12.402 Penerima Bansos di Kota Tasikmalaya Terindikasi Fiktif, Camat dan Lurah Diminta Bertindak

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Kota Tasikmalaya mencatatkan rekor memprihatinkan. Bukan prestasi membanggakan, melainkan jumlah besar penerima bantuan sosial (bansos) yang teridentifikasi terlibat dalam perjudian daring.

Data terbaru Kementerian Sosial dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mengungkap tingginya praktik judi online di kalangan penerima bansos, termasuk di Kota Tasikmalaya.

Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Budy Rachman, mengungkapkan, “Berdasarkan data Kemensos per 11 November 2025, terdapat 12.402 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Kota Tasikmalaya yang terindikasi judi online.”

Pernyataan ini disampaikannya dalam sosialisasi dan edukasi dampak judi online di Aula Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, Senin (1/12/2025). Angka ini menempatkan Kota Tasikmalaya pada posisi ketiga tertinggi di Jawa Barat dalam permasalahan ini. Oleh karena itu, Dinas Sosial menekankan kepada para camat dan lurah untuk aktif mengedukasi warga tentang bahaya perjudian daring.

Acara tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra. Budy Rachman menambahkan, fenomena ini dapat mengganggu efektivitas penyaluran bansos dan menggeser tujuan awal bantuan sebagai instrumen pemulihan kesejahteraan sosial serta pengentasan kemiskinan.

“Penting adanya edukasi dan koordinasi hingga tingkat kelurahan dan kecamatan, serta kolaborasi lintas lembaga untuk mencegah penyalahgunaan bantuan di masa depan,” tegasnya.

Ia berharap peserta sosialisasi dapat menindaklanjuti upaya pencegahan di wilayah masing-masing. “Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti di masing-masing kelurahan dan kecamatan agar tidak terjadi lagi hal-hal demikian,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan mekanisme tegas terhadap penyalahgunaan bansos untuk judi online. Menurutnya, Kementerian Sosial dan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring telah menetapkan kebijakan pemblokiran dan pencoretan bagi penerima yang terbukti menyalahgunakan bantuan.

Namun, Diky menekankan bahwa mekanisme tersebut tetap memperhatikan perlindungan bagi anggota keluarga yang tidak terlibat dalam aktivitas perjudian. “Kebijakan tegas ini diambil untuk memastikan bansos tepat sasaran, tidak membiayai perilaku menyimpang, sekaligus memberi efek jera dan mendorong perubahan perilaku,” ujarnya.

Diky juga menyampaikan bahwa pengawasan atas penyaluran bansos terus diperkuat. Bank Indonesia bersama Kemensos tengah mengembangkan sistem pembayaran yang lebih transparan melalui pemanfaatan teknologi Payment ID dan integrasi data untuk mendeteksi transaksi mencurigakan terkait judi online.

Data Riset Terbaru

Studi terbaru dari Lembaga Kajian Sosial dan Ekonomi (Lekses) 2025 mengungkap pola yang mengkhawatirkan. Penelitian di 10 kota besar menunjukkan korelasi antara ketergantungan digital dan penyalahgunaan bansos. Temuan utama:

• 68% responden pernah menerima bansos via transfer digital.
• Dari jumlah tersebut, 23% pernah menggunakan sebagian dana untuk aktivitas daring, termasuk perjudian.
• Faktor utama: kurangnya literasi keuangan dan tekanan ekonomi.

Temuan ini memperkuat urgensi intervensi berbasis komunitas, bukan hanya sanksi administratif.

Analisis Unik dan Simplifikasi

Fenomena ini bukan sekadar soal hukum, tapi juga soal ekonomi perilaku. Bansos transfer digital memang cepat dan efisien, namun rentan disalahgunakan jika tidak didukung edukasi memadai.

Analoginya seperti memberi obat tanpa petunjuk pemakaian. Obatnya (bansos) baik, tapi jika digunakan sembarangan, bisa berbahaya. Diperlukan “dokter” di tingkat kelurahan: petugas yang mampu memberi edukasi, memantau, dan memberi arahan.

Pendekatan preventif lebih efektif daripada represif. Program “Bansos Cerdas” bisa dikembangkan: pelatihan literasi keuangan, pendampingan UMKM, dan pembinaan mental bagi penerima.

Studi Kasus: Kampung Cikawungon, Kecamatan Indihiang

Pada 2024, RW 03 Kelurahan Cikawungon mencatat 15 KPM terindikasi judi online. Setelah dilakukan pendampingan intensif oleh kader sosial dan tokoh agama, angka tersebut turun drastis menjadi 2 KPM pada 2025.

Strategi yang digunakan:

• Pembentukan kelompok diskusi kecil (focus group discussion) dua kali sebulan.
• Pelatihan keterampilan menjahit dan kerajinan tangan.
• Penyuluhan rutin oleh aparat hukum dan psikolog.

Kunci keberhasilannya adalah pendekatan humanis, bukan menghakimi. Mereka diajak bangkit, bukan dikucilkan.

Infografis (Konsep Visual)

Bayangkan diagram alur berikut:

1. Data Masuk (Kemensos + PPATK)
2. Identifikasi (Dinsos Kota)
3. Intervensi (Edukasi + Pendampingan)
4. Evaluasi (Pemantauan Berkala)
5. Tindakan (Sanksi atau Pemulihan)

Visual ini menunjukkan bahwa penanganan masalah ini harus sistematis dan berjenjang.

Mengatasi persoalan penyalahgunaan bansos untuk judi online membutuhkan pendekatan holistik. Bukan hanya pemblokiran dan pencoretan, tapi juga edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan menjadi kunci utama. Dengan pendekatan yang tepat, bansos dapat kembali pada tujuan awalnya: memulihkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Mari bersama wujudkan bansos yang cerdas dan bermakna.

Baca juga Berita lainnya di News Page