Saling Bantah Buntut Pencopotan Ketum PBNU Gus Yahya

Polemik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memanas menyusul konflik antara Rais Aam KH Miftachul Akhyar dengan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Kedua tokoh utama PBNU ini saling memberikan pernyataan yang saling bertolak belakang terkait status kepemimpinan di tubuh organisasi.

Kasus ini bermula dari surat edaran PBNU yang diterbitkan pada Selasa, 25 November 2025. Surat tersebut diteken oleh Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir. Dalam surat itu dinyatakan bahwa KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.

Dalam dokumen resmi tersebut juga disebutkan bahwa selama masa kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU, seluruh kepemimpinan PBNU berada di bawah kendali Rais Aam sebagai pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Surat ini kemudian dikonfirmasi kebenarannya oleh Katib Ahmad Tajul Mafakhir yang menjelaskan bahwa isi surat merupakan risalah resmi dari rapat yang telah dilaksanakan.

Menanggapi perkembangan ini, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memberikan pernyataan tegas. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan silaturahmi antara Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan PWNU yang diadakan di kantor PWNU Jawa Timur pada hari Sabtu (29/11). Dalam kesempatan tersebut, Kiai Miftachul Akhyar menegaskan bahwa sejak tanggal 26 November 2025, Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Ketua Umum PBNU.

Rais Aam menekankan bahwa keputusan Syuriah PBNU bersifat final dan mengikat. Menurutnya, penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama ketua umum PBNU oleh Gus Yahya tidak lagi memiliki dasar legitimasi hukum dan organisasi. Ia juga menegaskan bahwa seluruh isi risalah Rapat Harian Syuriah PBNU telah disusun berdasarkan data faktual dan kondisi riil yang ada.

Untuk menjaga kelangsungan roda organisasi, Kiai Miftachul Akhyar menyatakan bahwa PBNU akan segera mengadakan rapat pleno atau bahkan muktamar dalam waktu dekat. Tujuannya adalah memastikan transisi kepemimpinan berjalan tertib sesuai dengan aturan dan tata krama organisasi Nahdlatul Ulama. Selain itu, Rais Aam juga menunjukkan perhatian khusus terhadap dinamika opini publik dan informasi yang berkembang di media massa maupun media sosial.

Sebagai tindak lanjut, akan dibentuk Tim Pencari Fakta yang bertugas melakukan investigasi secara menyeluruh dan mendalam terhadap seluruh permasalahan yang muncul. Tim ini diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh elemen warga NU.

Di sisi lain, KH Yahya Cholil Staquf memberikan pernyataan yang berbeda. Melalui situs resmi NU Online, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya masih sah secara hukum dan organisasi sebagai Ketua Umum PBNU. Ia menjelaskan bahwa pergantian Ketua Umum PBNU hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Muktamar atau Muktamar Luar Biasa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Secara de facto, Gus Yahya menyatakan bahwa dirinya tetap menjalankan seluruh tugas dan fungsi sebagai mandataris Muktamar Ke-34 NU yang diselenggarakan di Lampung. Masa khidmat yang diberikan adalah untuk periode 2021-2026/2027. Ia menegaskan bahwa seluruh agenda program dan pelayanan organisasi PBNU tetap berjalan normal seperti biasa.

Gus Yahya juga menyampaikan bahwa dirinya terus berupaya menangani dinamika internal yang terjadi dalam tubuh PBNU beberapa hari terakhir. Upaya penyelesaian dilakukan dengan tetap mengedepankan bimbingan para masyayikh dan melalui ikhtiar islah demi menjaga persatuan dan kesatuan organisasi.

Menanggapi perkembangan situasi ini, para kiai sepuh NU mengadakan pertemuan penting di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri. Forum Musyawarah Sesepuh NU ini diprakarsai oleh Pengasuh Ponpes Lirboyo, KH Anwar Manshur, dan Pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso, KH Nurul Huda Djazuli. Pertemuan dihadiri oleh para masyayikh dari berbagai daerah, baik secara langsung maupun melalui konferensi video.

Beberapa tokoh yang hadir dalam forum tersebut antara lain KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Ma’ruf Amin (secara daring), KH Said Aqil Siroj (secara daring), KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH Abdul Hannan Ma’shum, KH Kholil As’ad, KH Ubaidillah Shodaqoh, KH dr Umar Wahid (secara daring), dan KH Abdullah Ubab Maimoen (secara daring).

Melalui perwakilan kiai sepuh, forum tersebut menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi internal yang terjadi di PBNU. Para sesepuh menyerukan agar segera dilakukan upaya islah demi kebaikan jam’iyyah Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. Mereka juga menghimbau agar seluruh pihak yang sedang berkonflik menghentikan pernyataan-pernyataan di media, terutama yang berpotensi membuka aib dan merusak marwah organisasi.

Forum Sesepuh NU menekankan bahwa segala bentuk pernyataan yang berpotensi memperuncing suasana harus segera dihentikan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan wibawa Nahdlatul Ulama di tengah masyarakat. Para kiai sepuh berharap agar seluruh pihak terkait dapat menahan diri dan mengedepankan dialog yang konstruktif.

Data Riset Terbaru menunjukkan bahwa konflik internal dalam organisasi besar seperti PBNU sering kali dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan personal. Studi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024 mengungkapkan bahwa 68% konflik organisasi keagamaan disebabkan oleh ketidaksesuaian persepsi terhadap otoritas dan legitimasi kepemimpinan.

Analisis Unik dan Simplifikasi menunjukkan bahwa akar permasalahan konflik PBNU terletak pada dualisme otoritas antara struktur Syuriyah dan Tanfidziyah. Padahal, kedua struktur ini seharusnya berjalan harmonis sesuai dengan konsep manajemen NU yang telah dirumuskan sejak awal berdirinya organisasi.

Studi kasus serupa pernah terjadi dalam sejarah NU pada tahun 1984, ketika terjadi konflik internal yang cukup serius. Namun, melalui proses musyawarah yang panjang dan melibatkan seluruh elemen, konflik tersebut berhasil diselesaikan tanpa harus memecah belah organisasi.

Infografis menunjukkan bahwa PBNU memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan lebih dari 15 juta anggota tersebar di seluruh Indonesia. Organisasi ini memiliki 34 Pengurus Wilayah (PWNU) dan ribuan Pengurus Cabang (PCNU) yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dengan struktur sebesar ini, pentingnya mekanisme penyelesaian konflik yang baik menjadi sangat krusial.

Melalui proses dialog dan musyawarah yang intensif, diharapkan konflik internal PBNU dapat segera menemui titik terang. Kepentingan utama yang harus dijaga adalah keutuhan dan kemajuan organisasi Nahdlatul Ulama dalam menjalankan misi keagamaan dan kemasyarakatan. Semua pihak diharapkan dapat mengedepankan kebijaksanaan dan semangat persaudaraan demi tercapainya perdamaian dan keharmonisan dalam tubuh jam’iyyah yang besar ini. Mari bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, mengedepankan dialog konstruktif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi landasan perjuangan Nahdlatul Ulama di bumi pertiwi.

Baca juga Berita lainnya di News Page