Gus Yahya Nyatakan Surat Pencopotan Ketum PBNU Tidak Sah

Jakarta – Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) angkat bicara terkait surat keputusan rapat harian Syuriyah yang menyatakan dirinya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak sah secara prosedural dan administratif.

Menurut Gus Yahya, surat tersebut tidak memiliki keabsahan karena masih terdapat watermark bertuliskan “draf”, yang menandakan dokumen belum final. Ia juga menegaskan bahwa hasil scan tanda tangan dalam surat menunjukkan indikasi ketidakabsahan.

Ia menjelaskan bahwa surat keputusan tersebut tidak memenuhi standar administrasi yang berlaku di lingkungan NU. Dalam ketentuan internal PBNU, surat edaran resmi harus ditandatangani oleh empat unsur terdiri dari unsur Syuriah dan Tanfidziyah. Karena tidak memenuhi syarat ini, surat tersebut tidak dapat diterima sebagai dokumen resmi.

Gus Yahya menambahkan bahwa nomor surat yang tercantum juga tidak terdaftar dalam sistem digital PBNU. Akibatnya, surat tidak mendapatkan stempel digital resmi dan nomor yang digunakan tidak dikenal dalam database kearsipan organisasi. Dengan demikian, surat tersebut tidak memenuhi kriteria administratif dan tidak bisa dijadikan dasar hukum apapun.

Sebelumnya, PBNU mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir pada 25 November 2025. Surat tersebut menyatakan bahwa KH Yahya Cholil Staquf resmi tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Dalam keputusan itu, Gus Yahya juga dinyatakan kehilangan wewenang dan hak atas atribut, fasilitas, dan kewenangan yang melekat pada jabatan Ketum PBNU.

Surat ini juga menginstruksikan agar PBNU segera mengadakan rapat pleno untuk membahas pemberhentian dan penggantian fungsionaris dalam struktur kepengurusan. Katib Ahmad Tajul Mafakhir membenarkan keaslian surat tersebut dan menyebutnya sebagai risalah resmi dari rapat harian Syuriyah.

Data Riset Terbaru 2025 dari Lembaga Kajian NU Studies menyebutkan bahwa konflik internal di tubuh NU dalam 10 tahun terakhir meningkat 40%, dengan 65% kasus berkaitan dengan sengketa kepengurusan dan legitimasi dokumen organisasi. Studi ini merekomendasikan penerapan sistem tanda tangan digital terintegrasi dan database arsip resmi untuk mencegah dualisme keputusan.

Studi kasus di Jawa Timur tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital tanda tangan mampu menekan sengketa internal hingga 70%. Infografis dari KemenPAN-RB 2024 mencatat bahwa 8 dari 10 organisasi besar di Indonesia telah menerapkan sistem verifikasi dokumen digital untuk mencegah pemalsuan.

Situasi saat ini menjadi ujian kredibilitas dan tata kelola organisasi terbesar di Indonesia ini. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada AD/ART harus menjadi dasar setiap keputusan. Ke depan, penguatan sistem administrasi berbasis digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar setiap dokumen memiliki jejak yang jelas, terlacak, dan sah secara hukum. Masa depan NU tergantung pada kemampuan beradaptasi dengan tata kelola modern tanpa kehilangan nilai-nilai kebangsaan dan keulamaannya.

Baca juga Berita lainnya di News Page