Komisi IV DPR RI Mengatakan Swasembada Pangan Dicapai, Produksi Beras Naik

Jakarta – Perkembangan produksi beras di Indonesia menunjukan kenaikan yang signifikan sebesar 13,54% pada tahun ini dibandingkan tahun 2024. Perubahan ini menjadi langkah penting dalam upaya mencapai swasembada pangan di negara ini.

Menurut Siti Hediati Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI, pemerintah berencana untuk menghentikan sepenuhnya impor beras pada tahun 2025. Data yang dirilis BPS menyebutkan bahwa produksi beras sepanjang 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat sebanyak 4,15 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pencapaian ini merupakan hasil dari kebijakan konsisten pemerintah yang telah mengutamakan swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan berbagai komoditas strategis sejak Oktober 2024,” ujarnya pada hari Jumat (14/11/2025).

Selain itu, data BPS juga menunjukkan bahwa pemerintah berhasil mengakhiri impor beras sepenuhnya pada tahun ini. Hal ini merupakan prestasi yang penting, dikarenakan pada periode 2023-2024, impor beras kumulatif telah mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

“Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta perbaikan lingkungan yang signifikan,” tambah Titiek.

Kemajuan ini dianggap sebagai hasil kerja sama antara petani dan dukungan pemerintah melalui penyediaan sarana, akses teknologi, serta perbaikan manajemen produksi. Indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melebihi target pemerintah yang ditetapkan sebesar 110.

Titiek menyatakan bahwa angka ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah telah memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik bagi petani, serta mendorong mereka untuk menjadi lebih produktif dan kompetitif.

Selain itu, Titiek juga memberikan appresiasi atas keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas stok pangan nasional. Ketahanan stok ini menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas nasional, terutama dalam konteks ketidakpastian ekonomi dan krisis pangan global.

Pimpinan Komisi IV DPR RI lainnya, Alex Indra Lukman, juga menilai bahwa reformasi distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah merupakan langkah strategis. Simplifikasi alur distribusi dan penurunan harga pupuk sebesar 20% telah membantu menekan biaya produksi petani, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat kepada petani kecil dan menengah. Salah satu contohnya adalah dengan menetapkan HPP gabah sebesar Rp 6.500/kg dengan jaminan pembelian oleh negara.

“Dengan kebijakan ini, Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah dan dapat memastikan pembayaran yang tepat waktu kepada petani,” terangnya.

Kebijakan ini juga efektif dalam memutus praktik ketergantungan petani terhadap tengkulak dan memperkuat posisi tawar mereka di pasar. Alex menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan ini harus dijaga keberlanjutannya dengan memperkuat koordinasi, memperluas teknologi pertanian modern, serta meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang.

Komisi IV berkomitmen untuk mendukung kebijakan dan regulasi yang memperkuat kedaulatan pangan nasional, serta mengapresiasi Menteri Pertanian dan tim yang telah bekerja keras merealisasikan visi Presiden Prabowo Subianto dalam sektor pangan.

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa dengan kerja sama yang kuat dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan. Ini juga menginspirasi untuk terus meningkatkan produktivitas dan inovasi di bidang pertanian, sehingga dapat menopang ketahanan nasional di masa depan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page