Misbakhun Ditetapkan sebagai Tokoh Integrator Kebijakan Ekonomi

Jakarta – Mukhamad Misbakhun, sosok yang memimpin Komisi XII DPR RI, dinilai memiliki andil signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Ia dikenal mampu menghubungkan dua ranah kebijakan utama, yaitu fiskal dan moneter, yang kerap kali berjalan paralel tanpa koordinasi optimal. Atas kontribusi tersebut, ia diganjar penghargaan bergengsi sebagai Tokoh Integrator Kebijakan Ekonomi dalam ajang Thecuy.com Awards 2025 yang diselenggarakan di The Westin, Jakarta, pada Selasa (25/11/2025).

Penghargaan ini diberikan kepada individu, lembaga usaha, maupun instansi pemerintah yang berhasil menunjukkan kinerja luar biasa serta memberikan dampak nyata bagi kemajuan bangsa. Misbakhun dinilai layak menerima penghargaan ini karena perannya yang aktif dalam membangun sinergi antara kebijakan anggaran negara dengan arah kebijakan moneter.

Dalam struktur pemerintahan, Misbakhun berada di garda depan pengawasan sektor fiskal yang mencakup APBN, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Di sisi lain, kebijakan moneter yang menjadi mitra koordinasinya melibatkan lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia kerap kali menekankan dalam berbagai forum bahwa sinkronisasi antara dua poros ini menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan ekonomi makro.

Perannya tidak terbatas pada pengawasan teknokratis semata. Misbakhun juga gencar dalam menerjemahkan isu-isu ekonomi yang rumit ke dalam bahasa yang lebih mudah dicerna masyarakat awam. Upaya ini membuka jalan bagi publik agar lebih memahami dinamika kebijakan ekonomi yang selama ini sering dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari.

Ia juga kerap mengingatkan bahwa pengawasan ekonomi harus dipandang secara holistik, tidak parsial. Mulai dari sistem perpajakan, stabilitas sektor perbankan, nilai tukar rupiah, hingga dampaknya terhadap daya beli masyarakat harus dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem. Pandangan integratif semacam ini jarang muncul di tengah wacana politik yang cenderung sektoral dan fragmentatif.

Bagi Misbakhun, integrasi kebijakan bukan hanya soal kesepakatan di atas kertas, tetapi harus terwujud dalam program nyata. Ia sering menyoroti pentingnya subsidi yang tepat sasaran, pemberian insentif fiskal kepada pelaku UMKM, serta reformasi struktural di sektor keuangan. Ini menunjukkan pergeseran dari wacana ideologis menuju pembenahan mekanisme implementasi kebijakan.

Dalam berbagai rapat kerja dan wawancara media, ia konsisten menyuarakan bahwa keberhasilan ekonomi nasional tidak bisa dicapai tanpa kolaborasi antarlembaga. Ia melihat kebijakan ekonomi bukan sebagai kewenangan eksklusif satu instansi, melainkan sebagai mata rantai kebijakan publik yang saling terhubung dan membutuhkan koordinasi intensif.

Studi kasus terbaru menunjukkan bahwa koordinasi fiskal-moneter yang diperkuat selama 2024–2025 berhasil menekan inflasi ke level 2,8% dan menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1%. Data Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mencatat, sinergi kebijakan ini turut menstabilkan nilai tukar rupiah di kisaran Rp15.200 per dolar AS, meski tekanan global terus menghimpit.

Infografis yang dirilis oleh Institute for Economic Democracy (IED) 2025 menunjukkan peningkatan 18% dalam kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah selama dua tahun terakhir, sejalan dengan frekuensi dialog publik yang digagas oleh anggota legislatif seperti Misbakhun.

Kebijakan yang terintegrasi bukanlah kemewahan, melainkan keharusan di tengah kompleksitas ekonomi global. Dengan kepemimpinan yang mampu menjembatani perbedaan, Indonesia terus membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh dan inklusif. Terus dukung langkah nyata, bukan sekadar wacana—karena masa depan ekonomi bangsa dibangun dari koordinasi, sinergi, dan aksi bersama yang berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page