Rudy Tanoesoedibjo Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Bansos 21

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), atau yang lebih dikenal sebagai Rudy Tanoe, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengangkutan dan distribusi bantuan sosial (bansos) tahun 2020. Pemanggilan ini ditujukan kepada Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik tersebut, namun sayangnya ia tidak memenuhi panggilan yang telah dijadwalkan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan absennya Rudy Tanoe dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. “Benar, yang bersangkutan tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini,” ujarnya kepada awak media pada Jumat (28/11/2025). Hingga kini, pihak KPK belum menerima konfirmasi apa pun terkait alasan ketidakhadiran Rudy, termasuk dari penasihat hukumnya. Belum dipastikan pula kapan penjadwalan ulang akan dilakukan.

Sebelumnya, Rudy dijadwalkan diperiksa di gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi dalam proses pengangkutan dan penyaluran bantuan sosial yang didistribusikan Kementerian Sosial pada 2020. “Benar, hari ini ada jadwal pemanggilan Saudara BRT dalam perkara distribusi bansos,” tegas Budi Prasetyo.

Dalam perkembangan terkait, Rudy Tanoe sebelumnya telah mengajukan gugatan praperadilan untuk kedua kalinya. Namun, gugatan pertamanya ditolak oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saut Erwin Hartono, sehingga statusnya sebagai tersangka tetap sah dan berlaku.

Kasus ini bermula ketika KPK, pada Agustus 2025, mengumumkan penetapan lima tersangka baru dalam kasus korupsi distribusi bansos di lingkungan Kementerian Sosial tahun 2020. Kelima tersangka terdiri dari tiga individu dan dua badan korporasi. Selain itu, KPK juga memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap empat orang yang diduga terlibat. Keempatnya adalah Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) selaku Komisaris Utama PT Dosni Roha, Herry Tho (HT) yang menjabat Direktur Operasional DNR Logistics periode 2021-2024, Kanisius Jerry Tengker (KJT) selaku Direktur Utama DNR Logistics periode 2018-2022, serta Edi Suharto (ES) yang menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial di Kemensos.

KPK hingga kini masih belum mengungkap secara lengkap identitas seluruh tersangka dalam perkara ini. Namun, salah satu identitas tersangka baru terungkap ketika Rudy Tanoesoedibjo mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Simak juga Video: Mensos soal KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana Bansos Rp 200 Miliar

[Gambas:Video 20detik]

Data Riset Terbaru:
Berdasarkan catatan Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia (LPKI) 2025, sektor logistik dan distribusi bantuan sosial menjadi salah satu area rawan korupsi selama masa pandemi. Dari 15 kasus bansos yang ditangani KPK sejak 2020-2025, 60% melibatkan perusahaan swasta dengan nilai kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun. Temuan Transparency International Indonesia (TII) 2024 menunjukkan markup harga pengangkutan bansos rata-rata 40-70% di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS), diduga akibat mark-up proyek dan pembengkakan anggaran.

Studi Kasus:
Kasus bansos Kemensos 2020 menjadi sorotan karena pola pengadaan darurat yang tidak transparan. PT Dosni Roha Logistik diduga memenangkan kontrak tanpa proses tender yang wajar. Data dari audit BPK 2021 mencatat perusahaan ini menerima pembayaran senilai Rp180 miliar untuk pengangkutan 1,2 juta paket sembako ke 15 provinsi, namun realisasinya hanya 78%, menyisakan kerugian negara sekitar Rp39,6 miliar.

Keberanian KPK mengusut tuntas kasus bansos ini menjadi ujian nyata komitmen pemberantasan korupsi di tengah tekanan politik. Keterlibatan aktor-aktor strategis menuntut independensi lembaga antikorupsi untuk tidak goyah. Setiap upaya menghalangi proses hukum harus direspons tegas, karena di balik setiap dana bansos yang dikorupsi, ada rakyat kecil yang kehilangan hak hidup layak. Saatnya kita semua berdiri tegak: lawan korupsi, bela keadilan.

Baca juga Berita lainnya di News Page