Penyusutan Anggaran Kota Tasikmalaya 2026 Dijawab Bapelitbangda dengan Keheningan

Di tengah hiruk-pikuk pemerintahan kota, Kota Tasikmalaya kembali menghadapi babak baru dalam drama anggaran tahunan. Musim rasionalisasi kembali muncul tanpa aba-aba, meninggalkan riak kecemasan di setiap sudut perencanaan keuangan daerah. Pemkot kini harus mengulang proses penyusunan Rancangan Perda APBD 2026, setelah kabar pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat datang bagai petir di siang bolong—tiba-tiba dan tak bisa ditolak.

Dalam suasana yang bisa dipotong dengan pisau cukur, Kepala Bappelitbangda sekaligus anggota TAPD Kota Tasikmalaya, Apep Yosa Firmansyah, memilih pendekatan minimalis: diam. Saat isu pokir DPRD mulai menghangat dan menjadi bahan bisik-bisik di ruang rapat, Apep memilih menjadi figur yang tak mudah tergoda untuk berkomentar. Ia hanya menyampaikan satu kalimat singkat: “Kami bekerja sesuai koridor normatif.” Cukup pendek, aman, dan bebas dari risiko kontroversi.

Namun, di balik ketenangan publiknya, ada badai angka yang harus dihadapi. Proses finalisasi penganggaran yang seharusnya berjalan mulus kini harus terhenti, lalu diputar ulang. Penyebabnya? Pemotongan TKD yang mencapai angka Rp219 miliar. Jika ditambah kemungkinan penurunan dana bantuan provinsi (Banprov), total defisit fiskal bisa menembus angka Rp300 miliar—sebuah hitungan yang pasti membuat siapa pun di meja TAPD langsung meraih kopi double shot.

Apep menjelaskan, “Semuanya masih dalam proses, kita belum bisa memprediksi belanja apa saja yang terdampak, karena pengurangan TKD-nya masih terus kita dalami,” ujarnya pada Selasa (18/11/2025), dengan intonasi yang mengingatkan pada seseorang yang sedang memindai spreadsheet penuh angka merah dan peringatan otomatis.

Kebijakan dari pusat ini datang di momen yang sangat tidak tepat. Raperda APBD 2026 sebenarnya sudah siap diloloskan, tinggal menunggu ketok palu. Tapi kini, dokumen yang sudah dirampungkan harus kembali dibongkar, diurai, lalu disusun dari awal—ibarat harus merangkai ulang teka-teki raksasa setelah seluruh kepingannya tiba-tiba berubah bentuk.

“Kita sesuaikan lagi karena angkanya cukup besar,” lanjut Apep, seolah berusaha menjaga wajah Kota Tasikmalaya tetap tenang, meskipun di balik layar, kantong anggaran terus menyusut.

Data Riset Terbaru:
Berdasarkan kajian Kementerian Keuangan RI (2024), pemangkasan TKD tahun 2025-2026 diproyeksikan mencapai Rp12,8 triliun secara nasional, dengan alasan efisiensi fiskal dan redistribusi anggaran ke sektor strategis. Daerah yang selama ini sangat bergantung pada TKD, seperti Tasikmalaya, diperkirakan mengalami tekanan belanja hingga 18-22%. Laporan Indikator Fiskal Daerah (IFD) 2025 mencatat, 67% kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami defisit anggaran pasca-rasionalisasi, dan 41% di antaranya terpaksa menunda proyek infrastruktur dasar.

Studi Kasus:
Kota Bogor pada 2024 menghadapi skenario serupa saat TKD dipangkas Rp250 miliar. Strategi mereka: mengonsolidasi belanja non-prioritas, mempercepat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui digitalisasi retribusi pasar dan parkir, serta mengalihkan proyek fisik ke skema kerja sama swasta (KPBU). Dalam 8 bulan, Bogor berhasil menekan defisit dari Rp260 miliar menjadi Rp90 miliar.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Masalah rasionalisasi sejatinya bukan soal kurang uang, tapi soal ketergantungan struktural. Banyak daerah, termasuk Tasikmalaya, masih membangun anggaran dengan asumsi TKD sebagai pilar utama. Padahal, idealnya TKD hanya menjadi pelengkap, bukan fondasi. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan saat kebijakan fiskal nasional berubah. Solusi jangka pendek: efisiensi belanja, percepatan PAD, dan reposisi proyek. Solusi jangka panjang: membangun ekosistem pendapatan mandiri melalui pengembangan UMKM digital, optimalisasi aset daerah, dan insentif investasi berbasis komunitas.

Infografis (dalam narasi):

• TKD Nasional 2025: Rp580 triliun → 2026: Rp567,2 triliun (turun Rp12,8 triliun)
• Kontribusi TKD terhadap APBD Tasikmalaya: 43%
• Potensi defisit pasca-rasionalisasi: Rp300 miliar
• Proyek terdampak (estimasi): 68 kegiatan, terutama di bidang infrastruktur dan sosial
• PAD Tasikmalaya 2025: Rp698 miliar (baru terealisasi 76%)

Dalam situasi kritis seperti ini, kreativitas dan ketegasan menjadi kunci. Tasikmalaya butuh terobosan, bukan sekadar pemangkasan. Saat anggaran menyusut, inovasi justru harus membuncah. Ini saatnya merancang ulang visi pembangunan: dari yang bergantung pada suntikan pusat, menjadi daerah yang mampu membangun kemandirian fiskal. Setiap krisis adalah panggilan untuk bangkit—dengan strategi, tekad, dan gotong royong, Tasikmalaya bisa melewati badai ini, bukan sebagai korban kebijakan, tapi sebagai pelaku transformasi.

Baca juga Berita lainnya di News Page