Rosan Roeslani Bakal Ajak Purbaya Negosiasi Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung ke China

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sedang mempersiapkan rencana untuk membawa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke China dalam rangka membahas restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau yang dikenal sebagai Whoosh. Langkah ini diambil sebagai respons atas permintaan langsung dari Purbaya yang menyatakan keinginannya untuk turut dalam proses negosiasi dengan pihak China, agar posisi Indonesia tidak dirugikan.

Rosan Roeslani, selaku CEO BPI Danantara, mengungkapkan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Menkeu. Saat ini, mereka sedang mematangkan proposal yang akan disampaikan dalam pertemuan dengan kreditur asal China. Ia menekankan pentingnya kesiapan matang sebelum melakukan langkah diplomasi keuangan tersebut.

Pernyataan Rosan disampaikan di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Rabu (26/11/2025). Ia menjelaskan bahwa meskipun rencana kunjungan masih dalam tahap koordinasi, tim pendahuluan akan segera dikirim ke China untuk mengatur jadwal dan membahas kerangka awal negosiasi. Rencananya, Rosan dan Purbaya akan ikut dalam lawatan utama.

“Kita komunikasi terus dengan beliau, dengan Pak Purbaya. Kita duduk dan kita sedang ini juga, untuk memastikan bahwa nanti kita ke Chinanya, kita sudah matang proposal ke China,” ujar Rosan.

Ia menambahkan, “Kita tentunya akan kirim tim advance dulu untuk bicara dengan tim dari China, itu sudah berjalan, tapi nanti gongnya mungkin saya dengan Pak Purbaya. Insyaallah (secepatnya).”

Sebelumnya, Purbaya secara terbuka menyatakan keinginannya untuk hadir dalam setiap diskusi dengan kreditor China. Dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat (14/11), ia menegaskan pentingnya keterlibatan langsung guna memastikan kepentingan nasional terlindungi.

“Saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana (China), saya ikut, saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini, ini masih berjalan prosesnya,” ucapnya.

Data Riset Terbaru menunjukkan bahwa utang luar negeri Indonesia, terutama yang terkait proyek infrastruktur strategis, mengalami tekanan signifikan pasca pandemi. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencatatkan nilai utang sekitar USD 4,2 miliar, sebagian besar berasal dari pinjaman ekspor impor China. Studi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) 2024 menyebutkan bahwa restrukturisasi utang infrastruktur perlu dilakukan dengan pendekatan taktis agar tidak membebani APBN jangka panjang.

Sebuah studi kasus dari proyek infrastruktur serupa di Malaysia, yakni proyek Kereta High-Speed Rail (HSR) Kuala Lumpur-Singapura yang dibatalkan pada 2018, memberikan pelajaran penting tentang pentingnya negosiasi utang sejak dini. Proyek tersebut akhirnya harus membayar kompensasi pembatalan sebesar SGD 1,05 miliar, menjadi beban fiskal yang besar.

Dalam konteks ini, keterlibatan langsung Menteri Keuangan dalam negosiasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung bukan hanya simbolik, tetapi strategis. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola utang negara secara transparan dan akuntabel, sekaligus menjaga kredibilitas di mata investor internasional.

Langkah yang diambil oleh BPI Danantara dan rencana keterlibatan Menkeu menunjukkan pendekatan baru dalam tata kelola utang luar negeri—lebih kolaboratif, terencana, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional. Dengan kesiapan proposal yang matang dan koordinasi yang solid, Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih skema restrukturisasi yang adil dan berkelanjutan. Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena keputusan hari ini akan menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi masa depan. Ayo dukung langkah strategis ini demi masa depan infrastruktur dan keuangan negara yang lebih kuat!

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page