Pemerintah Daerah Wajib Membuat Kebijakan untuk Melindungi Persawahan Demikian Penguatan Ketahanan Pangan

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya adanya kebijakan daerah dalam melindungi persawahan di wilayah masing-masing. Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut adalah langkah utama untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah menjaga agar luas lahan persawahan tidak mengalami penurunan, sehingga konsep Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) harus diterapkan.

Ketegasan tersebut disampaikan saat ia memimpin rapat koordinasi tentang penataan ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), alih fungsi lahan, Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, baik secara langsung maupun daring dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa, 18 November 2025.

Menteri menuturkan bahwa inti rapat tersebut berkaitan dengan penataan ulang rencana tata ruang wilayah, termasuk dalam hal pengelolaan lahan pertanian dan persawahan. Ia mengimbau daerah untuk membuat kebijakan yang jelas dalam melindungi persawahan yang sudah ada.

Untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada pangan, pemerintah terus memfokuskan upaya pada berbagai aspek, termasuk penguatan lahan, irigasi, pupuk, dan alat pertanian. Mendagri menjelaskan bahwa pendekatan dalam mengoptimalkan lahan pertanian dilakukan dengan dua cara: mengembangkan lahan yang sudah ada serta membuka sawah baru di wilayah non-persawahan. Penataan tata ruang menjadi langkah penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Menteri juga meminta daerah untuk memastikan bahwa luas lahan sawah tidak berkurang akibat alih fungsi yang tidak terkendali. Lahan yang sudah ada harus dipertahankan dan tidak diubah menjadi lahan komersial atau industri. Revisi RTRW harus memberikan ruang bagi KP2B dan memastikan LBS tervalidasi dengan baik melalui data lapangan dan citra satelit.

Untuk mempercepat proses revisi tata ruang, Kemendagri akan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan instansi terkait. Mendagri juga mendorong adanya iklim kompetitif di antara daerah, dengan memberikan penghargaan dan insentif kepada daerah yang cepat menyelesaikan revisi tata ruang dan menunjukkan komitmen dalam melindungi lahan sawah.

Acara ini dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BIG Muh. Aris Marfai, dan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Penegakan kebijakan yang kuat dalam melindungi persawahan bukan hanya untuk menjaga ketahanan pangan, tetapi juga untuk mengukuhkan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global. Dengan demikian, setiap daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mengamankan lahan pertanian dan memastikan kelanjutan produksi pangan nasional.

Baca juga Berita lainnya di News Page