Butuh Rp500 Miliar untuk Atasi Banjir di Pangandaran: Solusi atau Harapan?

Luapan air yang kerap terjadi di sejumlah kawasan di Kabupaten Pangandaran, terutama di wilayah Padaherang dan Kalipucang, telah lama menjadi ancaman serius bagi masyarakat setempat. Fenomena banjir yang terjadi secara berulang ini telah mengganggu aktivitas warga, merusak infrastruktur jalan, merendam permukiman, serta merugikan sektor pertanian.

Upaya penanganan sebelumnya belum mampu memberikan solusi tuntas, sehingga pemerintah daerah kini mengambil langkah strategis dengan mengajukan dana besar ke tingkat pusat. Rencananya, Pemkab Pangandaran akan mengusulkan anggaran mencapai Rp 500 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan DPR RI sebagai upaya penanganan jangka panjang.

Daerah seperti Desa Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyungsari, dan Paledah kerap kali terendam saat musim hujan tiba. Kondisi ini semakin diperparah oleh penyempitan alur Sungai Citanduy yang tidak lagi mampu menampung volume air dalam jumlah besar. Menurut Indra, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Dinas PUTRPRKP Kabupaten Pangandaran, penyempitan tanggul menjadi akar permasalahan utama.

“Saat ini banyak permasalahan muncul akibat penyempitan tanggul di beberapa desa tersebut,” ujarnya pada 23 November 2025. Ia menambahkan bahwa alur sungai yang dulunya lebar kini semakin menyempit, sehingga sangat rentan terhadap luapan.

Untuk mengatasi hal ini, pihaknya mengusulkan peninggian tanggul sepanjang 6,7 kilometer di sepanjang aliran Sungai Citanduy. Tinggi tanggul yang ada dinilai terlalu rendah, sehingga air dengan mudah meluap ke area pemukiman dan fasilitas publik.

Tidak hanya di Padaherang, wilayah Kalipucang juga mengalami ancaman serupa. Kondisi kritis terjadi di sekitar dermaga Santolo, di mana klep pengatur aliran air mengalami kebocoran. Kerusakan pada sistem pengendali air ini kerap menyebabkan air sungai meluap ke jalan dan permukiman warga.

Perbaikan sistem pengendalian air di Kalipucang dan peninggian tanggul dianggap sebagai tindakan yang sangat mendesak. Namun, realisasi proyek ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Estimasi dana yang dibutuhkan untuk seluruh paket penanganan, termasuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendukung, berkisar antara Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar.

Dengan besarnya kebutuhan anggaran tersebut, Pemkab Pangandaran menyadari bahwa dana APBD tidak akan mencukupi. Oleh karena itu, bantuan pendanaan dari pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mewujudkan solusi permanen bagi masalah banjir yang telah berlangsung puluhan tahun.

Data Riset Terbaru: Studi dari Pusat Studi Bencana Universitas Padjadjaran (2024) menunjukkan bahwa penyempitan alur sungai di wilayah selatan Jawa Barat meningkat 30% dalam dekade terakhir akibat sedimentasi dan okupasi lahan ilegal. Sementara itu, data BMKG mencatat intensitas curah hujan ekstrem di kawasan Pangandaran naik 22% sejak 2015, memperparah risiko banjir.

Studi Kasus Infografis: Analisis spasial 2023-2025 mencatat 78% wilayah Padaherang mengalami banjir setiap musim hujan, dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter di beberapa titik. Desa Pamotan menjadi wilayah dengan frekuensi banjir tertinggi, rata-rata 4 kali per musim hujan.

Dengan ancaman banjir yang semakin intensif dan dampaknya yang luas, tindakan cepat dan kolaboratif antara pemerintah daerah dan pusat bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Masyarakat berhak atas rasa aman dan kehidupan yang layak tanpa ancaman air setiap musim penghujan. Mari dorong percepatan realisasi proyek tanggul dan sistem drainase modern, karena setiap hujan yang turun adalah ujian keseriusan kita dalam melindungi masa depan Pangandaran.

Baca juga Berita lainnya di News Page