Klaim Masyarakat Puas dengan Pemerintah, Purbaya: Seharusnya Aksi Demonstrasi Lebih Menurun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan jumlah aksi demonstrasi di masa mendatang akan mengalami penurunan. Hal ini didasari oleh meningkatnya rasa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Indikator kepuasan publik tersebut tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang menunjukkan tren kenaikan sejak Oktober 2025, yakni mencapai angka 113,3 dan terus melonjak hingga 118 pada November 2025. Data ini dihimpun oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui survei rutin.

Purbaya menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (27/11/2025). Ia menekankan bahwa tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi cenderung mengurangi dorongan untuk turun ke jalan. “Ketika masyarakat puas ke pemerintah seperti sekarang, harusnya demo akan lebih sedikit ke depan,” ujarnya.

Kondisi saat ini kontras dengan periode Juni hingga Agustus 2025, ketika indeks keyakinan konsumen sempat terjun bebas dan memicu gelombang demonstrasi besar-besaran. Aksi protes massa pada waktu itu muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan dan sistem pemerintahan. “Jadi pada waktu kemarin ekonomi melambat di Juni, Juli, Agustus, September, ini turun ke level yang rendah sekali. Itu menggambarkan ketidakpuasan masyarakat ke kita semua, bukan ke saya, bukan ke kami saja, tapi semua, sehingga gampang sekali mereka turun ke jalan,” jelas Purbaya.

Sejak dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 8 September 2025, Purbaya langsung mengambil langkah strategis dengan mengalokasikan dana pemerintah ke perbankan nasional. Kebijakan ini terbukti efektif dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi. “Kalau kita tidak balik ekonominya, kita dalam keadaan bahaya! Bukan DPR saja, pemerintah juga utamanya. Jadi langkah kita membalik dengan Rp 200 triliun tambah Rp 76 triliun, ini sudah berhasil men-trigger optimisme dan men-trigger sedikit ekonomi kita,” paparnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan Komisi XI dan restu Presiden yang memungkinkan pengelolaan keuangan negara senilai Rp 200 triliun dilakukan secara lebih efektif. Langkah ini tidak hanya memulihkan sentimen ekonomi, tetapi juga menciptakan momentum pertumbuhan baru. “Artinya atas dukungan komisi XI, restu Pak Presiden untuk menaruh uang Rp 200 triliun dan me-manage uang kita lebih baik, itu saja sudah bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi dan membalik arah ekonomi kita, menimbulkan momentum pertumbuhan ekonomi yang baru sehingga masyarakat sudah puas lagi dengan sistem atau kebijakan yang ada,” tambahnya.

Purbaya menekankan pentingnya menjaga momentum perbaikan ekonomi agar pemerintah dapat fokus pada peningkatan pertumbuhan. Jika tren positif ini konsisten terjaga, ia meyakini Indonesia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2026. “Pemerintah bersama DPR tentunya bisa memfokuskan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, fokus menjalankan program-program yang sudah disetujui oleh DPR untuk memastikan kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kalau ini bisa kita jaga sih, tahun depan kita bisa tumbuh 6% dengan tidak terlalu sulit saya pikir,” ucapnya optimistis.

Data riset terbaru dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan korelasi kuat antara kepuasan masyarakat dan stabilitas sosial-politik. Studi yang melibatkan 5.000 responden di 34 provinsi ini mengungkap bahwa peningkatan indeks keyakinan konsumen sebesar 5 poin saja mampu menurunkan potensi aksi unjuk rasa hingga 30%. Selain itu, riset Bank Dunia 2025 mencatat bahwa kebijakan fiskal yang tepat waktu dan inklusif, seperti yang diterapkan pemerintah saat ini, berkontribusi signifikan terhadap kepercayaan publik dan percepatan pemulihan ekonomi di negara berkembang.

Sebuah studi kasus dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penempatan dana Rp 200 triliun ke perbankan nasional berhasil meningkatkan likuiditas perbankan hingga 18% dalam waktu tiga bulan. Efek domino terlihat dari naiknya penyaluran kredit usaha kecil-menengah (UKM) sebesar 12%, yang berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput. Infografis internal Kemenkeu mencatat bahwa setiap Rp 1 triliun dana yang ditempatkan di perbankan mampu menciptakan 15.000 lapangan kerja baru.

Kepuasan publik bukan sekadar angka, tapi cerminan nyata dari kepercayaan yang terbangun melalui kebijakan yang responsif dan terukur. Saat ekonomi mulai pulih dan masyarakat merasakan dampaknya secara langsung, momentum ini harus dijaga dengan konsistensi dan kolaborasi. Mari terus dukung langkah-langkah nyata yang menyejahterakan, karena pertumbuhan yang inklusif adalah fondasi kestabilan jangka panjang. Indonesia maju bukan mimpi, tapi hasil dari kerja bersama yang terus bergerak maju.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page