Cak Imin Soroti Kesulitan UMKM Akses Modal hingga Terpaksa Gunakan Pinjol

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Jakarta – Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengangkat persoalan kronis yang kerap dihadapi pelaku UMKM, khususnya dalam hal akses pendanaan. Ia mendorong hadirnya skema pembiayaan tanpa jaminan agar pelaku usaha mikro bisa terlepas dari jeratan pinjaman online yang berbunga tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Talkshow Skema Financing untuk Pemberdayaan Masyarakat yang digelar di Ruang Heritage, Gedung Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025). Dalam kesempatan itu, Cak Imin menekankan pentingnya transformasi sistem pembiayaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kita tidak punya waktu untuk berjalan lambat. Di luar sana ada jutaan usaha masyarakat sedang berlari mengejar kesempatan hidup yang lebih baik,” tegasnya.

Ia mencatat sejumlah hambatan struktural yang membatasi pemberdayaan ekonomi rakyat, di antaranya persyaratan agunan yang ketat, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya inovasi dari lembaga keuangan konvensional. Banyak pelaku UMKM yang memiliki aliran kas stabil justru kesulitan mengakses kredit formal hanya karena tidak memiliki aset yang bisa dijadikan jaminan.

Kondisi ini, lanjut Cak Imin, memaksa banyak pelaku usaha beralih ke layanan pinjol sebagai solusi cepat, meskipun justru berisiko menjerat mereka dalam lingkaran utang berbunga mencekik dan potensi gagal bayar yang tinggi.

Untuk mengatasi persoalan ini, Cak Imin mengusulkan tiga pilar utama dalam skema pembiayaan mikro inklusif. Pertama, pembiayaan tanpa agunan dengan pendekatan penilaian kelayakan kredit berbasis aliran kas bisnis (innovative credit scoring) yang tetap prudent. Kedua, integrasi pendampingan atau inkubasi usaha dalam skema pembiayaan guna meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Ketiga, penerapan suku bunga kompetitif dengan sistem angsuran fleksibel yang bisa diakses melalui beragam platform pembayaran digital.

Cak Imin juga menyoroti perlunya skema khusus bagi pelaku ekonomi kreatif dan pekerja lepas, seperti YouTuber, podcaster, dan kreator konten. Ia mengusulkan pendekatan pembiayaan berbasis rekam pendapatan monetisasi dari platform media sosial, serta skema yang mempertimbangkan nilai Hak Kekayaan Intelektual dan potensi royalti sebagai dasar penilaian kredit.

“Saatnya kita mengambil langkah berani menciptakan terobosan skema pembiayaan mikro yang inklusif,” tandasnya.

Acara ini turut menghadirkan diskusi panel dengan sejumlah pakar, termasuk Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, Rektor Universitas Teknologi Bandung Muchammad Naseer, dan VP Stakeholder Management PT BSI Greget Kalla Buana. Mereka membagikan praktik terbaik, inovasi terkini, serta model kolaborasi dalam pembiayaan pemberdayaan masyarakat dari berbagai perspektif strategis.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM 2024, tercatat lebih dari 66 juta pelaku UMKM di Indonesia, namun baru sekitar 20% yang memiliki akses ke pembiayaan formal. Studi Bank Dunia (2023) juga mencatat bahwa 78% pelaku usaha mikro di Indonesia masih mengandalkan pinjaman informal, banyak di antaranya dari platform pinjol ilegal yang menawarkan bunga hingga 300% per tahun. Sebuah riset dari LPEM FEB UI (2024) menunjukkan bahwa skema pembiayaan berbasis cash flow mampu meningkatkan akurasi penilaian kredit UMKM hingga 40% dibanding metode konvensional yang berfokus pada agunan.

Sebuah studi kasus di Jawa Tengah (2023) memperlihatkan dampak nyata dari program pembiayaan tanpa agunan dengan pendampingan: dari 1.200 penerima, 87% mampu membayar tepat waktu dan 65% mencatatkan pertumbuhan omzet lebih dari 50% dalam satu tahun. Sementara itu, inisiatif serupa di sektor kreatif di Bandung berhasil membantu 300 kreator konten mengakses modal usaha berbasis data monetisasi YouTube dan Instagram, dengan tingkat kembalian mencapai 92%.

Transformasi sistem pembiayaan bukan sekadar kebijakan ekonomi, tapi bagian dari keadilan sosial. Saatnya kita bergerak cepat, inklusif, dan berpihak pada rakyat. Dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif, jutaan mimpiusaha di seluruh penjuru negeri bisa menjadi kenyataan. Mari wujudkan ekonomi yang benar-benar lahir dari, oleh, dan untuk rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan