1.855 PPPK Paruh Waktu di Kota Tasikmalaya Resmi Dilantik, Wali Kota Tekankan Tiga Dosa Besar yang Harus Dijauhi

Sebanyak 1.855 tenaga honorer resmi menyandang status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu setelah dilantik di halaman Bale Kota, Senin (24/11/2025). Acara pelantikan yang digelar penuh khidmat ini berlangsung meriah, disambut sorak sorai, nyanyian, dan yel-yel semangat dari para pegawai yang selama ini mengabdi sebagai tenaga non-ASN di Kota Tasikmalaya.

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur sekaligus pesan tegas kepada seluruh PPPK yang baru dilantik. “Alhamdulillah hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu para honorer. Sebanyak 1.800 lebih telah diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” ucapnya, disambut gemuruh tepuk tangan dan sorak kebahagiaan.

Viman menekankan bahwa pengangkatan massal ini merupakan wujud nyata dari misi ketiga dalam visi pemerintahannya: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Ia mengibaratkan organisasi sebagai mesin dan SDM sebagai pembalap yang mengendalikannya. “Sekarang kalian bisa pakai pin Korpri, ini menambah etos kerja dan kedisiplinan. Setahun ke depan, kita evaluasi dulu,” tegasnya.

Namun di balik euforia, Viman menyampaikan tiga pesan moral yang harus dijunjung tinggi. Ia meminta para PPPK untuk menjadi pelayan publik yang melindungi, memudahkan, dan membahagiakan masyarakat. Lebih dari itu, ia mengeluarkan peringatan keras terhadap tiga dosa besar yang wajib dihindari: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), penyalahgunaan narkoba, serta judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang bisa merusak kinerja dan integritas aparatur.

Suasana haru bercampur bahagia terlihat saat sejumlah PPPK secara spontan menggotong Wali Kota sebagai bentuk rasa terima kasih. Mereka yang selama bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status, kini resmi menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan kota.

Di tengah perayaan, muncul pula suara aspirasi terkait kesejahteraan. Asep Setiawan, Koordinator Tenaga Honorer Kota Tasikmalaya, mengapresiasi pengangkatan ini sebagai hasil perjuangan panjang yang didukung berbagai elemen masyarakat. Ia menegaskan bahwa ini bukan hanya kemenangan forum tenaga non-ASN, tetapi juga buah dari kolaborasi luas yang patut disyukuri.

Data Riset Terbaru 2024 dari Kementerian PANRB menunjukkan bahwa sekitar 68% tenaga honorer di daerah masih bekerja di bawah standar kesejahteraan nasional, dengan gaji rata-rata di bawah UMK. Studi dari Institute for Economic and Social Research (LPEM FEB UI) tahun 2023 mencatat bahwa pengangkatan honorer menjadi PPPK mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik hingga 27% jika didukung pelatihan dan sistem evaluasi yang berkelanjutan.

Sebuah studi kasus di Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan kepuasan pelayanan publik sebesar 31% setelah 1.200 honorer diangkat menjadi PPPK, terutama di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan. Infografis dari Bappenas 2024 juga mencatat bahwa daerah yang melakukan pengangkatan massal honorer cenderung mengalami penurunan keluhan masyarakat sebesar 40% dalam dua tahun pertama.

Transformasi birokrasi dimulai dari pengakuan terhadap dedikasi. Saatnya setiap pelayan publik menjadi garda terdepan perubahan, bukan sekadar menjalankan tugas, tapi menciptakan makna dalam setiap pelayanan. Jadilah pegawai yang tidak hanya hadir, tapi memberi dampak—karena rakyat berhak atas pemerintahan yang bersih, profesional, dan penuh hati.

Baca juga Berita lainnya di News Page