Andre Rosiade Desak Pertamina Tutup SPBU Nakal di Sumbar: Sikat Siapapun Backingnya!

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Andre Rosiade, menuntut Pertamina mencabut izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang terbukti menyalahgunakan BBM bersubsidi di wilayah Sumatra Barat. Ia menekankan pentingnya tindakan tegas dari perusahaan agar penyelewengan tidak terus berlangsung.

Permintaan ini disampaikan langsung dalam forum Rapat Koordinasi Pendistribusian dan Ketersediaan Bahan Bakar Minyak menghadapi periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yang digelar di Markas Kepolisian Daerah Sumbar, pada hari Kamis, 27 November 2025. Andre juga mengkritisi Pemerintah Provinsi Sumbar yang sebelumnya mengeluarkan Surat Keputusan terkait pengaturan distribusi BBM, nyatanya kondisi kelangkaan dan antrean panjang kembali muncul sejak bulan Agustus lalu.

Menurutnya, inisiatif rapat seharusnya datang dari Pemprov, bukan hanya sebatas wacana tanpa hasil nyata. Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan solusi konkret, bukan sekadar janji.

Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah pihak terkait, termasuk Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi, Ketua Hiswana Migas Sumbar Ridwan Hosen, perwakilan Kodam Imam Bonjol, serta para pelaku usaha bidang BBM.

Andre Rosiade, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang, mengungkapkan bahwa persoalan kelangkaan BBM di Sumbar bersifat kronis dan berulang. Salah satu pemicunya adalah maraknya mobil lansir dan praktik kecurangan di lapangan. Meskipun pihak Pertamina telah memblokir sekitar 3.500 nomor kendaraan, langkah tersebut dinilai belum cukup efektif.

Ia menyebutkan bahwa sejumlah SPBU di daerah yang berdekatan dengan tambang liar, perkebunan kelapa sawit, dan kawasan industri seperti Pasaman Barat, Solok Selatan, Sijunjung, serta Pesisir Selatan kerap menjadi lokasi penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.

Andre meminta kepada jajaran manajemen Pertamina untuk bertindak tanpa pandang bulu. Ia menegaskan bahwa BBM bersubsidi adalah aset negara yang harus tepat sasaran. “Siapa pun pemilik SPBU-nya, entah pejabat atau keluarga pejabat, atau yang punya backing dari siapa saja, cabut izinnya! Saya akan mendukung penuh langkah tegas tersebut,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga mendorong Pertamina Patra Niaga untuk menyerahkan seluruh data ke Polda Sumbar agar penegakan hukum bisa berjalan lebih cepat. Pemanfaatan rekaman CCTV pun perlu dioptimalkan untuk melacak kendaraan lansir yang telah dimodifikasi. Selain itu, penegakan aturan harus memastikan sektor industri menggunakan BBM non-subsidi, bukan menyalahgunakan BBM bersubsidi.

Kapolda Sumbar, Irjen Gatot Tri Suryanta, menyatakan komitmen penuh untuk menertibkan distribusi BBM bersubsidi. Ia menekankan pendataan sektor industri, penguatan sistem pengawasan berbasis barcode dan STNK, serta audit total jumlah kendaraan di Sumbar. Pendekatan “Three Strikes Out” akan diterapkan, di mana pelaku akan menerima tiga kali peringatan sebelum ditindak tegas.

“Kami tidak tebang pilih. Tujuan utamanya agar distribusi BBM bersubsidi berjalan transparan, aman, dan tepat sasaran,” tegas Gatot.

Di sisi lain, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, melaporkan temuan Satgas BBM terkait banyaknya kendaraan yang tidak layak menerima subsidi namun tetap mengisi BBM di SPBU. Ia mengusulkan penerapan kembali pembatasan BBM subsidi seperti yang pernah diterapkan pada tahun 2020.

Untuk tahun 2026, kuota BBM Sumbar diperkirakan naik menjadi 600 hingga 700 ribu kiloliter. Helmi meminta dukungan Andre Rosiade untuk mengawal alokasi kuota tersebut hingga ke pusat.

“Kuota harus terjamin agar kebutuhan energi masyarakat bisa terpenuhi secara merata,” ujarnya.

Sementara itu, EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, mengapresiasi terselenggaranya rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Andre Rosiade dan Polda Sumbar. Ia menegaskan kesiapan perusahaan untuk membuka akses data secara transparan demi percepatan penanganan penyimpangan.

“Terima kasih kepada Bapak Andre Rosiade yang memprakarsai rapat ini. Kami siap sepenuhnya untuk transparan. Kuota tahun ini telah ditambah sebesar 70 ribu kiloliter dan stok saat ini aman. Distribusi di 137 SPBU terus kami awasi secara intensif,” jelasnya.

Pertamina juga terus melakukan verifikasi data kendaraan bekerja sama dengan Samsat, guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. “Sinergi antarlembaga akan terus diperkuat agar penyimpangan bisa ditekan secara signifikan,” pungkas Sunardi.

Data Riset Terbaru (2024–2025)
Studi dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) 2024 menunjukkan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi di Indonesia masih terjadi di 12 provinsi, dengan kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun per tahun. Sumatra Barat masuk dalam daftar 5 besar provinsi dengan tingkat penyelewengan tertinggi, terutama di sektor transportasi dan perkebunan. Riset Pusat Kajian Energi Universitas Gadjah Mada (2025) mengungkapkan bahwa modifikasi tangki kendaraan (mobil lansir) meningkat 37% sejak 2022, didorong oleh disparitas harga BBM bersubsidi dan non-subsidi yang mencapai 68%.

Studi Kasus: Pasaman Barat
Di Kabupaten Pasaman Barat, tim gabungan temukan 23 SPBU yang diduga menyalurkan BBM subsidi ke 12 perusahaan sawit dan 3 tambang liar antara Januari–Oktober 2025. Dari 1.842 kendaraan yang diperiksa, 61% tidak memenuhi syarat penerima subsidi. Salah satu SPBU bahkan menggunakan sistem “tandon tersembunyi” dan alat pengubah data pompa. Kasus ini menjadi contoh nyata lemahnya pengawasan dan besarnya potensi kerugian negara.

Dengan kolaborasi antara legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan masyarakat, penyalahgunaan BBM bersubsidi bisa dikendalikan. Transparansi data, ketegasan hukum, dan partisipasi publik adalah kunci utama. Saatnya kita bersatu: lawan penyelewengan, tegakkan keadilan energi, dan pastikan BBM untuk rakyat yang benar-benar membutuhkan.

Baca juga Berita lainnya di News Page