Sistem OSS Investasi yang Sempat Mengalami Gangguan Selama 2 Bulan Kini Kembali Normal

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, mengungkapkan bahwa sistem perizinan berusaha berbasis Online Single Submission (OSS) sempat mengalami kendala selama dua bulan terakhir. Gangguan tersebut muncul sebagai dampak dari proses integrasi yang sedang berjalan pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini sendiri dikeluarkan dengan tujuan mempermudah akses perizinan bagi para pelaku usaha di Indonesia.

Menurutnya, hambatan layanan perizinan terjadi karena adanya penyesuaian sistem yang harus mengintegrasikan lebih dari 53 kementerian dan lembaga terkait ke dalam satu platform terpadu. “Memang dalam dua bulan kemarin itu ada sedikit gangguan terhadap pelayanan perizinan, karena ini ada integrasi terhadap pelaksanaan perpres baru perpres 28, kaitannya terhadap integrasi pelayanan perizinan. Karena sekarang sudah masuk ke dalam kurang lebih 53 kementerian lembaga terkait,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

Namun, ia menegaskan bahwa kini sistem OSS telah kembali beroperasi secara normal. Pemulihan ini diharapkan mampu mendorong tercapainya target realisasi investasi nasional sebesar Rp 1.900 triliun pada akhir tahun 2025. “Jadi, tapi per November ini kita sudah pastikan bahwa pelayanan perizinan berusaha sudah kembali normal. Dan mau kami sampaikan bahwa untuk menutup di kuartal keempat tahun ini, angka realisasi investasi itu daripada yang ditargetkan sekitar Rp 1.900 triliun, ini pergerakannya cukup signifikan, dan di menutup tahun 2025 kita yakin dan percaya bahwa angka ini bisa tercapai,” tegasnya.

Todotua juga mencatat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah pelaku usaha yang telah mengantongi izin berusaha sepanjang 2025, yaitu mencapai sekitar 3 juta pengusaha. Angka ini dinilai sebagai indikator positif atas kemajuan iklim investasi di Indonesia. “Jadi ini angka-angka yang cukup progresif dalam kerangka iklim investasi di negara kita,” tandasnya.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sepanjang Oktober 2025 realisasi investasi telah mencapai Rp 1.247,9 triliun, tumbuh 10,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor manufaktur, properti, serta energi menjadi kontributor utama, dengan peningkatan izin yang diajukan melalui OSS mencapai lebih dari 98 persen secara nasional. Integrasi sistem OSS dengan berbagai instansi pemerintah diyakini akan memangkas birokrasi, mempercepat proses审批, dan meningkatkan kepercayaan investor.

Sebuah studi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) 2025 menunjukkan bahwa percepatan perizinan berbasis risiko mampu meningkatkan efisiensi waktu pengurusan izin hingga 70 persen. Dalam studi kasus di kawasan industri Kendal, proses izin yang sebelumnya memakan waktu 90 hari kini bisa diselesaikan dalam 30 hari berkat integrasi OSS. Infografis internal BKPM juga mencatat bahwa 8 dari 10 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyatakan kepuasan terhadap kemudahan akses perizinan melalui platform OSS.

Transformasi sistem perizinan berusaha di Indonesia bukan sekadar perbaikan teknis, tetapi bagian dari reformasi struktural yang menentukan daya saing bangsa. Dengan OSS yang kini berjalan normal, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mendorong lebih banyak investasi berkualitas, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Saat sistem semakin transparan dan cepat, inilah saatnya para pelaku usaha mengambil langkah nyata, berani memulai, dan menjadi bagian dari lompatan kemajuan Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page