Menteri Pertanian Bongkar Penyebab Impor Beras 250 Ton Masuk Sabang

Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan penjelasan terkait masuknya 250 ton beras impor ke Sabang yang sempat menuai sorotan. Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut terjadi karena adanya keberadaan Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di wilayah tersebut. Meski demikian, Amran menegaskan bahwa aktivitas impor harus tetap selaras dengan kebijakan nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.

Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmen Indonesia untuk berhenti mengimpor beras sejak tahun ini, mengingat kondisi stok yang sudah mencukupi bahkan melimpah. “Situasinya begini, memang benar ada kawasan di Sabang yang tergabung dalam regulasi pasar bebas, tetapi tetap harus mengikuti kebijakan pusat. Bapak Presiden sudah tegas menyatakan bahwa kita sudah swasembada beras, tidak ada impor, stok kita lebih dari cukup,” ujarnya seusai menghadiri rapat dengan Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Beras impor yang masuk tersebut kini disimpan di gudang milik PT Multazam Sabang Group. Amran menduga kuat bahwa impor ini dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan komersial, mengingat harga beras di pasar internasional sedang mengalami penurunan drastis. Menurutnya, harga beras dunia yang sebelumnya mencapai US$ 650 per ton, kini anjlok hampir separuhnya menjadi hanya US$ 340 per ton.

Penurunan harga ini, lanjut dia, dipicu oleh kebijakan Indonesia yang berhenti melakukan impor dalam dua tahun terakhir sebanyak 7 juta ton per tahun. “Mereka ingin mencari keuntungan. Mengapa bisa untung? Karena harga beras di pasar global sedang turun tajam. Dulu US$ 650 per ton, sekarang tinggal US$ 340 per ton. Penyebabnya? Karena Indonesia berhenti impor. Akibatnya, negara lain harus menekan harga agar bisa bersaing,” jelas Amran.

Ia juga mengungkapkan bahwa banyak negara saat ini tengah gencar melakukan lobi kepada pemerintah Indonesia agar kembali membuka pintu impor beras. Bahkan, upaya pendekatan dilakukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah negara tetangga. “Mereka terus berusaha, termasuk melalui lobi-lobi kepada pemerintah. Bahkan langsung menyampaikan kepada Bapak Presiden agar impor beras dibuka kembali,” tambahnya.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, produksi beras nasional mencapai 31,8 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi dalam negeri yang diperkirakan sekitar 29,5 juta ton per tahun. Angka ini diperkuat oleh laporan Kementerian Pertanian yang mencatat stok beras bulog mencapai 1,2 juta ton hingga akhir November 2025, menunjukkan kemandirian pangan yang semakin kokoh.

Sebuah studi kasus dari Universitas Gadjah Mada (2024) menunjukkan bahwa keberadaan FTZ di Sabang memang memberikan insentif perdagangan bebas, tetapi sering dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab jika tidak diawasi ketat. Penelitian itu merekomendasikan penguatan koordinasi antara otoritas daerah dan pusat untuk mencegah celah regulasi yang bisa merugikan petani lokal.

Kemandirian pangan bukan sekadar target, tapi sudah menjadi kenyataan yang harus dijaga. Dengan produksi yang melimpah dan komitmen pemerintah yang kuat, Indonesia berada di jalur yang tepat menuju ketahanan pangan berkelanjutan. Mari dukung petani lokal, konsumsi produk dalam negeri, dan jadilah bagian dari sejarah kedaulatan pangan Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page