Bupati Dikritik Lambatnya Tindak Lanjut, Diaspora Minta Reforma Birokrasi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Forum Mahasiswa Diaspora Kabupaten Tasikmalaya mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai laporan tentang adanya perbedaan pendapat antara Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda). Menurut mereka, perkara ini bukan hanya isu politik biasa, melainkan menunjukkan masalah serius dalam menjalankan tugas birokrasi.

Alan Fauzi, pimpinan forum, mengingatkan agar persoalan ini tidak disalahkan pada Bupati. Menurutnya, pemimpin daerah memiliki visi yang jelas, namun birokrasi harus memahami dan menindaklanjutinya dengan baik. โ€œJika langkah birokrasi tidak seiring, maka pemerintahan akan mengalami ketidaksejajaran,โ€ ujar Alan.

Forum Diaspora mengecam kesalahpahaman masyarakat yang sering menyalahkan pemimpin ketika terjadi masalah internal. Menurut mereka, masalahnya bukan pada pemimpin, tetapi pada sistem birokrasi yang tidak sejalan. โ€œJika Bupati berusaha mempercepat proses, tetapi ada bagian birokrasi yang malah memperlambat, hal tersebut pasti akan menghambat,โ€ tambah Alan.

Ketidaksejajaran antara pejabat teknis dapat memberikan kesan bahwa pemerintahan tidak maju, padahal yang sebenarnya terjadi adalah keterbatasan struktural dalam pelaksanaan.

Mengenai evaluasi jabatan Sekda, forum ini menyambut baik upaya tersebut sebagai langkah yang wajar dan perlu jika terbukti menghambat kebijakan Bupati. โ€œJabatan Sekda bukan untuk selamanya. Dia harus fleksibel dan responsif terhadap arahan Bupati. Jika tidak sejalan, evaluasi harus dilakukan sebagai bentuk pembenahan, bukan perselisihan,โ€ terang forum.

Selain itu, forum juga menyerukan agar evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja, transparansi, dan ukuran kinerja yang jelas.

Forum Diaspora juga mengkritik ASN yang dinilai terlalu nyaman dengan keadaan saat ini. โ€œPemimpin dengan visi tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri. Jika lingkungan birokrasi malah menciptakan suasana dingin, maka itu yang perlu diperbaiki,โ€ tegas Alan.

Stagnasi dalam birokrasi dapat mempengaruhi program-program penting daerah seperti penanganan kemiskinan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur.

Sebagai rekomendasi, forum ini mengusulkan agar ada upaya untuk mereset komunikasi dan mengharmonisasi sistem kerja birokrasi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa koordinasi antar pejabat memang menjadi kunci utama dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Tanpa kerjasama yang baik, berbagai program akan sulit terwujud. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berusaha menjalin komunikasi yang baik dan mengharmoniskan sistem kerja demi kesejahteraan masyarakat.

Meskipun perbedaan pendapat antara pemimpin dan birokrasi sering terjadi, hal ini bisa menjadi pelajaran berharga. DenganEvaluasi yang tepat, evaluasi yang transparan, dan kerja sama yang baik, pemerintah daerah bisa mencapai tujuan bersama tanpa hambatan yang tidak perlu.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan