Gubernur Papua Ancam Copot Direktur RSUD Menyusul Meninggalnya Ibu dan Bayi

Jakarta – Gubernur Papua Matius D Fakhiri mengungkapkan rasa penyesalannya terkait meninggalnya Irene Sokoy, seorang ibu hamil, beserta janin yang dikandungnya setelah diduga mengalami penolakan dari empat rumah sakit di Jayapura. Fakhiri menegaskan akan mengganti direktur rumah sakit umum daerah (RSUD) yang berada di bawah kendali Pemprov Papua apabila terbukti lalai dalam memberikan penanganan medis.

“Saya sudah memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rumah sakit yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Papua, serta pergantian direktur rumah sakit yang tidak serius dan gagal memberikan pelayanan kesehatan,” ujar Fakhiri seperti dikutip dari detikSulsel, Minggu (23/11/2025).

Fakhiri telah langsung menemui pihak keluarga Irene Sokoy untuk menyampaikan permintaan maaf atas musibah yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, ia berjanji akan segera melakukan perbaikan sistem pelayanan kesehatan di provinsi tersebut.

“Sebagai gubernur, saya tidak ragu dan tidak malu untuk menyampaikan permohonan maaf. Ini adalah pelajaran sangat berharga bagi kami sebagai pemerintah daerah,” tegas Fakhiri.

Ia menjamin insiden ini akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh. Seluruh direktur rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Sebelumnya, Irene Sokoy dinyatakan meninggal bersama bayi dalam kandungannya saat dalam perjalanan bolak-balik menuju RSUD Dok II Jayapura pada Senin (17/11) sekitar pukul 05.00 WIT. Irene merupakan warga dari Kampung Hobong, Distrik Sentani, Jayapura.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI 2024, angka kematian ibu di Papua masih berada di angka 178 per 100.000 kelahiran hidup, jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 84 per 100.000 kelahiran hidup. Sebuah studi dari Universitas Cenderawasih (2023) mengungkapkan bahwa 62% kematian ibu di Papua disebabkan oleh keterlambatan dalam mendapatkan penanganan medis, termasuk penolakan layanan dan sistem rujukan yang tidak efektif.

Sebuah kasus serupa pernah terjadi di Nabire pada 2022, di mana seorang ibu hamil harus menempuh perjalanan darat selama 6 jam tanpa penanganan medis hingga akhirnya meninggal. Insiden ini menjadi sorotan publik dan memicu evaluasi sistem kesehatan di wilayah pegunungan tengah Papua.

Perbaikan sistem kesehatan di Papua membutuhkan pendekatan komprehensif, termasuk peningkatan infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan sistem rujukan darurat yang lebih responsif. Program telemedicine dan layanan antar jemput medis darurat mulai diuji coba di beberapa distrik terpencil, menunjukkan potensi peningkatan akses layanan kesehatan bagi ibu hamil.

Pembenahan sistem kesehatan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal komitmen moral setiap tenaga medis dan pimpinan rumah sakit. Nyawa ibu dan anak adalah prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan. Mari bersama-sama mendesak perubahan nyata, memastikan tidak ada lagi keluarga yang harus kehilangan anggota tercinta karena keterlambatan pertolongan medis. Setiap detik berharga, setiap nyawa berarti.

Baca juga Berita lainnya di News Page