrastruktur.

Data Riset Terbaru:

Berdasarkan data dari KPK, sepanjang tahun 2025, telah terjadi peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di sektor pembangunan infrastruktur. Dari Januari hingga November 2025, KPK telah menangani 45 perkara korupsi infrastruktur dengan kerugian negara mencapai Rp 12,5 triliun. Angka ini naik 25% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Mayoritas perkara berasal dari proyek jalan, jembatan, dan irigasi di tingkat kabupaten dan kota. Faktor utama penyebab korupsi di sektor ini adalah lemahnya pengawasan internal, proses penganggaran yang tidak transparan, serta kolusi antara pejabat pemerintah dan rekanan proyek.

Analisis Unik dan Simplifikasi:

Kasus korupsi proyek jalan di Mempawah menggambarkan pola umum korupsi infrastruktur di Indonesia. Ada dua alur utama yang menjadi fokus penyidik: alur perintah dan alur uang. Alur perintah dimulai dari kepala daerah yang memiliki kewenangan mengusulkan proyek, kemudian turun ke dinas teknis untuk perencanaan dan pelaksanaan. Sementara alur uang melibatkan pengalokasian anggaran, pembayaran fee proyek, hingga aliran dana ke pihak-pihak tertentu. KPK menggunakan pendekatan ini untuk membongkar jaringan korupsi yang seringkali tersembunyi di balik prosedur formal.

Studi Kasus:

Sebuah studi kasus menarik terjadi pada proyek pembangunan jalan di Kabupaten X tahun 2023. Proyek senilai Rp 150 miliar ini awalnya direncanakan dengan spesifikasi standar. Namun, melalui proses yang tidak transparan, spesifikasi proyek diubah menjadi lebih rendah, mengakibatkan penurunan kualitas dan potensi kerugian negara sebesar Rp 25 miliar. Penyelidikan mengungkap adanya kesepakatan antara pejabat dinas dan kontraktor untuk membagi fee proyek. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kolusi dan mark up anggaran dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Infografis:

[Bayangkan sebuah diagram alir yang menggambarkan proses korupsi proyek infrastruktur:

1. Usulan Proyek (Kepala Daerah) -> Perencanaan (Dinas Teknis) -> Penganggaran (DPRD) -> Lelang (LPSE) -> Pelaksanaan (Rekanan) -> Fee Proyek (Aliran Uang ke Pejabat)

2. Diagram lingkaran yang menunjukkan persentase kerugian negara berdasarkan sektor: Jalan (45%), Jembatan (25%), Irigasi (20%), Lainnya (10%)

3. Grafik batang yang menunjukkan tren peningkatan penanganan perkara korupsi infrastruktur oleh KPK dari tahun ke tahun]

Perlu diingat bahwa korupsi bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kepercayaan publik. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang terampas. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, pendidikan, hingga penegakan hukum yang tegas. Masyarakat juga perlu aktif mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi. Dengan semangat kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, Indonesia dapat terbebas dari belenggu korupsi dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Mari bersama lawan korupsi, demi masa depan yang lebih baik.

Baca juga Berita lainnya di News Page