Pratikno Sampaikan Arahan Prabowo untuk Percepat Penanganan Bencana di Sumatera

Jakarta – Menko PMK Pratikno segera menginisiasi rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga menyikapi deretan bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh cuaca ekstrem di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dalam arahannya, Pratikno menegaskan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh instansi fokus pada keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kesiapan dalam fase pemulihan pascabencana.

“Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kami untuk menangani darurat bencana ini secara serius. Saat kita fokus pada penanganan darurat, kita juga harus mulai menyiapkan fase pasca-darurat termasuk pemulihan infrastruktur yang rusak,” ujar Pratikno dalam rapat hybrid dari Ruang Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).

Beberapa hari terakhir, Siklon Tropis Senyar menyebabkan curah hujan sangat tinggi di tiga provinsi tersebut. Kondisi ini memicu banjir, banjir bandang, longsor, serta gangguan pada transportasi darat dan pelayaran. Dampaknya mencakup korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta terputusnya akses jalan, listrik, dan jaringan telekomunikasi. Tim gabungan terus melakukan kaji cepat di lapangan, sementara data korban dan kerusakan masih terus diperbarui.

“Kejadian ini telah menyebabkan banyak korban jiwa, namun data masih dalam proses pemutakhiran,” tambahnya.

Pratikno juga menjelaskan bahwa kondisi cuaca ekstrem mempersulit distribusi bantuan, namun seluruh elemen kementerian dan lembaga telah diterjunkan ke lokasi. Sebagian besar bantuan akan dikirim melalui jalur udara mengingat akses darat banyak yang terputus akibat tanah longsor dan jembatan rusak.

“Pemerintah melalui BNPB akan mengirim bantuan lewat udara. Kita tidak bisa menunggu infrastruktur darat pulih terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan,” tegas Pratikno.

Seluruh daerah terdampak telah menetapkan status keadaan darurat, yang menjadi dasar hukum percepatan mobilisasi sumber daya dari pemerintah pusat. Pemerintah menjamin dukungan penuh agar penanganan darurat berjalan efektif dan masyarakat yang terdampak segera menerima bantuan sesuai kebutuhan.

“Semua daerah sudah menyatakan status darurat. Ini menjadi dasar bagi kami untuk segera bergerak cepat dan memberikan dukungan maksimal dari pusat ke daerah,” pungkas Pratikno.

---

Data riset terbaru dari Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada (2024) menunjukkan bahwa wilayah Sumatra bagian utara memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir bandang dan longsor saat musim hujan, terutama ketika siklon tropis melintas di Samudra Hindia. Studi ini mencatat peningkatan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi sebesar 37% dalam dekade terakhir, dipicu oleh perubahan pola curah hujan dan degradasi hutan di daerah aliran sungai.

Sebuah studi kasus dari Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (2023) mengungkap bahwa selama bencana serupa di Sumatra Utara, 68% jalur darat terputus selama lebih dari seminggu, sementara distribusi bantuan via helikopter mampu menjangkau 92% posko pengungsian dalam 72 jam pertama. Temuan ini memperkuat pentingnya integrasi logistik udara dalam skema penanganan darurat.

Infografis dari BNPB menunjukkan bahwa dalam tiga hari pasca-bencana, kebutuhan paling mendesak adalah air bersih (dibutuhkan 15 liter/orang/hari), makanan siap saji, tenda pengungsian, dan obat-obatan. Data juga mencatat bahwa koordinasi antarlembaga yang terintegrasi mampu mempercepat respons hingga 40% dibandingkan penanganan secara parsial.

Saat bencana datang, ujian terbesar bukan hanya pada sistem penanganan, tetapi pada solidaritas dan ketangguhan bangsa. Mari jadikan setiap langkah penanganan sebagai bukti bahwa Indonesia tidak pernah sendiri menghadapi cobaan. Dari relawan yang berjibaku di medan sulit, hingga masyarakat yang saling membantu, semangat gotong royong tetap menjadi kekuatan utama kita melawan bencana.

Baca juga Berita lainnya di News Page