Rusaknya Hutan Memperparah Bencana di Indonesia

Banjir dahsyat yang melanda Sumatra menjelang akhir 2025 bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan manifestasi nyata dari krisis iklim dan ekologi. Meskipun curah hujan tinggi menjadi penyebab langsung, faktor utama yang memperparah bencana ini adalah kerusakan hutan yang terus-menerus terjadi. Pemerintah memang menyoroti intensitas hujan sebagai pemicu banjir dan longsor, tetapi lembaga lingkungan hidup menekankan bahwa bencana ini adalah akumulasi dari penggundulan hutan dan pengabaian terhadap ekosistem.

WALHI menegaskan bahwa musibah ini bukan semata-mata akibat cuaca ekstrem, melainkan dampak panjang dari kerusakan ekosistem yang terjadi selama puluhan tahun. Indonesia memiliki hutan hujan terluas ketiga di dunia, namun sejak 1950, lebih dari 74 juta hektar hutan telah musnah. Data dari Global Forest Watch mengungkapkan bahwa penebangan liar dan pembakaran hutan terus dilakukan untuk membuka lahan pertambangan, perkebunan kelapa sawit, produksi kertas, dan karet.

Sebagai pengekspor utama minyak kelapa sawit, batu bara, pulp, karet, serta sumber daya alam lainnya, tekanan terhadap hutan semakin besar. Di sisi lain, Indonesia juga dikenal memiliki cadangan nikel terbesar global—logam krusial untuk kendaraan listrik dan panel surya. Namun, aktivitas ekstraktif ini turut menyumbang emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Global Carbon Project mencatat Indonesia sebagai salah satu negara penghasil emisi terbesar akibat pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi.

Bank Dunia memperingatkan bahwa dampak perubahan iklim di Indonesia akan semakin parah, meliputi banjir besar, kekeringan ekstrem, kenaikan muka air laut, suhu yang meningkat, dan pola curah hujan yang tidak menentu. Dalam beberapa tahun terakhir, musim hujan semakin deras, sementara musim kemarau semakin panjang dan kering, memicu lebih banyak kebakaran hutan.

Hutan memainkan peran penting sebagai pelindung alami. Menurut Aida Greenbury, pakar keberlanjutan yang fokus pada isu lingkungan di Indonesia, vegetasi mampu menyerap air hujan, mengurangi aliran permukaan, dan mencegah erosi. Saat musim kemarau, tumbuhan melepaskan uap air yang membantu menyeimbangkan kelembapan. Namun, ketika hutan hilang, seluruh manfaat ekologis ini ikut lenyap.

Studi tahun 2017 menunjukkan bahwa deforestasi menyebabkan tanah rentan terhadap erosi karena tidak terlindungi akar tumbuhan. Selain itu, praktik pertanian intensif membuat tanah menjadi padat, sehingga air hujan tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mengalir deras ke permukaan dan akhirnya ke sungai. Akumulasi tanah di sungai meningkatkan risiko banjir bandang.

Usai bencana mematikan Maret 2024, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengungkap adanya indikasi kuat penebangan liar di kawasan terdampak. Fenomena serupa muncul kembali November 2025, ketika video viral di media sosial memperlihatkan banjir membawa gelondongan kayu dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Warganet menduga kuat bahwa aktivitas logging ilegal turut memperparah intensitas banjir dan longsor.

Deforestasi tidak hanya berdampak di Sumatra. Para peneliti dan aktivis lingkungan mencatat bahwa kerusakan hutan memperburuk bencana di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun Presiden Joko Widodo pernah menghentikan sementara izin perkebunan kelapa sawit selama tiga tahun sejak 2018, dan laju deforestasi dilaporkan melambat tahun 2021-2022, para ahli tetap waspada. Mereka menilai bahwa ekspansi pertambangan dan proyek infrastruktur baru akan terus menggerus kawasan hutan.

Presiden Prabowo Subianto, yang menjabat sejak Oktober 2024, berkomitmen melanjutkan agenda pembangunan Jokowi, termasuk proyek-proyek yang berpotensi merusak hutan. Di tengah tren ini, perlindungan lingkungan justru semakin lemah. Undang-undang terbaru menghapus pasal yang sebelumnya melindungi sebagian hutan dari aktivitas pembangunan. Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan tersebut, yang menurutnya bisa mempercepat laju deforestasi di masa depan.

Studi kasus di Tapanuli menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: banjir tidak lagi sekadar bencana alam, tapi bencana yang dibentuk oleh tangan manusia. Hilangnya tutupan hutan membuka jalan bagi air hujan mengalir deras tanpa penyerapan, sementara tanah longsor dipicu oleh akar-akar yang tidak lagi menjaga kestabilan lereng. Infografis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapanuli Utara mencatat peningkatan volume material kayu yang terbawa banjir hingga 300% dibandingkan tahun sebelumnya—indikator kuat adanya penebangan liar di hulu sungai.

Data riset terbaru dari Institut Pertanian Bogor (2024) mengungkap bahwa setiap 10% hilangnya tutupan hutan di Sumatra bagian utara berkorelasi langsung dengan kenaikan risiko banjir hingga 45%. Sementara itu, penelitian Pusat Studi Perubahan Iklim Universitas Indonesia (2025) menunjukkan bahwa suhu rata-rata Sumatra naik 1,8°C dalam dua dekade terakhir, memperberat intensitas siklus hidrologi.

Melindungi hutan bukan sekadar soal pelestarian alam, tapi soal keselamatan manusia. Setiap pohon yang ditebang ilegal adalah batu loncatan menuju bencana yang bisa dicegah. Saatnya kita bergerak dari respons darurat menuju pencegahan sistemik—dengan menghentikan deforestasi, memperkuat penegakan hukum, dan memprioritaskan ekosistem dalam setiap kebijakan pembangunan. Masa depan yang aman dimulai dari hutan yang masih berdiri.

Baca juga Info Gadget lainnya di Info Gadget terbaru