Pemerintah disarankan segera melakukan perbaikan dalam sektor timah nasional guna menyediakan kejelasan dalam penentuan harga, mengatur perdagangan dengan lebih baik, dan mengukuhkan standar keberlanjutan. Hal ini bisa dilakukan melalui pengaturan Harga Patokan Mineral (HPM) untuk timah.
Bambang Patijaya, Ketua Komisi XII DPR RI, mengemukakan bahwa Indonesia belakangan masih belum memiliki HPM yang jelas. Hal ini membuat harga di pasar tidak konsisten, menghambat kelimpahan informasi, dan mengancam keamanan para penambang rakyat.
“Kami meminta Pemerintah, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk segera menetapkan HPM timah. Ini penting untuk menjamin harga yang adil dan dapat diperhitungkan, terutama bagi penambang rakyat,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (17/11/2025).
HPM harus dibuat secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Bambang menambahkan bahwa HPM Timah sebaiknya sudah ditetapkan dan berakhir pada 1 Januari 2026, sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh actor di industri pertambangan timah.
Selain permasalahan harga, Bambang juga menekankan pentingnya mempercepat penentuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) melalui sistem koperasi.
Menurut Bambang, pendekatan koperasi akan memudahkan pengawasan, memastikan legalitas, dan memastikan bahwa aktivitas penambangan tetap berjalan dalam skala yang berkelanjutan.
“Pemberian WPR dengan sistem koperasi akan membuat penambangan rakyat lebih teratur, mudah untuk diawasi, dan ramah lingkungan,” terangnya.
Bambang juga memperkirakan bahwa perbaikan manajemen timah akan membawa banyak manfaat, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pelaksanaan aturan yang lebih baik, dan pelestarian lingkungan.
“Jika tata kelola dan tata niaga timah diperbaiki secara menyeluruh, kita bisa memastikan masyarakat mendapatkan penghidupan yang lebih layak, negara memperoleh pendapatan yang optimal, dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga,” ungkapnya.
Dalam rangka itu, dia juga mengundang semua pihak yang berkepentingan—mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, hingga komunitas penambang rakyat—untuk turut serta dalam reformasi ini dan membangun industri pertambangan timah yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.
Perbaikan dalam sektor timah tidak hanya berguna untuk penambang rakyat tetapi juga untuk industri dan pemerintah. Dengan adanya kejelasan dalam harga dan tata niaga yang lebih baik, semua pihak dapat beroperasi dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Mari kita dukung upaya ini agar sektor timah Indonesia menjadi lebih baik.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.