Pengurus Koperasi Merah Putih Kabupaten Tasikmalaya Wajib Kuasai 4 Aspek Strategis: Stunting hingga Kemiskinan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diikuti perwakilan pemerintah desa, pengurus KDMP, serta anggota PKK dari empat wilayah berbeda. Acara yang berlangsung pada Rabu, 26 November 2025 ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, didampingi jajaran Dinas Sosial P2KBP3A dan Dinas Kesehatan.

Bimtek yang digelar merupakan angkatan keempat, dengan peserta berasal dari wilayah Karangnunggal, Ciawi, Sukaraja, dan Singaparna. Dalam kesempatan tersebut, para peserta menerima materi strategis yang mencakup empat fokus utama: penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan keluarga, serta peningkatan kompetensi dan kapasitas kelembagaan KDMP.

Menurut Asep Sopari, kegiatan ini memiliki peran krusial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menangani kemiskinan dan berbagai permasalahan sosial yang masih ada. Ia menekankan bahwa KDMP sebagai program nasional dirancang untuk memperkuat peran koperasi desa atau kelurahan sebagai pusat ekonomi desa yang multifungsi, berlandaskan prinsip gotong royong, kemandirian, serta partisipasi aktif masyarakat.

Melalui pendekatan ini, pemerintah menaruh harapan besar terhadap percepatan pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan, penguatan ketahanan pangan lokal, dan dorongan pertumbuhan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kapasitas yang ditingkatkan melalui bimtek, diharapkan koperasi desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi berbasis komunitas.

Studi kasus dari Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa penerapan model serupa mampu meningkatkan omzet UMKM binaan koperasi desa hingga 40% dalam dua tahun, sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem sebesar 15%. Riset Pusat Studi Koperasi dan UMKM Universitas Jenderal Soedirman (2024) mencatat bahwa koperasi desa yang memiliki struktur pengelolaan profesional dan program pemberdayaan terintegrasi, seperti KDMP, cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi makro.

Infografis dari Kementerian Desa PDTT 2025 menunjukkan bahwa 78% koperasi desa di Jawa Barat masih menghadapi tantangan dalam manajemen keuangan dan pemasaran, sementara 62% belum memiliki sistem digitalisasi. Ini menegaskan pentingnya bimtek seperti yang dilakukan di Tasikmalaya sebagai langkah preventif dan peningkatan kapasitas.

Pemberdayaan ekonomi desa bukan sekadar program, tapi investasi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dengan koperasi yang kuat, desa tak hanya mandiri secara ekonomi, tapi juga menjadi agen perubahan sosial yang mampu menciptakan kesejahteraan berkelanjutan. Mulai dari desa, bangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan