Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Tasikmalaya Capai 90 Ribu Unit, Butuh Rp1,8 Triliun untuk Backlog

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Fakta mencengangkan terungkap dari data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perwaskim) Kota Tasikmalaya: lebih dari 50 persen rumah di wilayah ini tergolong tidak layak huni. Angka resmi mencatat 90 ribu lebih unit RTLH dari total hunian yang ada, menandakan kondisi kritis dalam pemenuhan hak dasar atas tempat tinggal yang layak.

Nanan Sulaksana, Kepala Dinas Perwaskim, menjelaskan bahwa penilaian layak tidaknya sebuah rumah bukan hanya dari kondisi fisik bangunan. Banyak rumah yang tampak kokoh dan bagus secara struktur, tetapi gagal memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan penghuni.

“Kapasitas ideal satu orang adalah sembilan meter persegi. Jika rumah 36 meter persegi dihuni oleh tujuh orang, itu jelas tidak layak huni meskipun bangunannya bagus,” tegasnya.

Dari Pesantren ke Ruang Pelayanan Jemaah: H Husna Mustopa Nahkodai Kemenag Haji & Umrah Kota TasikmalayaKabupaten Tasikmalaya Juara TPID 2025: Ketika Penghargaan Tiba Lebih Cepat dari Harga Stabi!

Di tengah kebutuhan yang begitu besar, kemampuan penanganan Pemerintah Kota Tasikmalaya masih sangat terbatas. Pada tahun 2025, melalui APBD, hanya 76 unit rumah yang bisa direhab. Tambahan 30 unit dari Baznas dan beberapa bantuan yayasan sosial masih jauh dari cukup.

Setiap unit rumah yang direhab membutuhkan biaya Rp20 juta, terdiri dari Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Dengan kebutuhan 90 ribu rumah, total anggaran yang diperlukan mencapai sekitar Rp1,8 triliun—jumlah yang mustahil dipenuhi oleh APBD Kota Tasikmalaya dalam waktu singkat.

2026: Kuota Rehabilitasi Merosot Tajam

Situasi semakin memprihatinkan di tahun anggaran 2026. Kuota rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD anjlok drastis dari 76 unit menjadi hanya 25 unit saja. Dari ratusan proposal yang masuk, 410 unit bahkan telah lolos verifikasi administrasi dan faktual. Namun, keterbatasan anggaran yang hanya sekitar Rp500 juta memaksa pemerintah memilih lebih ketat.

“Untuk tahun depan, sementara data yang bisa diproses hanya 25 unit dari APBD Kota Tasikmalaya. Artinya, anggaran kita hanya sekitar 500 juta,” jelas Nanan.

Anang Sapa’at, Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, mengkritik kondisi ini sebagai bentuk krisis yang serius. Ia mengungkapkan bahwa tahun 2026 mendatang, Kota Tasikmalaya mengalami pemotongan dana dari pemerintah pusat hingga Rp3,9 miliar, sehingga kemampuan fiskal kota semakin terbatas.

“Dengan APBD saja tidak akan cukup. Kami dari Komisi III sudah mengarahkan Disperkim untuk mencari sumber-sumber anggaran lain agar kebutuhan rehabilitasi rumah bisa terpenuhi,” ucap Anang.

Legislator ini juga menyoroti minimnya kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dari lembaga keuangan dan perusahaan swasta. Ia mencontohkan Bank BJB yang dinilai masih kurang dalam memberikan bantuan CSR untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

“Bank BJB harusnya bisa memberikan lebih banyak CSR untuk program RTLH di Kota Tasikmalaya. Faktanya, baru satu unit yang mereka bantu,” tegasnya. Komisi III berharap kontribusi CSR bisa diperbesar dan Perda tentang penanganan kawasan kumuh segera disahkan untuk memperkuat upaya penanganan perumahan kota.

Studi Kasus: RTLH di Kelurahan Tugujaya

Sebuah studi kasus di Kelurahan Tugujaya mengungkap realitas pahit di lapangan. Dari 250 rumah yang terdata, 138 di antaranya masuk kategori RTLH. Mayoritas penghuni adalah buruh harian lepas dengan pendapatan rata-rata Rp70 ribu per hari. Banyak rumah berdinding bambu, lantai tanah, dan tanpa akses air bersih. Program bantuan perbaikan rumah yang datang setiap tahun hanya menyentuh 3-5 rumah saja, membuat harapan warga untuk mendapatkan rumah layak masih jauh dari kenyataan.

Infografis: Fakta RTLH Kota Tasikmalaya

– Total RTLH: 90.000+ unit (51% dari total hunian)
– Anggaran per unit: Rp20 juta
– RTLH yang direhab 2025: 106 unit (76 APBD + 30 Baznas)
– RTLH yang direhab 2026: 25 unit (APBD)
– Dana yang dibutuhkan untuk 90.000 unit: Rp1,8 triliun
– Dana APBD 2026 untuk RTLH: Rp500 juta

Data Riset Terbaru: Tren Perumahan Tidak Layak Huni di Perkotaan

Studi Lembaga Demografi UI (2024) mengungkap tren meningkatnya RTLH di kawasan perkotaan akibat urbanisasi masif dan ketimpangan ekonomi. Di 10 kota besar Indonesia, rata-rata persentase RTLH mencapai 42%, dengan faktor utama kemiskinan, harga tanah yang melambung, dan minimnya program perumahan subsidi. Risiko kesehatan pada penghuni RTLH 3 kali lebih tinggi dibanding rumah layak huni, terutama ISPA, diare, dan stunting pada anak.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Mengapa RTLH Terus Meningkat?

Masalah RTLH bukan sekadar soal bangunan rusak, tapi cerminan ketimpangan struktural. Urbanisasi membuat permintaan rumah di perkotaan meledak, sementara pasokan rumah layak terbatas. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa memilih rumah murah yang minim standar. Solusi jangka pendek seperti bantuan rehab perlu diperluas, sementara solusi jangka panjang harus menyentuh tata ruang, kebijakan perumahan, dan pemberdayaan ekonomi warga.

Perbaikan rumah tidak layak huni adalah bentuk investasi kesejahteraan. Rumah layak bukan kemewahan, tapi hak dasar yang menentukan kualitas hidup, kesehatan, dan masa depan generasi penerus. Kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat harus segera diperkuat agar mimpi memiliki rumah layak bukan lagi angan yang jauh dari jangkauan. Dengan pendekatan holistik, terpadu, dan berkelanjutan, Kota Tasikmalaya bisa menapaki jalan keluar dari persoalan RTLH yang kian menggila.

Baca juga Berita lainnya di News Page