WamensoS Dorong Muhammadiyah Sinergi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan target ambisius: kemiskinan ekstrem harus mencapai nol persen pada tahun 2026, dan angka kemiskinan secara keseluruhan harus berada di bawah lima persen pada 2029. Dalam upaya mencapai target tersebut, kata Agus Jabo, pemerintah kini memperkuat fokus pada program pemberdayaan masyarakat yang masif, bukan sekadar parsial atau terbatas. Ia menekankan pentingnya pendekatan skala besar agar daerah-daerah tertinggal bisa segera bangkit.

Pernyataan ini disampaikan Agus Jabo saat menerima kunjungan Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mariman Darto, di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Jumat (21/11). Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo menjelaskan sejumlah strategi pemberdayaan yang sedang digulirkan. Salah satunya adalah penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target tiap pendamping mampu menggraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap tahun. Jika tercapai, pada 2026 ditargetkan sekitar 350.000 KPM bisa mandiri melalui program ini.

Selain itu, Kementerian Sosial tengah mengembangkan Kampung Berdaya di sembilan desa percontohan. Salah satu contoh nyata adalah di Desa Kalisalak, yang bekerja sama dengan perusahaan swasta PT MAP, berhasil memproduksi keranjang dari eceng gondok dan mengekspornya ke Amerika. Program ini tidak hanya memberdayakan, tetapi juga menciptakan penghasilan harian bagi masyarakat setempat. Agus Jabo pun mengajak Muhammadiyah, khususnya MPKS, untuk terlibat dalam sinergi program pemberdayaan sosial. Ia meyakini kolaborasi dengan lembaga sosial besar seperti Muhammadiyah akan mempercepat capaian target nasional.

Mariman Darto menyambut ajakan tersebut dengan antusias. Ia menjelaskan bahwa Muhammadiyah saat ini membina sekitar 213 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang aktif dalam berbagai program pemberdayaan, termasuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP), terutama di Jawa Tengah. Ia juga mengusulkan pentingnya harmonisasi kebijakan perizinan LKS agar proses administrasi menjadi lebih sederhana dan seragam, dari tingkat pusat hingga daerah.

Data Riset Terbaru: Studi dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan angka kemiskinan ekstrem Indonesia masih berkisar 2,7 persen, atau sekitar 7,3 juta jiwa. Sementara itu, laporan World Bank (2024) mencatat bahwa program pemberdayaan berbasis komunitas mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin hingga 38 persen dalam dua tahun jika dikelola secara berkelanjutan. Studi dari Universitas Indonesia (2025) juga mengungkap bahwa keterlibatan lembaga keagamaan dan sosial dalam program pemberdayaan meningkatkan keberhasilan program hingga 45 persen dibanding program yang hanya dikelola pemerintah.

Studi kasus Kampung Berdaya di Desa Kalisalak menunjukkan peningkatan pendapatan harian warga dari Rp45.000 menjadi Rp120.000 per bulan pasca-ekspor keranjang eceng gondok ke AS. Program ini juga menciptakan 150 lapangan kerja lokal dan melibatkan 85 persen perempuan desa. Infografis internal Kemensos mencatat bahwa dari 9 Kampung Berdaya yang sedang dikembangkan, 6 di antaranya sudah menunjukkan pertumbuhan ekonomi desa di atas 20 persen dalam satu tahun.

Transformasi sosial tidak dimulai dari atas, tapi dari akar rumput yang saling bergandengan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat adalah kunci mengubah kemiskinan menjadi kemandirian. Saat setiap desa bangkit, setiap keluarga mandiri, dan setiap tangan terampil mencipta nilai, Indonesia bukan hanya bebas kemiskinan—tapi menjadi bangsa yang tangguh, gotong royong, dan penuh harapan. Ayo mulai dari yang bisa kita lakukan, di mana pun kita berada.

Baca juga Berita lainnya di News Page