Nusron Laporkan Anggaran ATR/BPN Terserap Rp 4,79 Triliun

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi anggaran hingga akhir kuartal III tahun 2025 atau September 2025. Dari total pagu sebesar Rp 6,97 triliun, penyerapan mencapai Rp 4,79 triliun atau setara 75,01%.

Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN, menjelaskan bahwa Kementeriannya sempat mengalami blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 578 miliar, sehingga pagu efektif berkurang menjadi Rp 6,39 triliun. Namun, di akhir September 2025, blokir tersebut dicabut, menyebabkan target penyerapan kembali naik dan realisasi mencapai 75%.

“Realisasi 75% ini terjadi karena sejumlah faktor. Pertama, di bulan September atau akhir kuartal, terdapat relaksasi efisiensi yang sebelumnya diblokir, lalu tiba-tiba dibuka. Akibatnya, kami harus segera melakukan belanja di sisa satu triwulan,” ujar Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Faktor lain yang memengaruhi realisasi adalah kendala pada kegiatan kontraktual bersumber dari pinjaman luar negeri (PLN) dari World Bank. Proses belanja dan lelang proyek harus mendapatkan persetujuan dari Bank Dunia, sehingga memperlambat pelaksanaan.

“Ada kegiatan lelang terkait pembuatan RDTR yang diprotes salah satu peserta. Peserta tersebut kemudian mengadu ke Bank Dunia, sehingga pihak Bank melakukan review ulang. Hal inilah yang menyebabkan sedikit hambatan,” jelasnya.

Meski menghadapi tantangan, Nusron menegaskan komitmen Kementeriannya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan pencapaian program 2025. Target akhir tahun ditetapkan mencapai 98% realisasi anggaran.

“Meskipun proyeksi target hanya 98%, tidak mungkin 100%, tetapi kami tetap berkomitmen agar output dan outcome yang telah disepakati dapat tercapai 100%. Jadi meskipun proyeksi 98%, output-nya tetap 100%,” tegas Nusron.

Rincian realisasi anggaran Rp 4,79 triliun terdiri dari pagu dukungan manajemen yang terserap Rp 4,03 triliun atau 81,78% dari pagu Rp 5,07 triliun. Selanjutnya, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan terealisasi Rp 721,4 miliar atau 53,35% dari pagu Rp 1,74 triliun. Terakhir, penyelenggaraan penataan ruang mencapai realisasi Rp 38,98 miliar atau 36,39% dari pagu Rp 151,4 miliar.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan 2025, kementerian teknis yang mengandalkan pinjaman luar negeri rata-rata mengalami keterlambatan penyerapan 15-20% akibat proses persetujuan multilateral. Studi dari LPEM FEB UI (2024) menunjukkan bahwa proyek bersumber dari pinjaman World Bank butuh waktu 3-6 bulan lebih lama untuk mulai eksekusi dibanding proyek APBN murni. Kasus serupa terjadi di Kementerian PUPR tahun 2023 saat proyek normalisasi sungai di Jawa Barat sempat tertunda 4 bulan karena protes peserta lelang ke Bank Dunia.

Capaian penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmen tinggi meski menghadapi kendala struktural. Dengan sisa waktu satu kuartal, akselerasi belanja harus dilakukan tanpa mengorbankan kualitas. Kolaborasi intensif antara kementerian, lembaga donor, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama. Tantangan bukan alasan untuk menyerah, tetapi momentum untuk membuktikan bahwa tata kelola anggaran bisa transparan, akuntabel, dan memberi dampak nyata bagi rakyat. Saatnya aksi nyata, bukan sekadar angka.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan