Menteri Pertanian Sebut 250 Ton Beras Impor Masuk ke Sabang

Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan penemuan sebanyak 250 ton beras impor ilegal di Sabang. Komoditas tersebut masuk tanpa izin resmi dari pemerintah pusat dan diperkirakan berasal dari Thailand serta Vietnam.

Amran menyampaikan, pihaknya menerima laporan sekitar pukul 02.00 dini hari mengenai masuknya beras ilegal tersebut. Ia langsung mengambil tindakan koordinatif dengan menghubungi Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam agar beras tersebut segera disegel dan tidak diperbolehkan beredar.

Menurutnya, kebijakan impor beras saat ini sedang ditutup menyusul arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk memastikan tidak ada celah pelanggaran, Amran mengecek satu per satu jajaran direktorat jenderal terkait apakah ada yang memberikan izin impor. Semuanya menyatakan tidak pernah memberi persetujuan.

Sebelumnya, rapat evaluasi impor beras digelar pada 14 November di Jakarta. Dalam rapat tersebut, seluruh pihak termasuk Dirjen, Deputi, dan Bapanas secara tegas menolak rencana impor. Namun, meski keputusan penolakan sudah tercatat dalam risalah, aktivitas impor tetap berjalan.

Amran menegaskan, izin dari pihak Thailand ternyata sudah dikeluarkan sebelum rapat keputusan di Jakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya impor tersebut memang telah direncanakan sebelumnya. Ia juga menjelaskan bahwa daya tarik impor dari Thailand dan Vietnam terletak pada harga beras yang lebih rendah dibandingkan harga domestik.

Menurutnya, harga beras di kedua negara tersebut bisa lebih murah karena Indonesia saat ini menutup keran impor, sehingga mereka memanfaatkan celah ini untuk menembus pasar secara ilegal. Ia mengapresiasi respons cepat seluruh tim yang berhasil mengamankan dan menyegel seluruh volume beras ilegal agar tidak tersebar ke masyarakat.

Studi kasus penemuan beras ilegal di Sabang ini menjadi contoh nyata betapa pentingnya pengawasan ketat di seluruh pintu masuk wilayah Indonesia. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa sepanjang 2024, terdapat peningkatan upaya penyelundupan beras hingga 18% dibanding tahun sebelumnya, terutama melalui pelabuhan kecil di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Riset terbaru dari Lembaga Kajian Pertanian Nusantara (LKN) 2025 juga mencatat bahwa 67% konsumen di kawasan pesisir masih sulit membedakan antara beras lokal dan impor, terutama jika kemasannya disamarkan.

Infografis sederhana menunjukkan bahwa rata-rata harga beras lokal berkisar Rp12.500–Rp13.500 per kilogram, sementara beras impor ilegal ditemukan dijual sekitar Rp9.800–Rp11.000, menciptakan distorsi pasar. Temuan di Sabang menjadi peringatan keras bahwa sistem pengawasan harus diperkuat, terutama di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil.

Krisis pangan global yang melanda beberapa negara Asia Tenggara membuat kebutuhan pangan strategis seperti beras menjadi komoditas rentan disalahgunakan. Perlindungan terhadap petani lokal dan ketahanan pangan nasional harus diutamakan. Mari jadi bagian dari pengawasan bersama, lapor jika melihat kejanggalan peredaran pangan di sekitarmu—kedaulatan pangan dimulai dari kesadaran kita semua.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page