Pemerintah Kota Malang Perkuat Kerja Sama untuk Meraih Sukses Kopdes Merah Putih

Pemerintah kota Malang tetap menyatakan komitmennya untuk mendukung KDKMP, salah satu program strategis nasional yang berfokus pada pengembangan ekonomi rakyat di tingkat kelurahan. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan hal ini saat Forum Kemitraan KDKMP di HARRIS Hotel & Conventions Malang, Kamis (20/11/2025).

Wahyu mengekspresikan pujian atas pencapaian kota Malang yang telah menyelesaikan pembentukkan 57 KDKMP, masing-masing satu di setiap kelurahan. Seluruh koperasi tersebut telah mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta Akta Pendirian, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengakses modal dan mendorong perkembangan ekonomi setempat.

Menurut Wahyu, “KDKMP adalah sarana untuk memberikan kemandirian masyarakat dalam menyikapi berbagai tantangan di desa dan kelurahan. Kami pastikan semua koperasi telah sah secara hukum.” Selain itu, ia juga menekankan tindak lanjut dari Inpres No. 17 Tahun 2025, yang mengharuskan penyediaan berbagai aset seperti gedung standar, truk besar, kendaraan pick-up, dan motor roda tiga sebagai modal awal bagi setiap KDKMP agar dapat beroperasi dengan baik.

Salah satu inovasi yang menjadi perhatian dalam forum ini adalah peluncuran proyek pilot Air Minum Gratis untuk Ekonomi (AMGE) oleh KDKMP. Program ini mendapat respons positif dari masyarakat karena kualitas air yang higienis, pemeriksaan rutin, dan harga yang lebih terjangkau, sekitar Rp 5.000 per galon besar. Layanan AMGE kini tersedia di berbagai tempat, termasuk pasar tradisional dan pondok pesantren, dengan operasional 24 jam untuk memudahkan akses air bersih bagi warga.

Wahyu juga menyatakan bahwa AMGE hanya merupakan salah satu dari banyak potensi yang dimiliki KDKMP. Ada berbagai kemitraan yang dapat dijalankan, seperti penyediaan bahan baku untuk program distribusi Elpiji, serta pengembangan produk unggulan desa, seperti koperasi susu yang dapat meningkatkan nilai jual hingga dua kali lipat melalui proses pasteurisasi.

Dalam forum tersebut, Wahyu juga menekankan pentingnya kolaborasi strategis untuk mendukung operasional KDKMP. “Koperasi adalah badan usaha yang otonom. Saya berharap para pengurus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, berinovasi, dan tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah,” ujarnya.

Untuk menjamin kelancaran proses bisnis, Pemkot Malang menugaskan satu notaris di setiap kelurahan untuk membantu KDKMP dalam proses pendirian dan kerja sama dengan mitra usaha. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat legalitas dan tata kelola koperasi sehingga semua transaksi berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Forum ini menjadi wadah penting untuk membangun kerjasama antara 57 KDKMP di kota Malang dengan pelaku usaha, termasuk BUMN dan sektor swasta. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan menurunkan harga kebutuhan pokok melalui efisiensi rantai distribusi.

KDKMP bukan hanya tentang legalitas, tetapi juga tentang transformasi ekonomi yang nyata. Dengan dukungan pemerintah dan inisiatif masyarakat, program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan usaha bagi warga. Ketika koperasi berjalan dengan baik, mereka tidak hanya dapat berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain. Mari dukung dan ikuti perkembangan ini agar setiap kelurahan bisa menjadi lebih maju dan mandiri.

Baca juga Berita lainnya di News Page