Pangandaran Hanya Mampu Tangani 50 Rutilahu Per Tahun

Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Pangandaran belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menunjukkan bahwa pada 2024, dari 50 unit yang direncanakan, hanya 22 unit yang berhasil direalisasikan. Sementara itu, pada 2025, realisasi menurun drastis menjadi hanya 5 unit dari total target 50 unit yang sama.

Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Pangandaran, Trisno, menjelaskan bahwa minimnya realisasi program ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran daerah. Ia menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah menjadi penentu utama dalam pelaksanaan program. Untuk tahun 2026, target perbaikan rumah tetap ditetapkan sebanyak 50 unit. Anggaran yang dialokasikan untuk setiap unit rumah adalah Rp 20 juta, yang langsung diberikan kepada penerima manfaat. Namun, dalam praktiknya, sering kali ada tambahan swadaya dari masyarakat sekitar, baik dalam bentuk tenaga maupun material.

Syarat penerima bantuan program ini mencakup rumah yang berada dalam kondisi tidak layak huni dan berdiri di atas tanah milik sendiri. Calon penerima wajib melampirkan sertifikat kepemilikan tanah sebagai bukti. Selain Dinas Sosial, program Rutilahu juga dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Namun, fokus bantuan dari Dinas PU lebih ditujukan kepada rumah-rumah yang terdampak bencana. Nilai bantuan yang diberikan sama, yaitu Rp 20 juta per unit, dan pada tahun ini terdapat 7 rumah yang diperbaiki. Data penerima bantuan ini berasal dari rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bantuan diberikan dalam bentuk material, bukan uang tunai, dan tetap memerlukan Surat Keputusan (SK) Bupati sebelum direalisasikan.

Di sisi lain, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pangandaran juga turut serta dalam program Rutilahu. Namun, tidak ada kuota khusus yang ditetapkan. Staff Divisi III Baznas, Asep Aripin, mengungkapkan bahwa pada tahun ini hanya tiga rumah yang menerima bantuan. Calon penerima harus memenuhi kriteria sebagai penerima zakat asnaf fakir miskin. Selain itu, rumah yang akan diperbaiki harus berdiri di atas tanah milik sendiri dan tidak sedang dalam sengketa hukum.

Riset terbaru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2025 menunjukkan bahwa angka rumah tidak layak huni di Indonesia masih mencapai 3,7 juta unit. Di Jawa Barat, jumlahnya menempati peringkat ketiga nasional dengan 340.000 unit. Studi kasus di Kabupaten Pangandaran mengungkapkan bahwa 68% rumah tidak layak huni berada di wilayah pesisir dan pegunungan, dimana akses terhadap material bangunan lebih sulit. Infografis dari BPS Pangandaran 2025 mencatat bahwa 12,4% dari total 103.000 rumah tangga di Pangandaran masih tergolong tidak layak huni, dengan mayoritas berdinding bambu dan beratap seng rusak.

Program ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar instansi dan keterlibatan masyarakat dalam upaya percepatan penanganan rumah tidak layak huni. Dengan pendekatan terpadu dan peningkatan kapasitas keuangan daerah, diharapkan target perbaikan rumah dapat tercapai secara menyeluruh. Mari bersinergi mewujudkan mimpi setiap keluarga memiliki rumah yang layak, sehat, dan penuh kebahagiaan. Dukung terus program-program pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page