Airlangga dan Agus Gumiwang Bahas Insentif Industri Otomotif

Pemerintah angkat bicara terkait insentif untuk industri otomotif nasional. Saat ini, dukungan fiskal diberikan dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang berlaku khusus untuk kendaraan listrik berbasis baterai serta sebagian jenis bus, dengan kebijakan yang masih berlaku hingga tahun 2025.

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa tidak akan ada insentif lanjutan untuk industri otomotif pada tahun 2026. Alasannya, sektor ini dinilai sudah mencapai tingkat ketahanan yang memadai. Ia menekankan hal itu saat hadir di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, pameran otomotif yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di ICE BSD.

“Insentif tahun depan tidak ada, karena industrinya sudah cukup kuat, apalagi sudah pameran di sini, kuat banget,” tegas Airlangga di Kabupaten Tangerang, Banten, pada Rabu (26/11/2025).

Meskipun begitu, ia mengakui bahwa pemerintah masih melakukan kajian terhadap kemungkinan insentif baru, merespons pernyataan dari Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Namun, keputusan final belum diambil. “Dikaji tapi belum diputuskan,” tambahnya.

Agus menjelaskan bahwa pembahasan insentif baru sedang berjalan, dengan pertimbangan strategis yang kuat. Menurutnya, industri otomotif memiliki peran vital dalam ekosistem perekonomian nasional. Ia menyebut bahwa strategi pemerintah saat ini berlandaskan pada analisis keterkaitan sektor, baik dari sisi hulu (backward linkage) maupun hilir (forward linkage).

Berdasarkan kajian tersebut, sektor otomotif tercatat sebagai yang paling tinggi keterhubungannya dibanding sektor manufaktur lain. “SBIN itu strateginya kita melihat backward dan forward linkage dari setiap kegiatan manufaktur. Backward dan forward linkage yang paling besar itu ada di sektor otomotif. Jadi, memang pemerintah itu, memang sudah seharusnya juga untuk menyiapkan insentif untuk sektor otomotif untuk tahun 2026,” ujar Agus di lokasi yang sama.

Namun, Agus enggan membeberkan detail bentuk insentif yang akan diterapkan. Ia menegaskan bahwa desain kebijakan masih dalam proses penyusunan dan akan diumumkan setelah seluruh skema dirasa matang. “Jangan tanya jenis insentifnya, bentuk insentifnya, itu sekarang sedang kita susun,” tutupnya.

Data riset terbaru dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) 2024 menunjukkan bahwa industri otomotif menyumbang 10,2% terhadap PDB manufaktur nasional dan menyerap lebih dari 1,5 juta tenaga kerja langsung serta 4,3 juta tenaga kerja tidak langsung. Keterkaitan sektor ini membentang dari industri baja, karet, elektronik, hingga jasa keuangan dan logistik, menjadikannya sebagai salah satu engine growth ekonomi Indonesia.

Studi kasus dari Korea Selatan menunjukkan bahwa insentif berkelanjutan selama 5 tahun (2016–2021) untuk industri otomotif mampu mendorong pertumbuhan ekspor hingga 38% dan peningkatan investasi domestik sebesar 2,1 kali lipat. Model kebijakan yang terintegrasi antara insentif fiskal, pengembangan ekosistem baterai, dan insentif konsumen terbukti efektif memperkuat daya saing nasional.

Dorongan kebijakan yang tepat waktu dan terukur bukan hanya memperkuat industri dalam negeri, tapi juga menjadi katalis transformasi ekonomi berbasis teknologi hijau. Dengan potensi yang dimiliki, sektor otomotif Indonesia siap menjadi lokomotif kemajuan bangsa jika didukung oleh kebijakan strategis yang visioner dan berkelanjutan. Masa depan industri ini ada di tangan keputusan hari ini.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page